Menyoal Fenomena Jilbabisasi dan Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan

Menyoal Fenomena Jilbabisasi dan Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan

- in Suara Kita
139
0
Menyoal Fenomena Jilbabisasi dan Kekerasan Simbolik di Lembaga Pendidikan

Pasca Reformasi, lanskap sosial-politik kita diwarnai oleh gelombang islamisasi. Di ranah politik, fenomena islamisasi mewujud pada agenda formalisasi syariah. Di level pusat, formalisasi syariah memang gagal, namun di level daerah formalisasi syariah mendapat angin segar dengan maraknya fenomena perda islami.

Sedangkan di ranah sosial-budaya, fenomena islamisasi mewujud pada maraknya eksploitasi simbol keislaman di muka publik. Salah satunya ialah fenomena jilbabisasi. Termasuk di sekolah negeri. Fenomena jilbabisasi bukan tidak menimbulkan persoalan. Munculnya polemik pemaksaan jilbab ialah bukti bahwa jilbabisasi di sekolah negeri ini problematis.

Tidak hanya berhenti pada jilbabisasi, islamisasi di lembaga pendidikan juga kerapkali menjurus ke radikalisasi. Yakni proses perubahan pola pikir menjadi ekstrem dan anti-perbedaan. Di banyak sekolah, aturan wajib memakai jilbab kerapkali diikuti dengan pelabelan negatif terhadap pihak-pihak yang tidak bersedia mematuhinya. Label sebagai kafir, sesat, dan sebagainya lantas disematkan pada siswi yang enggan memakai jilbab. Tidak hanya itu, para siswi yang tidak memakai jilbab pun kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Mulai dikucilkan, sampai dilarang mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan diusir dari ruang ujian.

Pemaksaan Jilbab dan Relasi Kuasa yang Timpang

Jika ditinjau dari ilmu sosial, pemaksaan jilbab merupakan bentuk kekerasan simbolik (symbolic violence) yang dilakukan oleh kelompok dominan sebagai peneu aturan (the ruling class) kepada kelompok minoritas yang memiliki posisi tawar lemah. Hal ini kerap terjadi dalam konteks masyarakat yang masih didominasi oleh corak relasi kuasa yang timpang dimana kaum mayoritas berhak memaksakan kehendak pada kaum minoritas.

Dalam banyak hal, kasus kekerasan simbolik ini kadung dinormalisasi alias dianggap wajar. Di satu sisi, kelompok mayoritas memiliki segudang alibi untuk memaksakan kehendaknya pada kelompok minoritas. Entah itu karena alasan agama, atau kearifan lokal. Misalnya saja, kasus pemaksaan jilbab bagi siswi non-muslim di Padang beberapa waktu lalu yang diklaim sebagai upaya menjaga kearifan lokal setempat. Di sisi lain, kelompok minoritas kerapkali tidak bisa berbuat banyak dan berada di posisi fait accomply alias tidak punya pilihan.

Kasus pemaksaan jilbab di sekolah negeri umum yang terus terulang merupakan akumulasi dari persoalan yang kompleks. Di satu sisi, hal ini menandai bahwa banyak kepala sekolah, guru, dan penyelenggara pendidikan belum memahami fungsi dasar sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan milik pemerintah yang tidak boleh memberikan previlese pada kelompok tertentu sembari mendiskriminasi kelompok lain. Masih banyak kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang tidak paham bahwa secara konstitusional sekolah negeri tidak bisa memaksakan kehendaknya pada anak didik atas alasan apa pun.

Di sisi lain, hal ini membuktikan bahwa proses desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah bukannya nir-persoalan. Pelimpahan kewenangan kekuasaan dari pusat ke daerah nyatanya menimbulkan sejumlah residu persoalan. Salah satunya ialah fenomena jilbabisasi di sekolah negeri umum yang menjurus pada kekerasan simbolik berbasis identitas agama. Di titik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena jilbabisasi di sekolah masih berkaitan erat dengan fenomena formalisasi syariah yang mewabah di Indonesia pasca Reformasi.

Membangun Relasi Kesetaraan di Lembaga Pendidikan

Kekerasan simbolik yang mewujud pada pemaksaan jilbab di sekolah negeri ini bisa ditangkal dengan mengembangkan konsep relasi sosial yang setara antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam lingkup lembaga pendidikan, adalah tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alias Kemendikbud untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang inklusif, toleran, dan egaliter. SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah tahun 2021 yang akhirnya dibatalkan MA ialah sebuah terobosan yang patut diapresiasi. Sayangnya, masih banyak masyarakat gagal paham terhadap subtansi SKB tersebut.

Ke depan, pekerjaan rumah terbesar Kemendikbud ialah mendesain peraturan yang menjamin adanya kesetaraan hak di lembaga pendidikan tanpa menimbulkan gejolak penolakan di level publik akar rumput. Maka, Kemendikbud kiranya perlu merangkul sejumlah stakeholder seperti lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama atau figur publik untuk meminimalisasi penolakan masyarakat. Regulasi ini penting untuk melindungi kelompok minoritas dari arogansi kelompok mayoritas.

Dalam konteks jangka pendek, Kemendikbud tentu perlu mengambil langkah tegas terhadap oknum guru dan sekolah yang terbukti melakukan diskriminasi dan intoleransi. Dalam konteks jangka panjang, Kemendikbud harus membangun kesadaran bersama bahwa sekolah negeri umum (non-keagamaan) ialah sekolah yang diperuntukkan kepada semua kalangan. Tidak ada yang memiliki hak istimewa di sekolah negeri. Semua siswa berhak mengekspresikan keimanannya tanpa dibayangi oleh tindak diskriminasi, intoleransi, apalagi kekerasan.

Mendikbud Nadiem Makariem sebagai sosok yang lahir dari rahim akademik modern Barat tentu paham betul pentingnya menanamkan sikap inklusif dan toleran bagi peserta didik. Anak-anak yang dididik di tengah kultur toleran akan memiliki kecakapan social skill yang lebih baik di masa depan, ketimbang mereka yang dididik di lingkungan yang intoleran dan diskriminatif. Tinggal bagaimana Mas Menteri mau menggunakan jejaring dan modal kulturalnya untuk menggalang dukungan bagi terwujudnya regulasi pendidikan yang egaliter.

Facebook Comments