NII itu Gerakan Islam Politik Bukan Politik Islam

NII itu Gerakan Islam Politik Bukan Politik Islam

- in Suara Kita
205
0
NII itu Gerakan Islam Politik Bukan Politik Islam

Memang beda Islam politik dan politik Islam? Beda. Islam politik itu menjadikan agama, negara, ibadah dan politik sebagai kesatuan utuh. Misalnya, meletakkan politik dan penegakan sistem politik sebagai pokok dan rukun agama. Konsekuensi cara pandang seperti ini menghukumi orang Islam yang tidak berjuang menegakkan sistem politik Islam adalah kafir karena ingkar terhadap pokok agama. Mereka harus diperangi, sekalipun bersyahadat, salat, puasa, zakat dan haji.

Cara pandang beragama seperti ini dominan diimani oleh kaum radikal. Mereka yang bergama secara ekstrim (ghuluw), cara beragama yang dilarang oleh agama. Dalam beberapa haditsnya Nabi mewanti-wanti supaya menghindari cara beragama seperti ini.

Islam memang agama yang “kaffah”, mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik dan bernegara. Adanya istilah “Siyasah Syar’iyyah” atau politik Islam menjadi bukti kekaffahan agama terakhir yang diturunkan Tuhan untuk manusia ini. Tetapi perlu diingat kaffah bukan berarti memasukkan semua hal sebagai rukun agama. Selain rukun agama ada pula cabang agama.

Sementara politik Islam menghendaki untuk menunjang agama, tetapi tidak termasuk perkara yang pokok, yang tetap dan baku. Politik adalah perkara yang masuk ranah ijtihadi, perkara cabang yang bisa berubah dan dinamis.

Kata Imam Syafi’i: “Politik adalah bagian dari syariah dan salah satu cabang (furu’) diantara cabang-cabangnya”.

Inilah pengertian politik Islam. Politik yang dipengaruhi nilai-nilai Islam. Karenanya, politik Islam tidak tunggal, baku dan monolitik. Politik Islam bisa mengambil banyak bentuk. Termasuk politik yang berwawasan kebangsaan seperti demokrasi di Indonesia.

Sudah jelas, Islam politik bertujuan untuk tegaknya politik Islam (khilafah Islamiyah/Daulah Islamiyah) sebagai tujuan utama. Adapun politik Islam adalah mengadaptasi nilai-nilai Islam sebagai inspirasi politik. Politik adalah sarana (wasilah), bukan tujuan (maqashid). Tujuan sebenarnya dari politik adalah kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Karenanya, bentuknya boleh demokrasi dan lain sebagainya.

NII Murni Syahwat Untuk Berkuasa, Bukan Perjuangan Agama

Kesesatan pandangan politik NII bisa diuji dengan tiga pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud syariat dalam hal ini? Bagaimana merumuskan syariat yang hendak diundangkan? Bagaimana syariat mesti diterapkan dalam konteks lokal dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda di Indonesia?

Pandangan yang benar tentang apa yang dimaksud dengan syariat Islam, bahwa al Qur’an dan hadits dengan segala derivasinya membincangkan dua hal; qath’i dan dhanni, pokok dan cabang. Yang pokok adalah akidah, sementara cabang adalah di luar akidah.

Politik dikategorikan ranah cabang. Ayat-ayat politik dalam teks agama tidak dipahami sebagai qath’i, yang hanya satu penafsiran, tetapi dhanni atau fleksibel dan kondisional. Karena dhanni maka ijtihad politik tidak mempengaruhi status agama seseorang. Karenanya, haram menyebut seseorang kafir karena tidak setuju negara Islam.

Dengan demikian, idealisme NII adalah cita-cita yang yang bertentangan dengan universitas ajaran Islam serta menjadi problem pluralitas-kebhinnekaan negara. Indonesia yang ditakdirkan lahir sebagai bangsa yang heterogen harus dipayungi oleh Undang-undang yang bernafaskan Islam serta bisa merepresentasikan semua kalangan.

Bagaimana merumuskan syariat yang hendak diundangkan itu?

