Meredam Radikalisme Digital dengan Ujaran Kebenaran

Meredam Radikalisme Digital dengan Ujaran Kebenaran

- in Suara Kita
122
2

Baru saja kita mendengar adanya percobaan bom bunuh diri dari seorang anak muda di wilayah Kartasura Jawa Tengah. Menurut informasi anak muda ini melakukan aksi nekat tersebut karena terpapar oleh paham radikalisme digital dari media sosial. Dengan kata lain, hal itu menunjukan bahwa media sosial telah banyak memberikan celah baru bagi penyebaran paham radikalisme. Apalagi hingga saat ini media sosial telah menjadi pilar keenam demokrasi yang dapat menjadi cerminan dari dunia nyata, sekaligus saluran atas isu-isu terkait persoalan publik. Tapi, jika pengunaan media sosial tidak ada batasan yang jelas perihal komentar pribadi, maka dikhawatirkan dapat menjurus pada ujaran kebencian, caci maki yang tanpa batas, pelecehan kepada pihak-pihak tertentu, hingga pada pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) ringan dan berat. Hal itu dapat kita lihat dalam tahapan kampanye politik 2019, yang mana berbagai ujaran kebencian yang mengalir sangat liar dan provokatif.

Dampaknya tentu dikhawatirkan bisa melahirkan konflik horizontal berbasis politik identitas. Apalagi, hal itu ditunjang oleh kondisi immoralitas dan mistifikasi (mitologis) yang masih bercokol dalam benak publik. Budaya feodalisme dan paternalistik yang begitu kental menjadi faktor penunjang bercokolnya kampanye provokatif dalam demokrasi Indonesia. Immoralitas merupakan kencederungan hilangnya prinsip moral dalam benak publik yang tergantikan dengan permainan moral yang ditandai dengan lenyapnya rasa malu. Sedangkan mistifikasi atau mitologisasi merupakan pendominasian ruang publik oleh berbagai mitos dan mistik yang terkadang tidak logis dan menyesatkan (Kurniawan, 2009).

Identifikasi tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran bila tidak dibatasi maka ruang informasi bukan lagi sebagai ruang partisipatoris tetapi menjadi ruang pembodohan bagi para warganet. Pasalnya, ego sektoral lebih mengemuka ketimbang fakta sebenarnya yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, jika ditelaah selama ini embrio konflik horizontal yang hadir ditengah masyarakat lebih bermula pada persoalan sepele dan ringan. Biasanya berawal dari saling cela antar pendukung di media sosial, efeknya dapat menggerakkan massa hingga memicu konflik.

Baca juga : Cerdas Ber-Medsos, Cegah Pesan Radikal

Oleh sebab itu untuk meredam penyebaran radikalisme digital di media sosial tentu diperlukan upaya membangun ujaran kebencian. Tujuannya sebagai wacana tandingan dengan membangun “ujaran kebenaran” sebagai resolusi 2019. Ujaran kebenaran merupakan sebuah ajakan kepada semua anak bangsa untuk meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang lebih baik. Meninggalkan beragam ujaran-ujaran kebencian menuju ujaran-ujaran kebenaran, hingga meninggalkan pesimisme menuju sebuah optimisme. Kemudian meninggalkan pola konsumtif menuju pola-pola yang produktif. Termasuk meninggalkan kegaduhan menuju persatuan dan kerukunan.

Melalui ujaran kebenaran, diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk mempromosikan perdamaian dan pencegahan ekstremisme serta kekerasan terutama dalam langgam digital. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang lupa atas keragaman dan terkadang menyebabkan mereka merasa tidak sebangsa dan setanah air. Ditambah lagi, dalam tahun politik ini kita harus lebih berhati-hati dengan merebaknya intoleransi hingga ekstremisme.

Dengan berkaca pada kenyataan tersebut, maka ada beberapa langkah taktis dalam upaya membangun gerakan “ujaran kebenaran” sebagai resolusi 2019 diantaranya; Pertama, pemerintah harus giat melakukan sosialisasi yang masif kepada publik agar dapat terhindar dari segala pemanfaatan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu yang berpotensi mencederai masa depan demokrasi terutama di media sosial. Sebab, bagaimanapun juga demokrasi harus ditegakkan dan jauh dari kekerasan serta ancaman.

Dengan begitu, para warganet dapat membedakan antara kritik yang berbau konstruktif dengan ujaran kebencian, Kedua, publik harus bersikap cerdas dalam memilah-milih informasi sehingga tidak mudah terbuai dengan isu-negatif dan hoaks yang dihembuskan oleh para penyebar kebencian. Sikap tersebut diyakini dapat meminimalisir ancaman politik adu-domba serta sebaran kampanye provokatif yang jauh dari upaya pencerdasan publik.

Pada akhirnya, dalam konteks demokrasi digital setiap orang bebas menentukan pendapatnya. Tapi tentulah dengan cara-cara santun dan positif yang sudah menjadi konsensus bersama kita sebagai bangsa demokratis. Dengan demikian, bila kita telah bersepakat untuk menjaga masa depan demokrasi digital dengan cara-cara terpuji, tidak ada cara lain selain mengembalikan ruang informasi sebagai ruang interaksi partisipatoris. Caranya dengan mengajak para warganet bersama-sama membangun ujaran kebenaran sebagai bentuk pelembagaan demokrasi digital yang lebih beradab, santun dan tentunya menyenangkan. Dengan demikian ujaran kebenaran dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk wacana tandingan guna meredam persebaran radikalisme digital terutama di media sosial.

 

 

Facebook Comments