Mengembalikan Keaslian Makna Khilafah

Mengembalikan Keaslian Makna Khilafah

- in Suara Kita
781
0
Mengembalikan Keaslian Makna Khilafah

Khilafah menjadi topik yang sering dibicarakan. Pasalnya, dalam menafsirkan kata ini, ada dua kubu besar yang membuat tafsiran berbeda. Kedua belah kubu tersebut, mempunyai jumlah pendukung yang relatif banyak. Akibatnya, perbedaan pendapat ini terus menerus berlangsung hingga sekarang.

Kubu pertama, mengartikan khilafah sebagai syariat Islam yang harus diterapkan dalam sistem negara. Segala sesuatu, baik hukum maupun corak sosial masyarakat harus didasarkan pada syariat Islam. Kubu pertama mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadits, yang mereka yakini sebagai perintah Nabi yang harus melanggengkan syariat Islam.

Selain itu, mereka juga mendasarkan pada sisi historis, yang mengungkap kegemilangan Islam saat menggunakan sistem khilafah. Misalnya pada zaman Khilafah Utsmaniah, yang mereka anggap berhasil karena menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Alasan-alasan tersebut, membuat mereka berkeinginan kuat untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar negara.

Sedangkan kubu kedua berpendapat jika khilafah merupakan suatu ajaran untuk kemaslahatan umat. Sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan pembentukan negara yang tidak memakai syariat Islam sebagai hukum dasarnya. Bagaimanapun khilafah bisa diartikan luwes dan meluas. Hal terpenting adalah kesepakatan bersama dalam perumusan dasar negara.

Pada banyak hal, pendapat kubu yang kedua lebih bisa diterima daripada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama dianggap lebih kaku, dan tidak dapat diterapkan di Indonesia yang penduduknya berbentuk multikultural. Menilik historitas, beberapa poin syariat Islam pernah diusulkan sebagai dasar negara. Akan tetapi, pendapat tersebut ditolak karena mengutamakan alasan persatuan. Para pahlawan lebih memilih Pancasila yang menggambarkan struktur sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan poin-poin syariat Islam tersebut akhirnya dihapus, dan diganti dengan Pancasila yang menjadi harapan terciptanya kemakmuran.

Kesejatian Konsepsi Khilafah

Melihat akar katanya, “khalifah” berbentuk isim fail yang berarti orang yang mengganti. Kemudian dibentuk isim maf’ul menjadi “khalifah” yang berarti digantikan. Sistem khilafah ini, asal awal mulanya digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani, dengan menggambarkan khilafah sebagai kebebasan suatu negara untuk menentukan pemimpin, undang-undang, ataupun sistem yang memberi maslahat.

Namun seiring berjalannya waktu, pengertian ini disalahartikan oleh kelompok radikal yang ingin membangun negara Islam dengan hukum-hukum syariat versi mereka. Di kalangan kelompok radikal, syariat Islam yang mereka gadang sebagai pondasi kuat negara adalah hukum-hukum yang telah disortir dan dipilih berdasar kepentingan kelompoknya.

Hukum-hukum seperti toleransi dan moderasi hanya dikaji sedikit, sedangkan hukum tentang permasalahan syariat seperti sholat, cara berpakaian, dan permasalahan lain dikaji secara ketat. Hal ini jelas memberatkan pada sisi non-muslim, yang notabene tidak menjalankan semua ibadah tersebut. Non-muslim akan kehilangan kemerdekaannya, dan apabila mengacu pada konsep awal khilafah Taqiyuddin An-Nabhan, konsep tersebut sudah melenceng jauh.

Penerapan Khilafah di Negara Multikultural

Sebagai negara multikultural, penerapan hukum di Indonesia harus dikaji secara matang. Jangan sampai hukum tersebut condong ke salah satu pihak, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Landasan hukum yang diterapkan haruslah berdasar asas keadilan, sehingga bisa melihat semua kalangan dengan pandangan yang sama dan setara.

Maka disini, konsep awal khilafah milik Taqiyuddin An-Nabhani bisa diterapkan untuk menyusun dasar hukum yang tepat bagi Indonesia. Proses musyawarah yang telah diterapkan para Pahlawan terdahulu, merupakan langkah yang tepat untuk menemukan dasar hukum yang sesuai, dan bisa disepakati bersama.

Dasar hukum yang disusun para pahlawan terdahulu, mencakup keadilan, kemanusiaan, keagamaan, dan cara menyatukan pendapat yang berasas kekeluargaan. Dengan visi-visi tersebut, harapannya setiap langkah masyarakat Indonesia, akan selalu dihadapkan pada nilai persaudaraan dan persatuan. Dan pada akhirnya Indonesia menjadi negara kuat karena persatuan yang terus menerus dipupuk oleh dasar negaranya.

Pancasila Ideologi Final Bernegara

Disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila diyakini sebagai ideologi yang mampu mencakup seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural. Baik yang muslim maupun non-muslim, semua merasa diberikan hak yang sama dengan menggunakan dasar Pancasila. Karena Pancasila mencakup konsep umum yang bisa diterapkan oleh seluruh manusia untuk mencapai kemakmuran suatu negara.

Oleh karena itu, penggusuran ideologi Pancasila sebagai dasar negara merupakan tindakan yang radikal. Tindakan tersebut merupakan ancaman terbesar yang dapat meruntuhkan keutuhan bangsa. Di samping itu, penggusuran Pancasila menggunakan konsepsi khilafah merupakan alasan yang tidak logis, karena penggagas awal khilafah sudah menegaskan bahwa ideologi khilafah memberikan kebebasan bagi suatu negara untuk menentukan segala hal yang mengarah pada kemaslahatan negaranya.

Facebook Comments