Ngaji Khilafah dengan Benar; Kitab Ahkam al Sulthaniyyah Karya al Mawardi

Ngaji Khilafah dengan Benar; Kitab Ahkam al Sulthaniyyah Karya al Mawardi

- in Suara Kita
1318
0
Ngaji Khilafah dengan Benar; Kitab Ahkam al Sulthaniyyah Karya al Mawardi

Bila menelusuri literatur fikih-fikih klasik segera kita tahu bahwa diantara berjubelnya fikih-fikih tersebut tidak akan ditemukan penggalan kalimat yang membahas sistem khilafah. Pembahasan hanya pada pengangkatan Khalifah bukan menegakkan sistem khilafah.

Ada satu kitab yang biasa dibaca karena isinya banyak mengulas tentang khilafah. Yaitu, karya Abu Hasan al Mawardi, al Ahkam al Sulthaniyyah. Disini, khalifah adalah pemimpin politik pengganti Nabi dengan kewenangan mengurus agama dan kepentingan dunia.

Dalam pandangan al Mawardi, politik berfungsi sebagai media untuk menegakkan ajaran-ajaran agama dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, khilafah merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan umat dan penerapan syariat Islam. Adanya khilafah adalah wajib.

Istilah yang dipakai al Mawardi adalah Khilafah al Nubuwwah (pengganti kenabian). Artinya, yang terpilih sebagai khilafah legitimasi politiknya bersumber langsung dari Tuhan. Ia, sebagai wakil Tuhan di bumi.

Adapun mekanisme pengangkatan khalifah atau imamah (pemimpin) dipilih oleh komite (ahlu al Halli wa al ‘aqdi) yang ditunjuk sebelumnya. Setelah itu, dengan selektif mereka memilih calon-calon imamah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Calon yang terpilih kemudian mendapatkan persetujuan umat (bai’at).

Satu diantara syaratnya khalifaah harus dari keturunan Quraisy. Disini tampak al Mawardi berada dalam satu garis pendapat bersama al Ghazali dan ulama-ulama yang lain. Hujjah mereka adalah hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim. “Senantiasa urusan (khilafah, pemerintahan) ini di tangan orang Quraisy, sekalipun hanya tersisa dua orang dari mereka (di dunia)”.

Namun, al Juwaini dan al Maududi tidak sepakat. Menurut keduanya, khilafah tidak wajib dari keturunan Quraisy, yang penting beragama Islam, taat dan memiliki power.

Lalu, Undang-undang negara yang dipakai seperti apa? Baik yang mewajibkan khilafah harus dari keturunan Quraisy atau tidak, sama-sama menghendaki adanya Undang-undang berbasis hukum Islam. Artinya, semua penduduk suatu negeri di bawah kekuasaan khalifah harus tunduk kepada hukum Islam. Kalau semua penduduknya muslim tidak masalah. Namun di negara yang multi agama, patut menjadi catatan.

Pertanyaan berikutnya, apakah negara Madinah mendasarkan aturannya kepada hukum Islam?

Kalau dengan seksama membaca Piagam Madinah, Rasulullah sesungguhnya tidak mendirikan negara Madinah berbasis agama. Bukan negara Islam. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi sangat mengapresiasi banyak kepentingan yang ada di Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi yang bertujuan menjamin kehidupan rakyat Madinah yang multi agama, ras dan suku berlangsung dengan baik.

Apa yang disampaikan oleh M. Sa’id al Asymawi, seorang cendikiawan Mesir, justru lebih mendekati pola yang dimainkan oleh Nabi. Menurutnya, khilafah bukanlah bagian dari rukun iman, juga bukan bagian dari syariat Islam. Khilafah adalah bagian dari sejarah Islam. Karenanya, penegakan khilafah bukan kewajiban.

Karena itu, khilafah tak lebih sebagai media untuk menjaga tegaknya hukum-hukum agama dan kemaslahatan manusia. Maka, apapun nama dan sistem pemerintahan yang terbangun dalam suatu negara, selama nilai-nilai universal ajaran Islam tetap lestari dan kenyamanan kehidupan terjamin, tidak ada legitimasi dalil agama untuk memaksa sistem khilafah menggantikannya.

Apalagi, kalau dengung khilafah hanya merupakan propaganda untuk meraih kekuasaan atau melengserkan penguasa. Hal demikian hanya upaya-upaya yang memakai agama sebagai topeng untuk memuluskan hasrat berkuasa. Sinyalir seperti ini bisa kita temukan dalam gerakan kaum radikal yang mengabsahkan terorisme untuk merengkuh kenikmatan duniawi berupa kekuasaan.

Kalau begitu al Mawardi asal-asalan menulis kitab Ahkam al Sulthaniyyah?. Menurut saya, ia. Sebab, kitab tersebut ditulis atas permintaan Khalifah al Qadir Billah, penguasa Abbasiyah untuk memulihkan kekuasaannya. Masyhur diketahui, al Mawardi adalah penasihat istana kala itu.

Sehingga, apa yang ditulis al Mawardi lebih menekankan pada aspek kekuasaan khalifah yang absolut dan tidak boleh ada dua kekhalifahan karena alasan kesatuan umat. Semua ini, hanya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berada diambang kehancuran.

Pelajaran penting bagi umat Islam, membedakan antara ajaran agama dan wasilah untuk mengakkan ajaran agama. Termasuk sistem pemerintahan adalah wasilah atau media bukan tujuan. Satu kaidah fikih mengatakan, al Wasail hukmul maqashid, “sarana hukumnya sama dengan tujuannya”.

Kalau dengan sarana tersebut tujuan bisa dicapai, esensinya sama dengan tujuan yang telah dicapai. Kalau dengan Pancasila syariat Islam dan kehidupan masyarakat menjadi baik, damai dan tentram, tidak ada alasan untuk mengganti Pancasila dengan Khilafah. Sebab, baik khilafah maupun Pancasila sama-sama sebagai sarana. Bahkan, andaikan Pancasila diganti dengan sistem khilafah tidak mustahil terjadi mudharat atau mafsadat yang lebih besar.

Facebook Comments