Menguji Otentisitas Argumen Khilafatul Muslimin dalam Mendirikan Khilafah Islamiah di Indonesi

Menguji Otentisitas Argumen Khilafatul Muslimin dalam Mendirikan Khilafah Islamiah di Indonesi

- in Suara Kita
168
0
Menguji Otentisitas Argumen Khilafatul Muslimin dalam Mendirikan Khilafah Islamiah di Indonesi

Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan sebuah pawai besar-besaran di daerah Tegal dan Brebes menggunakan kendaraan roda dua yang diselenggarakan oleh simpatisan Khilafatul Muslimin.

Dalam pawai tersebut, terdapat tulisan-tulisan yang muaranya adalah menegakkan khilafah di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bayak poster yang bertuliskan “Khilafah Solusi Problematika Umat” dan masih banyak lainnya.

Seiring mencuatnya fenomena tersebut, banyak masyarakat yang bertanya-tanya: sejatinya apa yang diinginkan oleh Khilafatul Muslimin dan apakah argumentasi mereka dalam mengupayakan berdirinya Daulah Islamiah di Indonesia sudah sesuai dengan hukum-hukum dalam agama?

Inilah yang harus ditelisik lebih detail lagi. Sebab, sebagian masyarakat kita masih lemah dalam hal pemahaman terhadap materi keagamaan. Akibatnya, mereka mudah terbuai dengan hal-hal yang seolah-olah perintah agama, namun sejatinya tidak begitu.

Misalnya, kelompok Khilafatul Muslimin meyakini bahwa untuk mendakwahkan Islam serta menjalankan ajaran agama, dibutuhkan suatu teritori yang bernama negara. Dan negara tersebut harus berbentuk Khilafah. Jika tidak berbentuk khilafah, maka mereka menganggap bahwa ajaran agama tidak akan bisa dijalankan dengan kaffah.

Benarkah demikian? Jujur harus diakui bahwa tujuan untuk mendirikan negara khilafah supaya nilai-nilai Islam terlaksana dan negara bisa diatur penuh oleh negara adalah mulia. Pun sebagai umat Islam, seharusnya kita mendukung cita-cita Khilafatul Muslimin. Namun, yang harus diperhatikan adalah, tujuan mulia itu tidak dengan sendirinya berjalan atau bernilai mulia jika tidak didasari pemahaman yang tepat.

Artinya, seharusnya umat Islam lebih komprehensif dalam memahami perkembangan zaman. Hakikat syariat Islam itu harus memperhatikan juga kondisi Indonesia. Jika mengabaikan semua itu, yang akan terjadi adalah pemaksaan paham keislaman yang berbau ideologis.

Belajar dari Perjalanan Eksistensi Peradaban Islam

Dalam rentetan panjang sejarah peradaban Islam, tercatat Islam telah mengadopsi beberapa system kenegaraan, seperti monarchi, kekhalifahan dan bahkan kebangsaan. Namun, pada masa-masa awal Islam, Nabi dan para sahabat tidak pernah memperdebatkan label dan sifat yang berkaitan dengan politik, termasuk bentuk negara.

Sehingga fokus yang diraih kala itu adalah pembahasan mengenai bagaimana seorang pemimpin itu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Bahkan di dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi dan elite Madinah kala itu, tidak disebutkan bentuk negara.

Perbincangan yang secara fokus pada konsep Islam tentang system politik dan bentuk pemerintahan baru muncul belakangan, tepatnya pada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah (Masykuri Abdillah, 2005). Dalam analisis Khayrudin dijelaskan bahwa pada masa Dinasti Umayyah, pembicaraannya masih pada tahap wacana. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah, para pemikir sudah menuangkannya dalam bentuk karya.

Terlepas dari perdebatan dan berbagai model system pemerintahan, yang perlu menjadi perhatian dan catatan penting, khususnya para simpatisan NII adalah, peristiwa menyedihkan yang dialami oleh Usman bin Affan di akhir pemerintahannya dan kedzaliman yang menimpa Ali bin Abi Thalib dari perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kubu Muawiyah (Faraq Fauda: 2005).

Menguji Argumen Konsep Berkhilafah Islamiah

Satu hal yang harus ditekankan kembali adalah, dalam Islam, tidak ada bentuk yang pasti mengenai bentuk negara yang harus dianut dan diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Kini, mari kita sama-sama kaji argument para pendukung khilafah.

Pertama, argument normative. Di dalam Alquran, kata khilafah yang selama ini dijadikan justifikasi untuk mendirikan khilafah adalah QS. Al-Baqarah: 30, Shad: 26 dan al-An’am 165. Pun ayat-ayat yang menyebut daulah hanya ada dua, yakni: al-Hasyr: 7 dan al-Imran: 140.

Dari ayat tersebut, tidak ditemukan secara tegas bahwa umat Islam harus menganut system khilafah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Selain itu, tidak ada kata tertentu di dalam ALquran yang menunjuk pada status Nabi Muhammad sebagai raja, malik dan hakim. Yang ada adalah Muhammad sebagai penyampai risalah (Jamal: 1990).

Kedua, praktek dakwah di era Nabi. Jika para pendukung khilafah selalu berkoar-koar bahwa pendirian khilafah Islamiah untuk dakwah Islam, maka kita harus tengok bagaimana dakwah di era Nabi itu sendiri.

Jika disimpulkan, Nabi Muhammad dalam dakwahnya bergerak dala dua wilayah: Makkah dan Madinah. Ahmad Nadhif (2004) memberikan uraian yang menarik, bahwa semasa berada di Makkah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan social-ekonomi.

Sedangkan selama berdakwah di Madinah, pesannya bercorak dikotomus dan acapkali melakukan pembelaan dan penyingkiran terhadap komunitas tertentu, misalnya memanggil komunitas tertentu dengan kategori “wahai orang-orang mukmin.”

 Menyelamatkan Indonesia dari Ideologi Eksklusif

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa argumentasi kelompok pendukung khilafah seperti Khilafatul Muslimin, HTI, NII dan sejenisnya itu sejatinya sangat lemah. Lalu bagaimana khilafah Islamiah didirikan di Indonesia? Jawabannya adalah tidak tepat.

Oleh karena itu, Indonesia harus diselamatkan dari ideologi eksklusif seperti Khilafatul Muslimin dan teman-temannya. Dengan cara apa? Banyak hal yang harus dilakukan. Diantaranya adalah dengan regulasi yang bisa mencegah ideologi dan Gerakan anti -Pancasila.

Selain regulasi, juga membentuk team Cyber Anti-Radikalisme yang berasal dari masyarakat sipil. Mereview kegiatan/program yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa dideteksi dini jika ada materi yang mengarah pada upaya makar dan mengingkari Pancasila.

Facebook Comments