Menjadi Muslim Kaffah, tidak Harus Bernegara Syariah

Menjadi Muslim Kaffah, tidak Harus Bernegara Syariah

- in Suara Kita
238
2
Menjadi Muslim Kaffah, tidak Harus Bernegara Syariah

Permasalahan klasik selalu diperbedatkan, antara agama menjadi negara atau tidak. Terlebih masyarakat Indonesia yang notabene sebagai masyarakat beragam Islam. Selalu saja ada –segelintir muslim yang selalu menginginkan ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara secara penuh. Padahal permasalahan ini sudah tuntas diselesaikan para pendiri negara ini.

Islam, kata Bung Hatta, harus seperti garam, buku seperti gencu. Di mana nilai-nilai islam harus masuk dalam sendi-sendi kehidupan pribadi seseorang, yang kemudian memberi efek dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak hanya menjadi pemanis yang bisa dilihat dan menarik semata, seperti gencu pada bibir sebagai pemanis tetapi tidak memiliki dampak dalam kehidupan.

Kesadaran secara individual merupakan kunci utama mengenai dalam setiap ajaran, termasuk dalam Islam. Setiap individu dituntut menjadi manusia yang sempurna dan selalu memperbaiki akhlak. Individu yang selalu mencari kesempurnaan hidup, maka akan berdampak dalam kehidupan sosialnya. Mereka tidak mudah menyalahkan atau meng-kafir-kan mereka yang berbeda dengan mereka.

Begitu juga saat agama ditarik dalam konstitusi negara, agama akan menjadi alat negara yang mengawasi hal-hal yang kelihatan personal, bukan kehidapan antara masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda. Kita bisa melihat bagaimana daerah yang memiliki Perda menggunakan asas agama, pemerintahannya nampak mengurusi kehidupan perivasi masyarakatnya; tidak boleh bonceng ngangkang atau berduaan. Ketika ditarik dalam ranah efek kehidupan masyarakat nampak tidak efektif, karena aturan-aturan tersebut mengarah kehidupan peribadi.

Baca Juga : Pancasila, NKRI, dan Muhammadiyah

Membahayakan kembali, ketika pemimpin negara juga dianggap sebagai ahli agama, maka tafsir agama seperti agama itu sendiri. Di mana tafsir dianggap sebagai agama itu sendiri yang tidak bisa diganggugugat oleh masyarakat. Dengan kata lain, mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah, merupakan dosa besar.

Agama sebagai pengalaman spiritual kepada sang Penguasa, sedangkan negara adalah perkumpulan masyarakat yang beraneka ragam dan dibatasi wilayah tersentu. Ketika pengalaman spiritual sudah sudah dibatas, maka agama kehilangan ruhnya sebagai pengembaraan spiritual yang membebaskan masyarakat menempuh jalan kehadapan Sang Pencipta. Kebebasan menempuh jalan spiritual ini kehidupan harus diasosiasi dan didengarkan oleh negara agar memberikan kebebasan dalam memilih agama.

Kebebasan dalam agama dan spirit nilai Islam ini, kemudian mendorong para pendiri negara memilih asas yang membebaskan setiap masyarakat memilih jalan untuk menyembah sang Maha Demokratis secara personal. Kebebasan ini tercermin dalam Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam banyak tafsir, sila pertama diterjemahkan sebagai Ketuhanan yang tidak hanya bersifat tunggal, tetapi sifat yang mencakup segala kehidupan manusia.

Agama, terutama Islam, memiliki korelasi dengan Pancasila. Kita bisa melihat bagaimana Pancasila sangat menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana, setiap warga negara harus meyakini bahwa Tuhan adalah Esa. Keesaan Tuhan secara terang benerang menjadi salah satu inti dari nilai agama. Kemudian, Pancasila mengangkat nilai kemanusiaan, hal ini tercermin dalam sila kedua, begitu dengan agama. Agama secara tegas, bahwa agama untuk kehidupan manusia. untuk menata dan mengatur kehidupan manusia.

Jika masyarakat Indonesia bisa menjalankan Pancasila dan agama secara beriringan, identitas masyarakat Indonesia tetap terjaga. Agama sebagai identitas manusia untuk menjalankan jiwa. Dengan ada agama, jiwa-jiwa masyrakat Indonesia tidak akan merasakan kekosongan dan kekeringan. Sedangkan Pancasila membuktikan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Salah satu identitas bangsa yang dilahirkan Tuhan di dunia.

Sependek tafsir penulis, sila pertama memberikan kebebasan secara beragama dan mencari jalan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ketika agama dijadikan negara, maka agama tersebut akan kehilangan kebebasan seseorang mencari jalan spiritual. Terlebih dalam agama Islam, ketika negara Indonesia bersifat syariah, yang menjadi pertanyaannya adalah mazab sifat yang akan digunakan? Ketika satu mazab, maka kebebasan spiritual akan terhalangi.

Di negara yang majemuk, tidak hanya dalam bentuk bahasa maupun budaya, tetapi dalam bentuk mazab dalam beragama, setidaknya Indonesia tidak harus dikasih label negara agama, tetapi negara yang menjunjung kebebasan dalam beragama. Kebebasan yang mendorong kehidupan rukun meskipun memiliki pengalaman spiritual yang berbeda.

Facebook Comments