NII dan Nasionalisme Populistik

NII dan Nasionalisme Populistik

- in Suara Kita
283
0
NII dan Nasionalisme Populistik

Pada kurun 2017-2018, pemerintah menetapkan UU Ormas yang sebelumnya, di tengah-tengah situasi yang panas pula, mendapatkan berbagai keberatan dari berbagai kalangan. Dengan penetapan UU itu pun HTI, dan menyusul kemudian FPI, dibubarkan. Pokok keberatan tentang akan ditetapkannya UU Ormas itu adalah di sekitar permasalahan apakah sebuah ide, gagasan, dapat dipidanakan mengingat konstitusi telah menjamin kebebasannya?

Dalam sebuah catatan, Sontoloyo, Sempalan, dan Gerakan-Gerakan Kutu Rambut (https://jalandamai.org), saya pribadi menyatakan bahwa meskipun hanyalah sebuah gagasan, hukum pidana dapat diberlakukan atasnya—kala itu belum popular prinsip “preventivisme” yang kemudian mendasari UU Antiterorisme. Logika yang saya pakai waktu itu adalah logika tentang batas dimana ketika pluralisme atau paham kebhinekaan ingin hidup sebagaimana yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, maka pluralisme itu mestilah mengenal batas agar tak membunuh dirinya sendiri.

Terkait dengan fenomena NII yang menurut data dari kepolisian dan BNPT sudah ribuan orang yang berbaiat pada organisasi ini, termasuk anak-anak usia dini, alasan ataupun nalar publik yang dahulu mendasari penetapan UU Ormas dan UU Antiterorisme masihlah relevan untuk dipublikasikan kembali sebagai sebuah kontranarasi.

Namun, mengingat tak kunjung padamnya semangat keislaman struktural yang antikebhinekaan semacam itu—yang memotori HTI, FPI, dan kini NII—terdapat sebuah tilikan lain tentang kemungkinan penyebabnya. Alasan bahwa implementasi berbagai UU yang dapat dipakai untuk menyikapi “demam keislaman” itu kurang tegas adalan sebuah alasan yang klise.

Saya kira letak persoalan atas tak surutnya aspirasi akan daulah islamiyah maupun khilafah islamiyah yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang terbujuk di akar rumput, juga disebabkan oleh sikap para pembela nasionalisme, kebhinekaan, Pancasila, dan UUD 1945 sendiri. Setidaknya, pada tataran akar rumput, ketololan atau pemahaman dangkal akan sebuah persoalan diderita pula oleh mereka.

Taruhlah pilihan atas Islam yang dalam kenyataannya sangatlah variatif. Bahwa di samping Islam radikal, ada pula Islam moderat. Di samping Islam formal, adapula Islam substansial. Di samping Islam politik, adapula Islam kultural. Di samping Islam yang kerab-araban, ada pula Islam Jawa ataupun Islam Sunda. Di samping Islam wahabi, adapula Islam NU atau Muhammadiyah, dst.

Namun, kalangan “nasionalis pandir” yang benar-benar juga ada dalam kenyataannya kerap menggeneralisasi Islam yang tak tunggal itu. Bukankah sejujurnya caci-maki dan perendahan tak semata mendera ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang ditengarai radikal, namun juga ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang notabene moderat?

Oleh karena itu, saya kira, di samping implementasi berbagai regulasi ataupun UU yang dapat menanggulangi “demam keislaman” ini, perlulah kiranya juga dilakukan pembangunan pemahaman di tingkat akar-rumput. Populisme, dengan segala variannya, adalah memang sebuah kendala tersendiri ketika sebuah gagasan yang bersifat maju tak dapat diterjemahkan. Bukankah Maximilien Robespierre dan guillotine-nya adalah sebuah tamsil sederhana atas kegagalan dalam memahami pokok pemikiran Jean-Jacques Rousseau?

Secanggih apapun gagasan dan seefektif apapun sebuah regulasi ataupun UU, ketika tak mampu dijembatani atau diterjemahkan, maka akan sia-sia belaka hasilnya. Pada dasarnya persoalan yang saya kira pokok di zaman yang populistik ini, baik yang mengarah ke kanan maupun ke kiri, adalah pada angan yang terlalu muluk yang tak sebanding dengan kenyataan yang ada. Inilah yang saya kira merupakan akar dari populisme.

Facebook Comments