Menyandingkan Sejarah Nusantara dengan Orientasi Politik Islam

Menyandingkan Sejarah Nusantara dengan Orientasi Politik Islam

- in Suara Kita
204
0

Dipilihnya Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru merupakan ikhtiar yang sangat tepat. Wajar kalau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakatinya secara aklamasi. Hanya satu partai politik yang tidak setuju, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Faktor ideologis menjadi alasan yang paling mungkin. Hal senada bisa dilihat dari beberapa pandangan kelompok radikal yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah tersebut.

Sikap kelompok radikal tersebut menjadi indikasi ketidaksukaan mereka kepada pemerintah secara membabi buta. Sebaik apapun kebijakan yang dibuat mereka pasti menolak. Dari sudut pandang agama Islam dipilihnya nama Nusantara untuk nama Ibu Kota Negara tidak ada masalah. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kalau ada dugaan pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek “menghabiskan uang rakyat” untuk kepentingan kelompok tertentu, itu su’udzdzan (buruk sangka) yang dilarang dalam agama.

Memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara tentu dengan pertimbangan yang sangat matang dari sudut pandang sejarah bangsa Indonesia dan filosofi nama Nusantara itu sendiri. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak akan terkejut dengan nama Nusantara. Tapi bagi yang tidak suka dengan Indonesia Nusantara menjadi sesuatu yang menakutkan.

Sejarah memberitakan Nusantara yang menjadi cikal bakal negara Indonesia pernah mengalami masa kejayaan. Tanahnya luas. Lebih luas dari peta Indonesia saat ini. Nusantara dulu adalah bangsa yang kuat dan disegani. Bahkan tentara Tartar, Mongol, yang terkenal sebagai penakluk dunia tidak berkutik ketika datang ke Nusantara.

Kekuatan Nusantara waktu itu karena persatuan dan integritas kebangsaan yang kuat. Seluruh rakyat bersatu di bawah panji Nusantara dan tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang ada. Perbedaan agama, etnis, suku dan sebagainya bukan sesuatu yang merisaukan masyarakat. Bagi mereka perbedaan itu lumrah. Karenanya, mereka memiliki sikap gotong royong dan persaudaraan yang kuat pula.

Apakah nama Ibu Kota Negara dan bentuk pemerintahan harus dipersoalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam?

Terlalu naif kalau ada umat Islam yang berpendapat model pemerintahan negara Indonesia dan nama Ibu Kota Negara bertentangan dengan ajaran Islam. Opini seperti ini justru menggiring pada satu kesimpulan lemahnya penguasaan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Sebab, baik dalam al Qur’an maupun hadis, tidak menjelaskan politik Islam secara detail. Hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya saja. Selanjutnya diserahkan kepada kecerdasan kreatifitas manusia untuk menentukan model atau bentuknya.

Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya al Siyasah al Syar’iyyah fi Al Syu’un al Dusturiyah wa al Kharijiyah wa al Maliyah mengutip pendapat para ulama tentang definisi “siayasah al Syar’iyyah” atau politik Islam.

Menurut para ulama fikih (fuqaha), maknanya adalah kepemimpinan yang kebijakannya berorientasi terhadap kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip ajaran Islam, sekalipun tidak ada dalil khusus sebagai hujjahnya.

Dengan kata lain, politik adalah kebijakan hakim (penguasa) yang didasarkan pada maslahat meskipun tidak ada dalil partikular (juz’i) sebagai basis kehujjahannya. Dari sini bisa diketahui bahwa yang dimaksud maslahah disini adalah maslahah mursalah. Karena sebagaimana diketahui, maslahah mursalah adalah kaidah yang tidak ada dalil yang sharih (tegas) dalam syariat, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya.

Menurut ulama selain fuqaha, politik Islam adalah suatu rencana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan sejalan dengan syariat Islam. Maka bisa ditarik kesimpulan, politik Islam adalah perundang-undangan yang disusun untuk mengatur relasi hubungan antar manusia yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan situasi yang kondusif.

Politik itu sendiri ada dua. Pertama, politik yang adil; tidak dzalim dan tidak semena-mena. Model politik seperti ini adalah bagian dari syariat Islam. Kedua, politik yang dzalim, politik yang diharamkan oleh Islam.

Politik yang adil adalah terjaminnya keamanan dan terwujudnya keadilan terhadap semua individu maupun kelompok yang dituangkan dalam perundang-undangan. Isi undang-undang tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan, mengembangkan potensi masyarakat dan mengatur hubungan antar masyarakat.

Islam merestui politik seperti ini, apapun bentuk dan namanya yang penting tujuannya untuk kemaslahatan manusia sesuai dengan situasi dan kondisi. Al Qur’an sebagai sumber hukum primer tidak menjelaskan secara detail dan terperinci konsep politik Islam. Hanya meletakkan asas-asas dasar dan kaidah-kaidah umum. Yaitu keadilan, musyawarah dan persamaan. Selanjutnya diserahkan kepada kecerdasan kreatifitas manusia untuk merumuskan nama, bentuk dan mekanismenya.

Sudah barang tentu, negara Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya sangat mencerminkan kehendak dasar konsep politik Islam yang termaktub dalam al Qur’an maupun hadis. Dalam Pancasila telah termuat prinsip-prinsip politik Islam; keadilan, musyawarah dan persamaan. Yakni keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pilih kasih dan tanpa memandang latar belakang agama, etnis, suku dan sebagainya. Prinsip syura (musyawarah) telah diwujudkan. Dan, persamaan hak setiap warga negara juga dirumuskan dengan jelas dalam Pancasila.

Kalau begitu, ikhtiar untuk mengembalikan semangat Nusantara sangat sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam. Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah niscaya, persaudaraan adalah keharusan, persatuan adalah anjuran, dan cinta negara merupakan kewajiban.

Nama Nusantara membuka kesadaran kita pada peradaban tata dan krama menjiwai setiap prilaku dan tutur kata yang ramah, santun, bersahabat trengginas dan berpikir melampaui masanya. Itulah masyarakat Nusantara dulu. Nenek moyang kita. Mereka telah lebih dulu menemukan kesejukan dan keharmonisan dalam bermasyarakat dan berbudaya di tengah keragaman yang ada.

Lalu, apakah hal seperti ini yang kita takutkan? Bukankah ini impian?.

Facebook Comments