Mewaspadai Ancaman Diseminasi Radikalisme Melalui Mimbar Keagamaan

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, Indonesia memiliki jutaan tempat ibadah, mulai dari masjid hingga musola yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Dalam kultur keislaman di Indonesia, masjid dan musola tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan sosial-budaya. Maka, tidak mengherankan jika tempat ibadah memiliki posisi strategis dalam struktur sosial-keagamaan kita.

Kondisi itulah yang membuat tempat ibadah memiliki semacam magnet atawa daya pikat bagi sejumlah pihak. Tidak terkecuali kaum konservatif-radikal. Ada setidaknya dua tujuan kaum konservatif-radikal “menguasai” tempat ibadah. Pertama, sebagai media penyebaran politik identitas untuk menyerang lawan politik tertentu. Contoh paling nyata politik identitas melalui tempat ibadah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dimana mimbar khotbah dan acara keagamaan di masjid diwarnai oleh kampanye politik berbasis SARA.

Kedua, sebagai ruang diseminasi pandangan intoleran dan ideologi radikal. Secara sederhana, diseminasi diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Sejumlah penelitian dan survei membuktikan bahwa banyak masjid dan musala di Indonesia yang menjadi sarang atau basis kelompok-kelompok radikal. Kelompok ini awalnya menyusup ke tempat ibadah, lalu perlahan-lahan mengambil alih masjid tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan ideologis mereka. Fenomena okupasi atau pengambil-alihan masjid oleh kelompok radikal ini kian tidak terbendung belakangan ini.

Mengapa Mimbar Keagamaan Menjadi Sarana Penyebaran Intoleransi dan Radikalisme?

Mengapa tempat ibadah bisa menjadi ruang penyebaran narasi intoleransi dan radikalisme ini bisa kita jelaskan dari setidaknya dua sudut pandang. Pertama, tempat ibadah memang menjadi sasaran kaum radikal untuk dikuasai. Selain lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pesantren, masjid dan musola dipandang sebagai salah satu “unit sosial” yang sangat strategis sebagai media propaganda. Menguasai masjid berarti menguasai umat. Demikian kira-kira logika kaum radikal tersebut.

Maka, kaum radikal pun gencar menyasar tempat ibadah sebagai sebagai sasaran mereka. Tidak sembarang tempat ibadah memang yang mereka targetkan untuk dikuasai. Target utama mereka ialah tempat ibadah yang berafiliasi dengan kantor pemerintahan dan BUMN. Pemilihan target itu tentu bukan tanpa sebab atau alasan. Masjid dan musola di lingkungan pemerintah dan BUMN menjadi target pengambil-alihan kaum radikal karena dipandang strategis dalam upaya membangun opini dan memobilisasi umat.

Kedua, lemahnya pengawasan internal di tempat ibadah yang menyebabkan kerap terjadinya kecolongan terhadap infiltrasi intoleransi dan radikalisme. Misalnya saja, masjid-masjid kerap mengundang khotib atau penceramah agama tanpa terlebih dahulu mengetahui latar belakang serta jejak digital yang bersangkutan. Akibatnya, banyak tempat ibadah yang memberi panggung bagi khotib atau penceramah agama berkecenderungan intoleran-radikal. Bahkan, tidak sedikit masjid atau musola yang dengan sengaja memberikan panggung bagi ustaz-ustaz radikal-intoleran.

Kelonggaran dan sikap permisif pengurus masjid terhadap penceramah atau ustaz radikal inilah yang dijadikan celah kelompok tertentu untuk mengeksploitasi mimbar keagamaan. Khotbah jumat atau mimbar pengajian yang idealnya berisi pesan-pesan kemanusiaan lantas menjadi ajang menebar kebencian dan permusuhan pada kelompok yang berbeda.

Pentingnya Regulasi dan Edukasi

Ke depan, yang kita butuhkan bukan lagi sekedar himbuauan agar tempat ibadah tidak dijadikan ruang propaganda intoleransi dan radikalisme. Diperlukan regulasi yang jelas untuk menjadikan masjid sebagai ruang publik beragama yang steril dari intoleransi dan radikalisme. Diperlukan payung hukum agar pelaku penyebaran pandangan intoleran dan radikal melalui mimbar keagamaan bisa dijerat secara hukum. Selain itu, payung hukum juga dibutuhkan agar pemerintah bisa mengawasi kegiatan keagamaan, termasuk khotbah dan ceramah atau pengajian di masjid atau tempat ibadah lainnya.

Selain aspek regulasi, kita juga tidak boleh lelah mengedukasi umat agar senantiasa waspada terhadap manuver kelompok radikal dalam mengkudeta mimbar keagamaan. Disinilah pentingnya sikap kritis dan selektif umat dalam memilih khotib atau penceramah yang akan “tampil” di mimbar keagamaan. Mimbar keagamaan, mulai dari khotbah jumat, kultum, hingga pengajian idealnya hanya diperuntukkan pada sosok-sosok yang otoritatif. Yakni sosok kiai, ulama, ustaz, atau da’i yang memang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang keagamaan, sekaligus memiliki komitmen kuat dalam hal kenegaraan dan kebangsaan.

Dengan memperkuat aspek edukasi dan regulasi, kita berharap mimbar keagamaan bisa disterilkan dari upaya diseminasi pandangan intoleran dan radikal. Khittah mimbar keagamaan ialah ruang untuk menyebar pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan. Maka, menyebarkan paham radikal-intoleran melalui mimbar keagamaan ialah tindakan yang menodai sakralitas.

This post was last modified on 29 Juni 2022 1:29 PM

Nurrochman: