Mewaspadai Infiltrasi Kelompok Radikal Terorisme Berkedok Ulama

Mewaspadai Infiltrasi Kelompok Radikal Terorisme Berkedok Ulama

- in Suara Kita
1483
3
Mewaspadai Infiltrasi Kelompok Radikal Terorisme Berkedok Ulama

Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi karena salah satu anggotanya, Zein an-Najah (ZN) (sekarang sudah dinon-aktifkan) ditangkap Densus 88 dalam kasus dugaan keterlibatan jaringan teroris.

Banyak kalangan yang terkejut dengan peristiwa penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI itu. Betapa tidak. MUI yang lekat dengan citra mulia karena diisi oleh kumpulan para ahli agama (ulama) itu ternyata diduga ada oknum anggotanya yang terlibat dalam jaringan terorisme.

Berlandas dari fenomena itu pula publik semakin mengetahui bahwa infiltrasi kelompok radikal terorisme telah mengalami transformasi bentuk dan pola penyebarannya. Jika dahulu kelompok ini gencar mengobrak-abrik dan mengincar generasi muda yang sedang dalam keadaan puber religisitas, kini kelompok radikalisme terorisme telah menyusup di berbagai sektor kehidupan masyarakat secara luas, termasuk organisasi keagamaan dan keulamaan.

Bisa jadi fenomena penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI pusat itu merupakan fenomena gunung es. Atau paling tidak, peristiwa tersebut patut dijadikan sebagai gerakan bersama bahwa infiltrasi kelompok radikal itu sudah sampai ‘menjual’ ulama.

Oleh karena itu, infiltrasi kelompok radikal terorisme berkedok ulama itulah yang harus diwaspadai. Salah satu caranya dengan terus mengedukasi masyarakat secara luas. Bahwa di kalangan para ulama memang terdapat perbedaan pandangan terkait persoalan ijtihadi dan sejenisnya.

Namun demikian, apa yang disampaikan oleh orang yang berkedok ‘ulama’ itu seringkali menyalahi nilai-nilai luhur agama. Kelompok radikal berkedok ulama ini biasanya dalam gerakannya, mereka menjual janji-jani manis namun sejatinya janji itu kosong dan bohong.

Sebut saja masalah bom bunuh diri yang dibungkus secara apik ke dalam sebuah narasi jihad dan mati syahid. Ulama abal-abal atau orang yang bekedok ulama, pasti akan menyampaikan bahwa bom bunuh diri dianggap sebagai salah satu cara termulia untuk meraih predikat syahid dan rido-Nya.

Menilik Komitmen MUI dalam Memberantas Terorisme

Setelah anggota Komisi Fatwa MUI ditangkap karena dugaan terorisme, MUI pun langsung mengeluarkan sikap. Melalui surat nomor: Kep-281/DP-MUI/XI/2021, langsung menon-aktifkan ZN sebagai pengurus di MUI.

Tentu sikap MUI tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pemberantasan dan pencegahan terorisme, terutama di lingkungan MUI. Harus diakui dan disadari bahwa terorisme bukan hanya musuh agama, tetapi juga negara.

Kita bisa melihat betapa terorisme sangat merugikan masyarakat dan mengancam keutuhan dan kedamaian bangsa. Serangkaian teror yang berkelanjutan yang terjadi selama ini tentu meresahkan semua kalangan, termasuk para ulama, zu’ama dan cendekiawan yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia.

Dalam bingkai itulah, MUI sebagai lembaga yang dijadikan rujukan mayoritas umat Islam, mengeluarkan fatwa secara nasional guna merespon isu (global), yakni terkait aksi-aksi terorisme. Komitmen pemberantasan dan pencegahan terorisme itu dituangkan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang terorisme.

Dasar MUI mengeluarkan fatwa haram tindakan ekstrimisme dan terorisme sangat jelas dan berdasar. Bahwa terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama.

