Merawat Ukhuwah Wathoniyah : Ikhtiar Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad

Merawat Ukhuwah Wathoniyah : Ikhtiar Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad

- in Suara Kita
923
0
Merawat Ukhuwah Wathoniyah : Ikhtiar Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad

Tak bisa dipungkiri beberapa tahun terakhir ini, bangsa Indonesia tengah mengalami krisis di pelbagai dimensi; mulai dari krisis perilaku toleran, moderat dan bahkan terkikisnya sikap persaudaraan (ukhuwah) antar-seluruh warganegara Indonesia. Tak ayal, beragam persoalan di negeri ini mulai bermunculan dan dapat mengancam terhadap keutuhan bangsa.

Fenomena tersebut, tentu saja menjadi PR bersama sekaligus tantang yang cukup berat bagi bangsa Indonesia sendiri ke-depannya. Apalagi di tengah keberagaman dan multikulturalisme yang dimiliki bangsa Indonesia, hal itu seakan tengah menjelma menjadi ‘pedang bermata dua’. Di satu sisi, ia dapat menjadi power perekat bangsa. Namun di sisi yang lain, seakan menjelma menjadi “bom waktu” yang dapat meluluh-lantakkan bangsa ini kapanpun.

Karenanya, menjadi suatu keniscayaan (wajib) bagi seluruh elemen bangsa untuk selalu menggalakkan dan mempraktikkan sikap ukhuwah wathoniyah khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, hal ini dapat menciptakan keharmonisan, kesejahteraan, kedamaian dan keadilan antar-seluruh warganegara yang tidak sekadar terbatas pada identitas primordial semata, seperti; agama, suku, etnis, dan budaya.

Nabi Muhammad Saw. Sebagai Teladan

Dalam khazanah keislaman, terminologi ukhuwah wathoniyah bukanlah sesuatu hal yang terbilang baru. Pada saat Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib (sebutan kota Madinah sebelum Islam), beliau mulai mencoba untuk mempraktikkan perilaku ukhuwah wathoniyah terhadap masyarakat Madinah dalam melakoni kehidupan.

Sikap Nabi demikian bukan tanpa alasan. Seperti sudah jamak diketahui, masyarakat Madinah dikenal sebagai masyarakat majemuk yang masing-masing antar golongan saling bermusuhan satu sama lain. Karenanya, Rasulullah Saw memandang perlunya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur pola hubungan antar-setiap golongan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun agama.

Nabi kemudian melakukan pelbagai terobosan, di antaranya: pertama, membangun masjid sebagai sarana beribadah dan mempererat hubungan serta ikatan antar kelompok umat Islam, kedua, menciptakan persaudaraan yang nyata dan efektif diantara umat Islam Makkah dan Madinah, dan ketiga, membuat perjanjian yang ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah.

Upaya untuk merealisasikannya, Nabi membuat perjanjian tertulis yang dikenal sebagai “Piagam Madinah” atau “Konstitusi Madinah”. Dalam piagam ini, beliau menekankan arti penting sebuah persatuan dan persaudaraan di kalangan kaum Muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja-sama serta persamaan hak dan kewajiban bagi setiap golongan dalam kehidupan sosial-politik guna mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan diantara mereka.

Keberadaan “Piagam Madinah” ini, memberi arti tersendiri ihwal pentingnya bersikap adil dan toleran dalam pola-hubungan masyarakat yang majemuk dengan “memberikan pengakuan” secara otonom terhadap agama umat Yahudi di bawah pemerintahan Islam. Pengakuan ini termaktub dalam salah satu teks Piagam Madinah, yakni:

Artinya “Bahwasanya bangsa Yahudi dari Bani Auf merupakan umat yang sama dengan kaum Muslim. Artinya, agama Yahudi khusus bagi bangsa Yahudi sendiri begitu pula agama Islam. Pun, bangsa Yahudi memiliki kewajiban menanggung biaya perang bersama umat Islam selama mereka berperang secara bersama-sama. Selain itu, mereka (kaum Yahudi dan Muslim) bertanggung-jawab atas biaya hidup masing-masing (sendiri-sendiri). Bahkan, di antara mereka harus saling membantu satu sama lain tatkala pihak yang ikut-andil dalam penandatanganan Piagam ini diserang oleh kelompok lain, cum harus saling mengingatkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan ketenteraman dalam kehidupan”. (Ibnu Hisyam, Sirah An-Nabawiyah, Juz II, hlm. 119-133)

Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad Saw membuat perjanjian tidak sekadar dengan umat Yahudi, tetapi pemeluk agama Majusi pun yang terletak di wilayah bagian timur semenanjung Arab, seperti Bahrain dan penduduk Hajr. Nabi memerintahkan kepada para gubernur/administrator agar mereka diperlakukan sebaik mungkin, yakni dengan memberikan hak perlindungan laiknya kaum muslimin dengan syarat wajib membayar jizyah atau upeti berupa finansial terhadap negara bagi penduduk Non-Muslim sebagai ganti dari ketidak-wajib-an mereka membayar zakat sebagaimana umat Islam. (Nurdinah Muhammad, Pesan Piagam Madinah Dalam Pluralisme Di Indonesia, hlm. 94-95)

Oleh karenanya, melalui perjanjian tersebut Nabi Muhammad tengah berhasil membangun masyarakat secara berdampingan dan bersatu dari beragam keyakinan (agama) yang dianutnya; Islam, Yahudi dan penganut Paganisme. Ini bukti konkret bahwa; Nabi Muhammad ketika membuat perjanjian (Piagam Madinah) tersebut tidak sekadar memikirkan kepentingan umat Islam semata, melainkan juga memerhatikan kemaslahatan masyarakat “Non-Muslim”. Itu artinya, paradigma yang digunakan Nabi dalam membaca realitas maupun mengambil keputusan politik, adalah inklusif-egalitarianisme.

Pun, diperkuat dengan adanya pengakuan bahwa; kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh Piagam Madinah. Dengan kata lain, ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam piagam tersebut menjamin hak semua kelompok sosial dengan mendapatkan persamaan hukum dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya, hal ini menjadi bukti konkret ihwal kemampuan Nabi Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan pelbagai kelompok masyarakat Madinah dalam membangun ukhuwah wathoniyah. Wallahu A’lam

Facebook Comments