Mengarifi Polemik Pendirian Gereja di Indonesia

Mengarifi Polemik Pendirian Gereja di Indonesia

- in Kebangsaan
390
0
Mengarifi Polemik Pendirian Gereja di Indonesia

Beberapa waktu lalu, viral penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang memperlihatkan Walikota Cilegon ikut menandatangi petisi tersebut. Peristiwa itu pun memantik banyak komentar dari berbagai pihak baik tokoh partai maupun para aktivis HAM dan juga pemerintah. Respon ini tentu sangat beralasan karena masalah pembangunan rumah ibadah sudah jelas dalam peraturan pemerintah begitu juga dengan Undang-undang Dasar negara kita yang memberikan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Peraturan pemerintah tentang pembangunan rumah ibadah juga sudah jelas sebagaimana tergambar dalam Peraturan Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat Bergama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumat Ibadat yang dikenal dengan PBM tahun 2006. Jadi, semestinya peristiwa seperti ini sudah tidak terjadi lagi di masyarakat kita. Dan semestinya pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan sudah seharusnya mengetahui dan mendasarkan peraturan pemerintah pusat terlebih dahulu.

Dalam kasus terjadi poemik pendirian rumah ibadah, semestinya pemerintah menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah seperti ini, apalagi jika penolakan tersebut hanya berasal dari satu kelompok atau lebih parah jika kelompok itu sudah ditengarai sebagai kelompok intoleran yang tidak menyukai perbedaan dan menegaskan hak sosial kelompok yang berbeda.

Saya tidak ingin berbicara tentang perdebatan itu tetapi yang perlu saya tekankan bahwa pengakuan dan penghargaan eksistensi agama-agama lain di Indonesia selain agama Islam. Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan juga dikenal sebagai umat Islam yang sangat moderat dan demokratis. Tentu ini merupakan satu kebanggaan karena masyarakat internasional mengakui Indonesia negara demokratis dengan jumlah penduduk mayoritasnya muslim.

Keberadaan agama-agama lain di negeri ini sejatinya tidak dipandang sebagai ancaman apalagi dijadikan musuh dan lawan. Di samping karena kita sama-sama warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, kita juga sama-sama memilik hak yang sama sebagai warga negara atau haqqul muwatanah dalam pandangan Islam. Semua warga negara apapun latar belakang agamanya adalah mitra dan saudara dalam memajukan bangsa ini termasuk dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan dan kerukunan hidup di negeri ini.

Saya yakin dan haqqul yakin bahwa saudara-saudara kita dari agama lain terutama Kristen dan Protestan khususnya dari tokoh-tokoh mereka telah turut serta membawa nama umat muslim Indonesia di luar negeri sebagai  umat dan bangsa yang moderat yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang sama dengan agama kita. Di luar sana tentu banyak konferensi-konferensi internasional baik konferensi lintas agama maupun konferensi agama masing-masing seperti misalnya konferensi khusus agama Kristen atau Protestan yang membicarakan tentang situasi dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Jika mereka menyimpulkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia sangat intoleran, tentu kita akan menghadapi berbagai tekanan dari negara lain. Namun, Saya yakin bahwa saudara-saudara kita dari tokoh-tokoh agama Kristen dan Protestan selalu melaporkan bahwa kehidupan antar umat beragama di Indonesia sangat bagus dan harmonis.

Sudah semestinya, kita menyadari bahwa kita kini hidup dalam dunia global. Apa yang terjadi di satu tempat yang terpencil pasti bisa disorot oleh dunia luar termasuk isu-isu pelarangan pendirian rumah ibadah ini. Kita harus paham bahwa masyarakat dunia umumnya adalah Kristen. Umat Kristen di dunia ini mencapai 2.38 milyar berdasarkan data tahun 2021 yang terdiri dari Katolik, Protestan, Ortodhox, Anglican dan Oriental Orthodox. Sementara umat Islam hanya mencapai 1.9 milyar. Itupun yang 100 persen penduduknya adalah muslim hanya Maldives, Mouritania dan Saudi Arabia. 

Jadi, secara global sesungguhnya mayoritas adalah mereka non muslim. Memang kita di Indonesia adalah mayoritas, tetapi mereka di luar sana adalah yang mayoritas. Nah jangan sampai ulah sebagian kelompok kecil yang kemungkinannya adalah kelompok intoleran di negeri ini justru mempengaruhi kelompok yang mayoritas dan memperburuk citra umat Islam secara keseluruhan. Ini tentu akan berdampak negatif terhadap kerukunan beragama kita di Indonesia.

Terkait pendirian rumah ibadah, ketentuan-ketentuan sudah diatur oleh pemerintah Pusat secara jelas. Lalu, kenapa kita mesti mengikuti keinginan kelompok tertentu yang bisa sangat mungkin bertentangan dengan peraturan yang ada. Jika misalnya memang ada peraturan daerah yang menghendaki penolakan atau pelarangan pembangunan rumah ibadah, semestinya dipelajari dulu dan disesuaikan dengan peraturan pusat sehingga tidak menimbulkan masalah di kalangan masyarakat. Peraturan daerah yang problematik dan tidak sesuai dengan peraturan pusat kadang menjadi trigger lahirnya konflik dan sengketa di tingkat lokal.

Isu kristenisasi memang menjadi momok menakutkan bagi umat Islam, tetapi lagi-lagi kita harus mengoreksi diri sejauh mana integritas kita terhadap sesama umat Islam jika memang integritas kita terhadap sesama muslim sangat minim. Di Afrika yang mayoritas penduduknya adalah muslim terutama di beberapa negara yang konflik, yang paling aktif memberikan bantuan baik pangan, infrastruktur, pendidikan, pelatihan maupun berbagai jenis capacity building rata-rata dikerjakan oleh LSM-LSM dari Barat dan Amerika. LSM dari negara muslim sangat minim dihitung jari semisal dari Malaysia, Saudi Arabia, Qatar dan Emirat.

Oleh karena itu isu-isu seperti ini semestinya tidak terjadi lagi karena hanya akan menambah catatan bagi masyarakat luar bahwa kita tidak termasuk masyarakat yang intoleran dan tidak menghargai agama lain. Masyarakat harus arif dan tidak mudah terprovokasi dengan isu pendirian rumah ibadah yang justru merusak jalinan persaudaraan kebangsaan kita. Dan satu lagi penting, pemerintah daerah harus memainkan diri sebagai mediator dan fasiliator, bukan provokator di tengah sengketa masyarakat.

Facebook Comments