Mewaspadai Radikalisme dalam Struktur Pemerintahan

Mewaspadai Radikalisme dalam Struktur Pemerintahan

- in Suara Kita
689
0
Mewaspadai Radikalisme dalam Struktur Pemerintahan

Tak Ubahnya virus, radikalisme menyebar kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Secara idealnya, seorang yang bekerja di pemerintahan, seharusnya memiliki komitme mengenai nasionalisme dalam dirinya. Itu dulu, kini organisasi teroris mengubah starteginya untuk menyebarkan radikalisme melalui orang-orag di pemerintahan. Tujuannya, agar mereka menggerogoti dan merong-rong pemerintahan agar mudah diubah sistemnya sesuai dengan keinginan mereka.

Dari beberapa survey 19,4% ASN terindikasi intoleran dan radikal dari Setara Institut. Banyak fakta pula beberapa pegawai yang tidak hanya termakan pemahaman, bahkan pada level sudah bergabung dalam jaringan radikal terorisme. Bukan tidak mungkin pula paham itu masuk menjalar ke tubuh Polri dan TNI sebagai penjaga negara. Target sasaran kelompok ini telah sedemikian rupa menyasar di lingkaran aparat pemerintah sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Karena itulah, kewaspadaan dini mutlak dilakukan tidak hanya membentengi masyarakat secara umum, tetapi melindungi para aparat negara dari pengaruh paham intoleran, radikalisme dan terorisme.

Tidak hanya itu, hingga tahun 2019 Kementerian Komunikasi  dan Informatika  menerima  94  aduan,  mencakup 33 aduan  terkait intoleransi, 5  aduan  terkait  anti  Pancasila,  25  aduan  terkait  anti  NKRI, 19  aduan  terkait netralitas, ujaran kebencian, hoaks, dan lain-lainnya. Fakta ini harus menjadi perhatian serius pemerintah mengenai gerakan baru mengenai radikalisme di kalangan pekerja pemerintahan. Bila tidak ditangani dengan serius dan tepat, fenomena ini dapat menjadi virus dikalangan pegawai.

Dasarnya seorang pegawai pemerintahan harus menjadi sosok yang memberi contoh kepada masyarakat umum untuk menjadi warga negara yang baik serta menjalankan praturan yang semestinya. Dengan tindakan dan terpapar radikalisme akan menjadi ilham bagi masyarakat umum mengenai pemahamaan tersebut. Selain itu, ketika pegawai pemerintahan terkena virus radikalisme, maka akan membahayakan kehidupan masyarakat lebih umum. Lantaran ditangan mereka ada peraturan dan roda pemerintahan tetap dijalankan.

Fenomena baru ini harus mendapat perhatian khusus mengenai penyebaran virus radikalisme dalam tubuh pegawai pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan adalah tahun   2019, pemerintah mengeluarkan  aturan  main  bagi  pegawai  pemerintahan  tersebut  berupa Surat  Keputusan Bersama   11   Menteri dan   Lembaga   Pemerintah   Non-Kementerian   tentang Penanganan Radikalisme dalam  Rangka  Penguatan  Wawasan  Kebangsaan  pada  Apartur  Sipil  Negara. Menurut Mudzakir, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, SKB  ini  bertujuan  untuk  melindungi  pegawai pemerintahan  dari  paparan  radikalisme atau  ideologi  ekstrem  yang  membahayakan  integrasi nasional. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan portal aduan bagi ASN yang diduga terpapar pemahaman-pemahaman berbahaya tersebut.

Peraturan ini cukup membantuk mengatasi pegawai pemerintahan yang sudah terjangkit virus radikalisme, tetapi pemerintah belum membuat panduan bagaiamana pencegakan pegawai pemerintahan sebelum terkena virus radikalimse. Dalam pencegahan virus radikalisme, pemerintah perlu melakukan kontra narasi anti-radikalisme untuk mencegah penyebaran paham radikal, khususnya pada pegawai pemerintahan.

Radikalisme bergerak pada ranah gagasan, ide, opini, atau gagasan sehingga strategi efektif untuk melawan serangan paham radikal ini adalah  melalui  kontra  narasi  untuk  mengubah  pemahaman  atau  cara  pandang  seseorang terhadap paham-paham  radikal. Misalnya,  seorang  radikalis  ekstrem  mungkin  setuju  dengan penggunaan  aksi-aksi  kekerasan  dalam  mencapai  tujuan,  seperti  bom  bunuh  diri,  karena dimotivasi  oleh  doktrin  agama,  politik,  sosial,  atau  ekonomi.

Sebelum  pemahaman  tersebut diaktualisasikan, pemerintah harus memberdayakan instansi terkait yang menangani masalah radikalisme  dan  terorisme  untuk  mengubah  cara  pandang  atau  pemahaman mereka  terhadap penggunaan kekerasan melalui media audio visual agar pesan tersebut mudah ditangkap oleh masyarakat, lalu  didistribusikan  melalui  media  sosial,  seperti  YouTube,  FaceBook,  Twitter, dan sebagainya.

Facebook Comments