Landasan Fatwa MUI tentang Terorisme

Sebagai lembaga keagamaan dalam level nasional, MUI ketika mengeluarkan fatwa haram terorisme berlandas pada beberapa hal. Pertama, petunjuk dari al-Qur’an. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme disebutkan beberapa landasan bahwa terorisme itu bertentangan dan dilarang dalam Islam.

QS. al-Maidah ayat 33, yang membicarakan balasan atau hukuman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yakni dibunuh atau disalib, dipotong kaki dan tangan secara menyilang serta diasingkan dari tempat kediamannya. QS. Anisa ayat 29-30, tentang larangan membunuh diri dan balasan pedihnya kelak di akhirat.

Kedua, hadis Nabi. Ada tiga hadis yang dijadilan landasan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Dua hadis diantaranya sama-sama menjelaskan larangan menakut-nakuti dan mengancam orang Islam lainnya. Sedangkan hadits yang ketiga memaparkan larangan bunuh diri dengan berupaya menjatuhkan diri dari ketinggian (gunung) sehingga meninggal dunia.

Ketiga, memakai kaidah fighiyah. Dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal, kaidah fiqhiyah sangat dibutuhkan. Hal ini untuk meninjau hukum secara holistik. Kaitannya dengan fatwa haram tindakan terorisme, MUI memakai kaidah fiqih tentang dharar (bahaya) dan mafsadat (kerusakan).

Meluruskan Konsep Jihad

Pelaku terorisme kerap menggunakan istilah keagamaan untuk menjustifikasi tindakan brutal mereka. Salah satunya mengenai konsep jihad. Jadi, oleh para teroris, meledakkan diri di wilayah yang dianggap sebagai medan jihad, merupakan aksi yang dibenarkan dalam Islam alias bernilai jihad.

Dalam kondisi itu, dalam Fatwa MUI tahun 2004 dijelaskan perbedaan mendasar antara konsep jihad perilaku terorisme. Pertama, aksi jihad dilakukan dalam kerangka ishlah (perbaikan) meski dilakukan dengan peperangan pada praktiknya. Sementara aksi terorisme sifatnya merusak (ifsad), anarkis dan menimbulkan kekacauan (faudha).

Kedua, jihad bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan membela hak-hak pihak yang terdhalimi, sedangkan terorisme mempunyai tujuan jahat menciptakan rasa takut (teror) dan ingin menghancurkan pihak lain.

Ketiga, aksi jihad hanya boleh dilakukan sesuai aturan yang digariskan syariat dengan sasaran musuh yang jelas, sedangkan tindakan terorisme dilakukan tanpa aturan dan menyasar objek serangan tanpa batas.

Dari sini tentu saja semua orang sudah mafhum bahwa komitmen MUI dalam memberantas dan mencegah terorisme sejatinya sangat tinggi sehingga tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya dalam bentuk fatwa, dalam MUI juga terdapat badan anti terorisme untuk menanggulanginya.

Bahkan melalui ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Kyai Cholil Nafis, MUI menyatakan mendukung penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

“Kami mendukung penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Tegakkan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. MUI juga telah mengeluarkan fatwa anti terorisme dan membentuk badan anti terorisme untuk menanggulanginya”, kata Cholil Nafis dalam akun twitter pribadinya.

Dengan demikian, publik dapat menilai seberapa jauh MUI dalam mendukung pemberantasan dan pencegahan terorisme di Indonesia. Fenomena salah satu anggota Komisi Fatwa yang diciduk aparat karena dugaan aksi terorisme biarlah menjadi ‘cambukan’ MUI untuk lebih ketat dan holistik dalam menanggulangi terorisme yang sudah merasuk dengan cara yang tak banyak orang ketahui.

Sekaligus menjadi momentum MUI untuk ‘bersih-bersih’ paham radikalisme ditubuh MUI jika ternyata yang ditangkap itu benar-benar terlibat dalam kasus terorisme. Dan hal ini merupakan langkah penyelamatan organisasi keulamaan itu dari infiltrasi kelompok radikalis teroris, yang tidak hanya menyasar kalangan aparat pemerintahan, melainkan sudah merambah ke lembaga strategis seperti MUI.

Facebook Comments