Menutup Celah Hukum dalam Memberantas Ideologi Anti-Pancasila

Menutup Celah Hukum dalam Memberantas Ideologi Anti-Pancasila

- in Suara Kita
143
1
Menutup Celah Hukum dalam Memberantas Ideologi Anti-Pancasila

Salah satu tantangan kebangsaan dalam dua dasawarsa terakhir ialah munculnya paham dan gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satunya mewujud pada propaganda khilafah. Sejak awal era Reformasi kita menyaksikan sendiri bagaimana isu negara Islam dan khilafah santer dipropagandakan di ruang publik.

Belakangan, kita digemparkan oleh Khilafatul Muslimin. Meski keberadaannya tidak bisa dibilang baru, namun manuvernya baru terlihat beberapa hari terakhir. Konvoi khilafah di sejumlah daerah oleh simpatisan Khilafatul Muslimin dan berbarengan dengan momentum perayaan Hari Kelahiran Pancasila jelas merupakan perbuatan yang mencoreng martabat bangsa. Mereka dengan santainya mengendari sepeda motor tanpa helm, membawa poster propaganda khilafah, mengibarkan simbol radikalisme, dan membagikan selebaran khilafah ke masyarakat.

Pemandangan itu sunggu miris. Sayangnya, selama ini kita belum punya regulasi khusus yang mengatur penyebaran ideologi anti-NKRI. Di saat yang sama, para propagandis khilafah lihai menyamarkan gerakannya sebagai ormas keagamaan. Alhasil, mereka kerap luput dari jangkauan aparat keamanan. Dalam konteks Khilafatul Muslimin misalnya. Organisasi yang berpusat di Lampung ini sebenarnya memiliki kantor di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Artinya, keberadaan Khilafatul Muslimin ini sebenarnya sangat dekat dari jangkauan masyarakat, termasuk aparat pemerintah, maupun Polisi.

Memahami Khilafatul Muslimin Secara Komprehensif

Mencuatnya Khilafatul Muslimin idealnya tidak dipahami secara parsial, namun harus komprehensif. Artinya, pemerintan dan masyarakat tidak boleh memahami Khilafatul Muslimin sebaga fenomena yang berdiri sendiri. Sebaliknya, Khilafatul Muslimin harus dipahami dalam konteks luas sebagai bagian dari lemahnya sistem hukum di Indonesia dalam menghadapi arus ideologi asing.

Khilafatul Muslimin barangkali hanyalah puncak dari fenomena gunung es problem celah hukum dalam memberantas ideologi anti-Pancasila. Ini artinya, selama celah hukum itu belum ditutup, bisa dipastikan gerakan sejenis akan terus bermunculan. Hari ini bisa jadi organisasi Khliafatul Muslimin dilarang dengan alasan tertentu, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi organisasi dengan visi dan misi yang sama, hanya bersalin rupa dan nama.

Maka, hal urgen yang harus dilakukan ialah menutup celah hukum dalam melawan ideologi anti-NKRI dan anti-Pancasila tersebut. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama dan memberikan ruang gerak kaum konservatif-radikal untuk membangun gerakan, memperkuat jejaring, dan menyusun strategi. Jangan sampai, Indonesia menjadi Suriah yang hancur karena terlalu permisif pada ormas-ormas pengusung paham khilafah.

Sinergi Pemerintah, DPR, dan Masyarakat Sipil

Tugas menyusun regulasi pelarangan ideologi anti-Pancasila tentu bukan semata tugas pemerintah, namun juga melibatkan anggota legislatif, dan masyarakat sipil. Dari sisi pemerintah, perlu ada usulan dan inisiatif untuk mengajukan regulasi yang memungkinkan aparat keamanan memberantas gerakan anti-Pancasila. Harus diakui bahwa UU Anti-Terorisme saja tidak cukup untuk menangangi pihak-pihak yang tidak melakukan tindakan teror dan kekerasan namun terus saja memprovokasi umat untuk membenci pemerintah dan anti-pada ideologi Pancasila.

Di saat yang sama, DPR sebagai perwakilan publik harus aktif menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Termasuk fenomena kampanye khilafah di ruang publik. DPR harus satu suara dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai, isu khilafah ini justru menjadi semacam komoditas politik yang digunakan untuk menggaet suara kalangan muslim konservatif.

Seperti kita lihat, di media massa ada sejumlah oknum anggota DPR yang kerapkali membela para teroris, propagandis khilafah dan ustad radikal dengan dalih kebebasan berpendapat dan demokrasi. Bahkan, ada anggota DPR yang mengklaim bahwa isu terorisme sengaja diciptakan negara-negara Barat untuk memusuhi dan memerangi Islam. Ada pula anggota DPR yang menganjurkan pemerintah membubarkan BNPT, Densus 88 dan BPIP karena menghamburkan uang negara. Oknum anggota DPR yang demikian ini jelas tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Tidak kalah pentingnya ialah masyarakat sipil, mulai dari intelektual-akademisi, aktivis sosial-keagamaan, dan para pegiat media massa dan media sosial untuk bersatu padu mendukung terwujudnya regulasi pelarangan ideologi anti-Pancasila. Intelektual dan akademisi berperan sebagai penyedia data, analisis dan argumen yang menjelaskan bahayanya gerakan-gerakan anti-kebinekaan dan kebangsaan. Para aktivis sosial-keagamaan memiliki fungsi sebagai penggalang kesadaran di kalangan masyarakat dan ormas keagamaan akan pentingnya payung hukum melawan ideologi anti-NKRI.

Terakhir, para pelaku media massa dan media sosial memiliki tugas untuk menyebarkan informasi dan pesan yang jernih pada khalayak. Informasi dan pesan yang jernih kiranya bisa membangkitkan kesadaran publik akan bahaya kampanye khilafah di ruang publik sebagaimana belakangan ini marak. Peran pegiat media massa dan media sosial ialah pada tataran membangun pemahaman bersama bahwa ormas-ormas pengusung khilafah seperti Khilafatul Muslimin dan sejenisnya ialah benalu bagi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Facebook Comments