Menyoal Argumentasi “Jangan Kriminalisasi Ajaran Islam!” dalam Buletinkaffah.id

Menyoal Argumentasi “Jangan Kriminalisasi Ajaran Islam!” dalam Buletinkaffah.id

- in Suara Kita
177
2
Menyoal Argumentasi “Jangan Kriminalisasi Ajaran Islam!” dalam Buletinkaffah.id

Ada satu situs web buletin yang saya temui, yaitu Buletinkaffah.id. Mereka menerbitkan satu tulisan dengan judul “Jangan Kriminalisasi Ajaran Islam!” Edisi 247. Publish pada 17/06/2022. Ada-pun isi dari tulisan tersebut, menganggap bahwa, khilafah bagian dari Syariat Islam. Khilafah dianggap wajib dalam Islam. Lalu, bagi kita yang menolak khilafah, itu dianggap kriminalisasi ajaran Islam. Bahkan kita dianggap orang munafik dan kufur. Bahkan, kita dianggap tidak paham tentang khilafah.

Tentu, argumentasi yang demikian sejatinya sangat problematik dan perlu kita bantah. Karena, kita bukan “orang bodoh” yang gampang “melempem” dengan opini usang yang semacam itu. Sebab, kita paham sejarah tentang khilafah. Kita juga paham ajaran subtansial tentang Syariat-Nya dalam bernegara. Serta, kita paham mana yang wajib dan perlu kita tegakkan. Bahkan, kita juga paham, antara kebenaran sejati dalam agama, dengan permainan opini yang “dibenar-benarkan” demi kepentingan politik kekuasaan mengatasnamakan agama.

Misalnya, dalam konteks tulisan yang saya maksud di atas. Khususnya dalam paragraf ke 5-9. Ada satu argumentasi yang mengerucut pada pemahaman, bahwa khilafah itu dianggap istilah syariah dan dianggap bagian dari “kewajiban dalam Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya” (kutipan). Bahkan, mereka menyebutkan, ada banyak hadits Nabi tentang khilafah yang dianggap sunnah khalafaur Rasyidun dan dianggap perlu dipegang-teguh.

Dari argumentasi di atas, jelas, itu sebagai kekeliruan yang mutlak. Mengapa? sebab, Islam tidak pernah mewajibkan, menentukan, apalagi mengintervensi umat untuk menegakkan negara yang harus seperti ini atau seperti itu. Jadi, tidak ada satu-pun kebenaran yang mengharuskan kita menegakkan negara khilafah.

Sebab, Islam adalah sakhih likulli zaman yaitu akan relevan di setiap zaman dan waktu. Jadi, menuntut manusia untuk terus membangun (sistem baru) bukan stagnan. Sebab Islam memerintahkan kita untuk membangun satu negara yang berpacu pada baldatun tayibatun warabun ghafur. Yaitu negara yang baik serta negara yang penuh pengampunan Tuhan. Lantas, yang berkaitan dengan sistem pranata pemerintahannya seperti apa, itu murni dipasrahkan kepada (umat manusia). Untuk menyesuaikan keadaan, konteks zaman dan relevansinya terhadap realitas yang ada saat ini.

Jadi, ketika ada yang mengatakan khilafah itu wajib dan dianggap bagian dari syariat Islam itu sebetulnya hanyalah “ilusi” tentang romantisme masa-lalu. Sebab, khilafah itu bukan ajaran Islam apalagi (kewajiban). Sebab, khilafah itu mutlak fakta sejarah tentang (sistem pemerintahan) yang ada dan pernah dilaksanakan oleh “khalafa’ al-rasyidun”. Tentu, ini hanya akan relevan dan sesuai dengan masanya. Jauh dengan kehidupan kita yang sudah mengenal negara-bangsa yang lebih mengenal (negara Republik) dengan konsep toleransi-harmonis di tengah kemajemukan (rahmatan lil alamin).

Memang, mengangkat seorang khalifah atau pemimpin itu wajib di dalam Islam. Tetapi, bukan berarti, dikukuhkan ke dalam pemahaman keliru, bahwa ideologi khilafah itu dianggap wajib dan dianggap ajaran Islam. Jadi, basis untuk mengangkat seorang pemimpin di negeri ini itu sudah terlaksana. Sebagaimana, kita membangun satu prinsip di mana, masyarakat-lah yang berhak memilih dan menentukan siapa pemimpin itu. Jadi, bukankah ini sudah menjadi bagian dari apa yang sebetulnya sudah terbangun dengan baik di negeri ini?

Sebab, kita harus paham satu prinsip bahwa, tidak ada ajaran satu-pun di dalam Islam, baik hadits mau-pun dalil Al-Qur’an. Tentang, kewajiban untuk menegakkan negara dalam bentuk ini atau itu. Sebab, Islam adalah (ruh nilai) yang selalu relevan di sepanjang zaman. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan negara, utamanya tentang sistemnya seperti apa, itu diserahkan ke dalam wilayah (pranata umat) di sepanjang masa dan era-nya.

Jadi, ketika kita menolak khilafah, itu mutlak bukan kriminalisasi ajaran Islam atau dianggap melanggar ajaran Islam. Sebab, kita menolak khilafah karena sudah tidak relevan di zaman kita saat ini yang sudah berada dalam siklus negara bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, persatuan dan kebersamaan (menjunjung tinggi kemanusiaan).

Facebook Comments