Mewujudkan Sekolah yang Merdeka dari Intoleransi

Mewujudkan Sekolah yang Merdeka dari Intoleransi

- in Suara Kita
371
0
Mewujudkan Sekolah yang Merdeka dari Intoleransi

Kasus intoleransi kembali terjadi di sekolah. Sejumlah siswa di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul dipaksa mengenakan jilbab oleh guru BK (Bimbingan Konseling). Bahkan, salah seorang siswi diberitakan mengalami depresi akibat pemaksaan tersebut.

Kejadian ini kian memperpanjang daftar kasus pemaksaan jilbab oleh pihak sekolah. Kementerian Pendidikan sebagai lembaga yang menaungi sekolah negeri sebenarnya tidak begitu saja tinggal diam. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menekan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Seragam Sekolah.

Dua poin penting dalam SKB 3 Menteri itu ialah bahwa pemerintah daerah dan sekolah (negeri) tidak berhak mewajibkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama. Poin lainnya ialah bahwa baik pemda maupun sekolah wajib mencabut aturan aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama.

Ironisnya, SKB 3 Menteri itu justru ditanggapi negatif oleh sejumlah kalangan, mulai dari tokoh agama, politisi, dan masyarakat umum. Sejumlah pihak menuding SKB 3 Menteri itu merupakan bentuk Islamofobia dan sikap alergi terhadap simbol agama. Akibatnya, SKB 3 Menteri itu pun dibatalkan.

Merdeka Belajar dan Ironi Toleransi di Sekolah

Kasus intoleransi di SMAN 1 Banguntapan ini tentu sangat ironis. Terutama di tengah gembar-gembor agenda “Merdeka Belajar” yang didengungkan Kemendikbud. Tentu mustahil mewujudkan “Merdeka Belajar” jika anak didik belum merdeka dari diskriminasi dan intoleransi.

Maka, sebelum Kemendikbud berambisi menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, idealnya terlebih dahulu dipastikan bahwa lembaga pendidikan kita utamanya sekolah harus merdeka dari praktik diskriminasi, intoleransi, apalagi radikalisasi. Lantas, bagaimana caranya?

Pertama, membangun pemahaman dan kesadaran bahwa sekolah negeri ialah lembaga pendidikan milik pemerintah yang biayai oleh anggaran negara melalui pungutan pajak. Seperti kita tahu, para pembayar pajak itu bukan berasal dari satu golongan (Islam) saja, melainkan dari bergam latar belakang. Dengan demikian, sifat sekolah negeri umum ialah netral alias tidak memberikan previlese pada satu kelompok masyarakat tertentu. Di sekolah negeri umum, setiap entitas suku, agama, ras, dan etnis memiliki hak yang sama dan setara.

Kedua, mengembangkan paradigma moderasi beragama, yakni cara pandang dan praktik keberagamaan yang inklusif pada perbedaan pandangan dan ekspresi keagamaan. Moderasi beragama di lingkup lembaga pendidikan juga penting untuk membentuk kesadaran bahwa kesalehan beragama tidak harus dinilai secara dangkal melalui hal-hal yang sifatnya simbolis, seperti jilbab, dan sebagainya. Moderasi beragama mengajarkan pada kita bahwa kesalehan beragama memiliki dimensi yang sangat luas.

Ketiga, pentingnya mendesain sistem pembelajaran di sekolah yang berbasis pada filosofi multikulturalisme, yakni memberikan ruang yang setara bagi kelompok yang berbeda kultur dan pandangan. Pendidikan berbasis multikulturalisme penting diterapkan di sekolah negeri umum yang cenderung heterogen dari sisi anak didik maupun pengajarnya. Pendidikan berbasis multikulturalisme ialah fondasi penting untuk mewujudkan relasi sosial yang steril dari diskriminasi dan intoleransi.

Keempat, tidak kalah pentingnya ialah adanya regulasi khusus yang mengatur ihwal larangan pemaksaan maupun pelarangan seragam atau atribut bernuansa keagamaan di sekolah. Tempo hari, SKB 3 Menteri ihwal Seragam Sekolah dicabut karena kerasnya penolakan sejumlah kalangan. Ironisnya, kala itu pemerintah dan masyarakat sipil berhaluan moderat terkesan pasif dalam mendukung penerapan SKB 3 Menteri tersebut. Alhasil, golongan konservatit penolak SKB 3 Menteri yang sebenarnya berjumlah sedikit pun memenangkan pertarungan opini itu.

Mewujudkan Guru Progresif dan Toleran

Mencuatnya kasus pemaksaan jilbab terhadap siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul ini kiranya bisa menjadi semacam momentum mewujudkan lembaga pendidikan yang merdeka dari intoleransi dan diskriminasi. Memaksa siswi mengenakan jilbab ialah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan beragama. Hal itu tidak saja mencoreng dunia pendidikan, namun juga menodai semangat inklusivisme dan pluralisme yang menjadi ruh kebinekaan Indonesia. Ke depan, Kemendikbud harus berani menjatuhkan sanksi pada oknum guru yang melakukan intoleransi dan diskriminasi.

Guru ialah sumber ilmu sekaligus panutan bagi anak didiknya. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan Bantul ini merupakan contoh buruk dari oknum guru terhadap anak didiknya. Disinilah pentingnya upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar. Sayangnya, desain peningkatan kompetensi guru selama ini hanya fokus pada pembenahan keterampilan guru dalam mengajar, menyipkan materi dan bahan ajar, dan hal-hal administratif lainnya.

Cilakanya, upaya peningkatan mutu guru itu justru belum menyentuh aspek subtansial seperti membangun pola pikir yang progresif dan ramah perbedaan. Ke depan, kiranya penting untuk memasukkan variabel berpikir progresif dan inklusif ke dalam program peningkatan kualitas guru yang selama ini sudah berjalan.

Facebook Comments