Muktamar NU: Resolusi Menangkal Radikalisme dan Intoleransi

Muktamar NU: Resolusi Menangkal Radikalisme dan Intoleransi

- in Suara Kita
327
2
Muktamar NU: Resolusi Menangkal Radikalisme dan Intoleransi

Indonesia adalah negara yang dibangun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap bangsanya, yang berarti, tiap-tiap warga negara tanpa pandang agama, ras, atau pun suku, memiliki hak untuk mendapat keadilan serta kehidupan yang makmur. Seperti halnya yang disampaikan Gus Dur dalam bukunya yang bertajuk “Islam dan Keadilan Sosial”.

“…Dengan meminjam dua buah kata yang sangat populer dalam peristilahan kaum Muslimin di atas (an ta’dilu dan kunu qawwamina bil qisthi), UUD 45 mengemukakan tujuan bernegara: menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau negara lain mengemukakan kemakmuran dan kemerdekaan (prosperity and liberty) sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu.”

Oleh sebabnya, dengan dibangunnya NKRI berdasarkan kesepakatan bersama yang lalu menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara, maka sungguh tek elok dan menjadi ancaman yang sangat serius jika ada paham-paham yang ingin menggantinya. Paham-paham tersebut pada hilirnya akan menghancurkan keadilan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia.

Misalnya terkait radikalisme Islam yang sampai hari ini—walaupun secara resmi sudah dilarang oleh konstitusi negara—masih banyak berkeliaran di lapisan masyarakat. Pemerintah secara legal dapat membubarkan organisasi yang terindikasi radikal, tapi tetap saja tidak bisa memusnahkan ideologi tersebut, sebab, ideologi bukanlah sesuatu yang berwujud materi. Ideologi hanya dapat dilawan dengan upaya penyadaran. Maka wacana-wacana moderasi beragama, yakni bagaimana para pemeluk agama dapat memahami ajaran agama secara benar, menjadi kunci dalam membersihkan radikalisme dari benak-benak mereka.  

Sebenarnya, di Indonesia, kemunculan ideologi Islam radikal masihlah bersifat baru. Pun demikian dengan jumlah anggotanya, hanya kumpulan kecil. Namun, yang membuatnya terlihat banyak ialah gegara mereka acapkali membuat ulah yang lalu sering diberitakan di kanal-kanal media sosial, kemudian membentuk persepsi publik bahwa mereka seakan-akan berjumlah banyak.

Hal ini parah, jika tidak ada konter balik, maka masyarakat akan beranggapan bahwa kelompok-kelompok seperti itu tidaklah berbahaya sehingga mereka akan menerima keberadaannya.  Padahal, jika sudah berapologi demikian, penganut Islam radikal akan mudah memperdaya-mendekati mereka, yang efeknya, masyarakat akan mudah dicekoki doktrin-doktrin radikalisme.

Corak ideologi radikalisme tersebut, tentu sangat berlawanan dengan tradisi Islam yang sudah berabad-abad menghidupi Nusantara, yang berakar kuat pada nilai-nilai wasathiyat (moderat) Islam sekaligus terbuka dan merangkul yang berbeda, adaptif terhadap tradisi adat, dan selalu berorientasi pada penguatan kemaslahatan bersama sebagai wujud Islam Rahmatan lil’alamin. Corak keberagamaan Islam ala Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) sebagaimana yang dianut NU sejatinya adalah modal besar yang perlu dikembalikan sebagai corak keberagamaan Islam di Indonesia.

Selain hal itu, Aswaja yang NU usung, menjadi paham keislaman yang paling banyak diikuti dan berjumlah mayoritas. Pun dengan sepak terjangnya selama ini, telah mewujudkan masyarakat yang inklusif, toleran, dan dapat menghasilkan akulturasi budaya, yang merupakan bukti konkret bahwa Islam benar-benar agama yang ramah dan rahmat. Alhasil, Islam radikal dapat dengan mudah dinetralisir dengan dikuatkannya Aswaja di sektor-sektor masyarakat.

Melihat latar yang seperti itu, NU sebagai ormas keagamaan memiliki tanggung jawab penuh dalam menanamkan dan menguatkan Aswaja di tengah-tengah era disrupsi dan krisis intoleransi keberagamaan. Dalam press release resminya di website nu.or.id, problem tersebut dijawab dalam Muktamar NU ke 34 di Lampung, yang menghasilkan beberapa poin rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam rangka menanamkan keberagamaan yang toleran dan menghapus benih-benih radikalisme.

Pertama, pemerintah dan masyarakat perlu merespons secara sungguh-sungguh perkembangan paham keberagamaan yang ekstrem dan menjadi ancaman bagi ciri inti dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis, dialogis dan damai. Program Penguatan Moderasi Beragama yang telah dicanangkan oleh pemerintah perlu dikawal untuk dapat diimplementasikan dengan efektif, tidak hanya dijalankan sebagai program biasa, tetapi sebagai gerakan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga tujuan untuk mengembalikan praktik beragama yang moderat dapat dicapai. Sumber daya negara perlu diarahkan dan digunakan untuk melengkapi sumber daya masyarakat dalam kerja-kerja ini.

Kedua, paham Ahlussunnah wal Jamaah (ASWAJA) AnNahdliyyah telah terbukti menjadi mainstream Islam Nusantara dengan ciri-ciri nilai moderat (tawassuth), seimbang (tawazun), adil (i’tidal), akomodatif (isti’ab) terhadap tradisi lokal masyarakat serta cinta kepada tanah air (hubbul wathan) dan menjadi tulang punggung keberagamaan Indonesia yang harmonis dalam kebinekaan.

NU merekomendasikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk: (1) mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai bagian dari sistem kurikulum pendidikan nasional di semua tingkatan sesuai tarafnya masing-masing. (2) Merevitalisasi dan memperkuat nilai-nilai luhur tersebut sebagai inspirasi mewujudkan kehidupan yang moderat (wasathiy) dan penuh rahmat. (3) Mengembangkan penguatan trilogi ukhuwah sebagai prinsip persaudaraan bangsa yaitu ukhuwah islamiyah dengan basis maqashid asysyari’ah, ukhuwah wathaniyah yang berperspektif konstitusi dan Pancasila, serta ukhuwah basyariah yang berperspektif hak asasi manusia.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan paham keagamaan yang moderat dan menindak tegas penyelenggaraan negara yang melanggar komitmen kebangsaan (hubbul wathan minal iman). Keempat, pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat strategi kebudayaan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan sebagai akar jati diri bangsa, termasuk menanamkan sikap inklusif atau membuka diri terhadap keragaman (kebinekaan).

Facebook Comments