Meneguhkan Kesaktian Pancasila di Tengah Perang Ideologi

Meneguhkan Kesaktian Pancasila di Tengah Perang Ideologi

- in Suara Kita
1081
0

Dalam leksikon ilmu sosial-politik, dikenal istilah “the end of ideology” untuk menandai berakhirnya era perang dingin antara Blok Barat (AS dan sekutunya) dan Blok Timur (Uni Sovyet). Ungkapan ini dipopulerkan oleh sejumlah ilmuwan sosial-politik salah satu yang paling masyhur tentunya ialah Daniel Bell. Dalam bukunya, The End of Ideology, Bell menyebut bahwa dunia global telah memasuki tatanan baru pasca kemenangan AS dengan idelogi liberalisme demokrasi dan kapitalismenya. Tesis Bell ini tampaknya meleset. Ideologi tidak sepenuhnya mati pasca berakhirnya Perang Dingin di dekade awal 1970-an. Sebaliknya, dunia kini justru diwarnai oleh pertarungan ideologi. Apa yang terjadi hari ini ialah “never ending ideology”.

Lebih spesifik dalam konteks Indonesia, kontestasi ideologi ini tampak jelas terjadi selama dua dekade era Reformasi. Pasca Reformasi 1998 bisa dibilang merupakan masa transisi bagi Indonesia. Yakni masa peralihan dari sistem otoriter ke sistem demokrasi. Denny Januar Ali dalam bukunya, Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia menjelaskan bahwa era transisi dari otoritarianisme ke demokrasi itu diwarnai oleh fenomena liberalisasi politik. Yakni kondisi ketika setiap individu dan kelompok bebas mengekspresikan pendapatnya di ruang publik.

Liberalisasi politik memang menjadi prasyarat awal menuju sistem demokrasi yang solid. Namun, yang kerapkali tidak disadari ialah bahwa liberalisasi politik itu juga membawa sejumlah residu persoalan. Antara lain, menjamurnya gerakan atau paham yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi, bahkan anti-Pancasila dan NKRI. Liberalisasi politik telah memungkinkan ideologi lama dan ideologi baru bercorak transnasional yang bertendensi anti-nasionalisme dan anti-kemajemukan untuk tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Pancasila dan Kontestasi Ideologi Global

Merujuk As’ad Said Ali dalam artikelnya yang berjudul “Pancasila in the War of Ideology” menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menjadi semacam battle-ground alias arena pertempuran ideologi. Ali mengidentifikasi setidaknya lima ideologi anti-NKRI yang saat ini berkembang di Tanah Air. Pertama, radikalisme kiri yang merupakan varian dari ideologi marxisme. Ideologi ini mempercayai sistem demokrasi karena dianggap hanya menguntungkan kaum kapitalis alias borjuis. Ideologi ini menghendaki terjadinya revolusi proletariat yang bertumpu pada gerakan buruh, petani dan kaum miskin.

Kedua, radikalisme agama (Islam) yakni ideologi yang berasal dari pemahaman agama yang tekstual dan literer. Ideologi ini menolak bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar-falsafah negara. Agenda gerakan radikal Islam ialah mengganti NKRI dengan negara Islam dan menghapus Pancasila serta UUD 1945 dan menggesernya dengan ideologi Islam dan hukum syariah.

Ketiga, liberalisme yakni ideologi yang menghendaki tatanan sosial-politik berbasis pada kebebasan individu (individual freedom). Dari sisi politik, ideologi liberal kanan menghendaki adanya praktik demokrasi langsung dan terbuka yang berbasis pada pemungutan suara (voting). Sementara dari sisi ekonomi, kaum liberal kanan menghendaki sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada pasar bebas.

Ketiga ideologi itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Radikalisme kiri bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila, semua warganegara sama kedudukannya di mata hukum, terlepas dari status sosial yang disandangnya. Di negara Pancasila, tidak ada pembedaan status kapitalis/borjuis dan proletar. Sedangkan radikalisme agama bertentangan dengan konsep dasar NKRI yang bukan negara agama sekaligus bukan negara sekuler. Pancasila menghendaki NKRI sebagai negara moderat yang berlandaskan pada konstitusi yang melindungi kebebasan beragama warganya. Bukan negara yang memaksakan satu agama ke penduduknya.

Urgensi Meneguhkan Pancasila

Demikian pula liberalisme yang bertentangan dengan demokrasi dan ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan idealnya diambil dengan mengedepankan prinsip musyawarah-mufakat, bukan semata mengakomodasi kelompok mayoritas (pemilik suara terbanyak). Sedangkan ekonomi Pancasila lebih didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong ketimbang pasar-bebas.  

Di tengah kecamuk perang ideologi inilah, kita patut meneguhkan kesaktian Pancasila. Yakni dengan mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan bernegara dan beragama serta berbangsa. Di satu sisi, Pancasila harus menjadi pedoman bagi pikiran, ucapan dan perilaku individu warganegara. Di sisi lain, Pancasila juga harus hadir dalam kebijakan publik secara nyata. Pancasila tidak boleh berjarak dengan realitas, sebaliknya Pancasila harus melebur dalam realitas itu sendiri.

Arkian, di era perang ideologi ini, penting bagi Indonesia untuk meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di era modern ini, ideologi tetap penting bagi ketahanan sebuah negara. Daron Acemoglu dalam bukunya Why Nation Fail menyebut bahwa aspek ideologi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah bangsa atau negara. Banyak negara-negara yang akhirnya punah atau bubar karena ketiadaan ideologi yang kuat di dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu pula, banyak negara yang hancur-lebur karena gagal mengelola kontestasi ideologi di dalam masyarakatnya. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China maju dan berjaya salah satunya karena kekuatan ideologinya masingm-masing. Pancasila sebagai titik temu beragam ideologi besar itu kiranya bisa membawa Indonesia menuju kemajuan dan kejayaan.  

Facebook Comments