Menjadikan Akhlak Mulia Sebagai Habitus Beragama, Bernegara, dan Berbangsa

Menjadikan Akhlak Mulia Sebagai Habitus Beragama, Bernegara, dan Berbangsa

- in Suara Kita
727
6
Menjadikan Akhlak Mulia Sebagai Habitus Beragama, Bernegara, dan Berbangsa

Dua puluh tahun lebih menjalani era Reformasi, bangsa ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Salah satunya ialah krisis akhlak. Ironisnya krisis ini terjadi di hampir seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Di level elite misalnya, para pemimpin kita banyak yang terjebak pada hasrat kekuasaan pragmatis dan gaya hidup hedonis. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi.

Di level tokoh agama, krisis akhlak mengemuka pada banyaknya para elite agama yang justru terjebak dalam perilaku dakwah provokatif, ujaran kebencian, dan politisasi agama. Tokoh agama sebagai public idol yang seharusnya tampil sebagai teladan justru kerap menjadi public enemy alias musuh publik. Di level terbawah, yakni masyarakat umum kondisinya tidak jauh berbeda. Masyarakat begitu mudah diadu-domba hanya karena perbedaan identitas. Akumulasi dari krisis akhlak itu ialah kian tergerusnya akutnya problem kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa kita.

Upaya membangkitkan kembali akhlak memang terus dilakukan oleh banyak kalangan. Hanya saja, harus diakui upaya itu kerapkali hanya sebatas retorika. Akhlak kerap diperbincangkan dalam berbagai forum, bahkan dijadikan jargon berbagai instansi. Namun, sayangnya implementasinya di lapangan bisa dikatakan nihil. Jargonisasi akhlak yang berbasis pada retorika pada akhirnya gagal mengatasi krisis akhlak yang terjadi.

Akhlak idealnya memang tidak dipahami sebagai sebuah retorika atau teori semata. Sebaliknya, akhlak harus dipahami sebagai sebuah etos atau sikap hidup yang melandasi setiap ucapan maupun tindakan kita. Meminjam istilah sosiolog Pierre Bourdieu, akhlak harus menjadi semacam “habitus”. Secara sederhana, habitus dapat dipahami sebagai sebuah kebiasaan atau keterampilan hidup yang sudah mandarah-daging dan menjadi prinsip yang tidak dapat dihapus. Contohnya ialah kebiasaan makan dengan tangan kanan yang telah menjadi habitus di sebagian besar masyarakat Indonesia.

Akhlak Beragama, Bernegara, dan Berbangsa

Akhlak, dengan demikian harus menjadi habitus dalam kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa. Dalam konteks beragama akhlak mulia idealnya mewujud ke dalam tumbuhnya praktik keagamaan yang berlandaskan pada sikap inklusif, toleran, dan pluralis. Dalam artian menghargai pemeluk agama atau aliran lain. Aklak mulia dalam beragama ialah tidak menjadikan identitas keagamaan yang disandangnya sebagai alat untuk menjustifikasi kepercayaan atau keimanan lain.

Di dalam Islam, akhlak mulia (akhlaqul karimah) ialah puncak tertinggi dalam laku keagamaan. Iman (kepercayaan) dan islam (kepasrahan) tidak akan bermakna apa-apa jika tidak melahirkan ihsan (perbuatan baik). iman, islam, dan ihsan ialah trilogi ketauhidan yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya merupakan kesatuan integral yang saling mempengaruhi. Iman yang kuat akan menjadi fondasi keislaman seseorang. Dari keimanan yang kuat dan kepatuhan terhadap ritual itulah, akhlak bisa dibangun.

Dalam konteks bernegara, akhlak mulia kiranya mewujud pada sikap taat hukum dan patuh pada pemerintahan yang sah. Islam mengajarkan umatnya untuk patuh pada ulil amri (pemerintah) yang dipilih secara sah. Kepatuhan pada ulil amri merupakan perwujudan atas kepatuhan pada Tuhan dan ajaran agama. Di dalam konsep fiqih politik Islam, penguasa yang sah, dan menjalankan kekuasaanya secara adil dan bijak ialah wakil Tuhan di muka bumi.

Selain kepatuhan pada ulil amri, akhlak mulia dalam bernegara juga mewujud pada sikap taat hukum. Seperti kita tahu, hukum positif negara, merupakan sumber aturan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Maka, ketaatan pada hukum merupakan bentuk akhlak mulia seorang warganegara.

Dalam konteks berbangsa, akhlak mulia dapat dimanifestasikan ke dalam sikap menjaga perdamaian dan kesatuan diantara entitas bangsa yang berbeda. Indonesia ialah bangsa yang terdiri atas entitas suku, etnis, dan agama yang plural. Kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah saja tidak cukup untuk menjaga negara dan bangsa. Diperlukan semacam konsensus sosial-politik yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, partisan, dan sektarian.

Konsensus sosial-politik itu mewujud ke dalam Pancasila dan UUD 1945 yang secara garis besar mengakui adanya persamaan hak dan menolak diskriminasi rasial maupun keagamaan. Maka, mematuhi sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk kesalehan berbangsa sekaligus wujud dari akhlak mulia sebagai warganegara. Menjadikan akhlak sebagai habitus beragama, bernegara, sekaligus berbangsa tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan upaya yang konsekuen dan berkelanjutan dari semua pihak, baik itu pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat umum.

Facebook Comments