Menjunjung Konstitusi, Mengawal Persatuan

Menjunjung Konstitusi, Mengawal Persatuan

- in Suara Kita
158
2
Menjunjung Konstitusi, Mengawal Persatuan

Tahun ini adalah tahun sangat melelahkan bagi bangsa ini. Masa kampanye pemilu yang sangat panjang membuat  masyarakat terpolarisasi sesuai pilihan politiknya. Media sosial, setiap hari dihiasi dengan pertarungan dua kubu. Pemilu selesai, ternyata hiruk-pikuk itu beleum selesai juga. Masih ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momentum untuk membuat hura-hara yang mengkhawatirkan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa ini. Pada akhirnya, sengketa pilper itu pun berlabuh di Mahkamah Konstitusi.

MK bersidang dan disaksikan oleh khalayak. Sesuai jadwal, hari ini, 27 Juni adalah hari penentuan siapa yang akan menang. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Siapa pun nanti yang diputus MK, maka tidak bisa lagi diganggu-gugat.  Dalam konteks inilah, menjunjung tinggi putusan MK adalah sikap ksatria. Setiap pihak harus menerima dengan lapang dada, bahwa kesatuan dan persatuan bagsa ini harus ditempatkan di atas segalanya.

Akan tetapi, ada-ada saja pihak yang mau mengotori proses persidangan ini. Dengan dalih mengawal konstitusi, kelompok ini menjadikan halal bihalal sebagai wadah untuk mendemonstrasi di depan gedung MK. Bagi mereka, proses persidangan yang selama ini transfaran dan bisa diikuti dan diakses oleh masyarakat, belum memuaskan. Tentu unjuk rasa sah-sah saja. Tetapi mengkonsolidasi massa besar-besaran untuk mempengaruhi putusan, dan membuat suasan tidak nyaman, sambil menuduh pihak tertentu tidak berlaku adil  adalah sikap tercela.

Di sinilah kemudian, setiap anak bangsa harus menjadikan konstitusi sebaga payung bersama. Bahwa konstitusi adalah kitab suci kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun dia, harus patuh terhadap kesepakatan-kesepakan yang termaktub dalam konstitusi. Tanpa sikap ini, maka tidak ada gunanya sebuah intitusi Negara, jika masih ada pihak-pihak yang secara sengaja atau tidak, melawan bahkan ingin membuat konstitusi mereka sendiri.

Mahkamah konstitusi adalah lembaga –menurut undang-undang –tugas pokoknya adalah mengawal konstitusi Negara ini. Maka sudah selayaknya, setiap individu menerima dengan besar hati, bahwa apa yang yang diputus oleh lembaga ini sesuai dengan rasa keadilan. Bahwa siapaun yang menang nantinya, dia adalah presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kelompoknya. Itu amanat konstitusi kita. Bagi kedua belah pihak, perlu sikap terbuka dan keterhubungan.

Baca juga : Digital Tolerance: Galang Persatuan Bangsa, Hadang Cyber-Bullying

Implementasi sikap keterbukaan dan ketersambungan adalah sikap menjaga persatuan. Rekonsiliasi pasca putusan MK ini adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan oleh kedua belah pihak. Persaudaraan yang selama sempat agak renggang harus dipulihkan kembali. Rasa kekelurgaan sebagai sesama anak bangsa, perlu ditumbuhkan lagi.

Hal yang sangat urgen adalah menstrilkan media sosial dari segala bentuk hoax, ujaran kebencian, opini sesat, dan provokasi yang bisa menggoyahkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara kita. Sudah saatnya kita meninggalkan segala bentuk primordialisme kita dalam konteks berbanggsa dan bernegar. Suka, ras, agama, pilihan politik harus ditempatkan dalam tempatnya yang semestinya. Konstitusi harus menjadi sandaran kita bersama.

Selama ini, media sosial justru menjadi instrument yang sangat banyak menyumbangkan saham terhadap hiruk-pikuk, konflik, dan polarisasi di masyarakat. Kerja-kerja kedamaian, persatuan dan persaudaraan perlu digalakkan, agar dunia maya bukan lagi ajang saling memprovokasi dan memfitnah, tapi media untuk saling berbagai kasih dan mengawal perdamaian.

Sekali lagi, momentum hari ini dengan putusan MK nantinya, harus dijadikan sebagai titik awal untuk merajut kembali rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini yang selama ini sedikit menganga. Semua pihak harus aktif dan sama-sama bersikap terbuka. Dengan cara ini, kita menjunjung konstitusi, mengawal persatuan.

Facebook Comments