Ini berkaitan berat dengan pengertian syariat Islam. Teks keagamaan tidak bisa dimaknai secara sederhana, namun butuh perangkat penggalian hukum. Menafsirkan teks al Qur’an secara tekstual saja berakibat pada kesalahan memahami esensinya. Yang demikian hanya akan melahirkan pemahaman agama dengan pengakuan kebenaran tunggal. Lahirlah apa yang disebut radikalisme beragama.

Menerapkan syariat Islam dalam konteks lokal negara Indonesia yang heterogen butuh pemahaman mendalam. Konsep idealnya adalah seperti cara berpikir Rasulullah ketika menjadi pemimpin negara Madinah yang masyarakat heterogen. Digagasnya “Piagam Madinah” sebagai hukum negara adalah dalam rangka mewadahi dan mengakomodir semua masyarakat Madinah yang multi agama, etnis dan suku. Nabi tidak memakai al Qur’an sebagai dasar Negara Madinah.

Beliau tidak memberlakukan formalisasi syariat Islam dalam pengertian yang sempit. Syariat Islam tetap dijalankan tanpa intervensi negara. Seperti shalat dan puasa tidak perlu diatur oleh negara selama tidak ada aturan negara yang melarangnya. Di Indonesia, negara malah memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji, zakat, wakaf dan seterusnya. Negara tidak melarang umat Islam untuk menjalankan syariat Islam.

Apa yang diusung oleh NII pada dasarnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip politik seperti dipraktekkan oleh Baginda Nabi. Dan, ini adalah petaka bagi bangsa kalau terus dibiarkan. Formalisasi Islam dan positivisasi syariah hanya serangkaian siasat untuk memperoleh kursi kekuasaan. Akibat-akibat yang ditimbulkannya adalah konflik antar masyarakat. Sehingga wajar kalau kalangan umat Islam banyak yang menolak.

Ideologi yang diusung NII cenderung mengaburkan agama dan politik. Praktek yang kerap terjadi adalah Islam menjadi tameng dan alat perjuangan politik. Cara curang ini dianggap efektif, karena siapapun yang menentang mereka, akan dituduh sebagai melawan Islam. Inilah yang kemudian menipu kalangan masyarakat muslim. Bagi umat Islam yang tidak mengerti akan merasa ngeri karena dituduh anti Islam.

Solusinya bagaimana?

Terobosan yang luar biasa disumbangkan oleh Nahdlatul Ulama pada 1983-1984. Ketika itu, Munas alim ulama dan Muktamar NU di Situbondo, tepatnya di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, NU menegaskan menerima Pancasila sebagai dasar negara dan menyatakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terobosan tersebut pada awalnya tidak diterima semua kalangan muslim, namun setelah dijelaskan secara mendalam akhirnya semua Islam bisa mengerti dan menerima.

NKRI berdasarkan Pancasila sah secara fikih. Konsekwensinya adalah larangan memberontak (bughat) terhadap pemerintahan yang sah selama pemerintahan tidak menghalangi umat Islam untuk menjalankan ibadah. Disamping itu, juga harus mematuhi aturan yang berlaku dan seluruh warga negara adalah setara tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, propaganda NII merupakan kesalahan besar. Petaka pertama yang akan ditimbulkan oleh propaganda NII adalah diskriminasi. Berikutnya pasti pertikaian dan peperangan. Padahal, agama bukan basis diskriminasi dan segregasi. Idiom muslim dan kafir hanya berlaku di ruang privat masing-masing agama, tidak berlaku di ruang publik.

Apa yang dilakukan oleh NU menjadi sumbangan besar bagi kehidupan berbangsa. Islam dan nasionalisme berkelindan dengan mesra. Islam dan hukum Islam terintegrasi menunjang kehidupan berbangsa yang rukun dan harmonis. Sebab itu, NKRI tetap utuh sampai saat ini. Islam dan politik Islam tidak menjadi alternatif sistem politik dan hukum yang mengancam konsensus kebangsaan.

Syariat Islam menjadi penopang kekuatan pilar negara, tidak dijadikan alat untuk merobohkan negara-bangsa dan digantikannya dengan formalisasi lain yang tidak jelas bentuknya.

Facebook Comments