NII, Metamorfosis Terorisme, dan Mengapa Kita Perlu Memberangus Gerakan Anti-Pancasila

NII, Metamorfosis Terorisme, dan Mengapa Kita Perlu Memberangus Gerakan Anti-Pancasila

- in Suara Kita
222
0
NII, Metamorfosis Terorisme, dan Mengapa Kita Perlu Memberangus Gerakan Anti-Pancasila

Sejak awal kemunculannya, Negara Islam Indonesia alias NII selalu menjadi semacam duri dalam daging di kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita? Bagaimana tidak? NII merupakan bentuk negara sempalan di dalam sebuah negara yang resmi dan sah. Di awal kemunculannya yang didalangi oleh R. M. Kartosoewiryo, NII tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di fase selanjutnya, yakni era Orde Baru hingga sekarang NII tidak pernah mengakui pemerintahan yang sah dan selalu berusaha merebut kekuasaan dengan cara apa pun, termasuk kekerasan. Terkuaknya ribuan warga Sumatera Barat yang berbaiat pada NII membuka fakta-fakta mencengangkan. Badan Intelejen Negara (BIN) mencium indikasi adanya rencana makar dan penggulingan pemerintahan Presiden Jokowi sebelum tahun 2024.

Tidak hanya itu, BIN juga mengungkap fakta lainnya. Yakni bahwa jaringan NII tengah mempersiapkan pemberontakan melawan pemerintah dengan mempersiapkan senjata tajam bahkan merekrut sejumlah pandai besi.

Jika ditinjau dari sejarahnya, terungkapnya fakta rencana makar itu sebenarnya bukan hal mengejutkan. Lantaran sedari awal, NII merupakan gerakan makar. NII muncul karena ketidakpuasan Kartosuwiryo atas pemerintahan Sukarno. Ketidakpuasan itulah yang melatari Kartosoewiryo menginisiasi gerakan makar dengan mengatasnamakan agama. Kartosoewiryo ingin mendirikan negara sendiri yang berbasis pada syariat Islam dan khilafah.

Dari tilikan sejarah itu kita bisa menyimpulkan bahwa NII merupakan “ibu kandung” dari segala gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme berlatar agama di negeri ini. NII tidak hanya gencar mengindoktrinasikan ideologi anti-Pancasila, namun juga mengkader para calon-calon teroris yang siap mati demi mewujudkan kepentingan politis mereka.

NII dan Metamorfosis Gerakan Teror di Indonesia

NII tidak diragukan telah menyumbang andil pada metamorphosis gerakan terorisme di Indonesia yang dimulai sejak era Jamaah Islamiyyah (JI) dan sekarang terfragmentasi ke dalam berbagai sub-organisasi. Antara lain Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharud Daulah (JAD), Jamaah Ansharul Khilafah (JIK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan sebagainya.

NII menjadi semacam benang merah dari metamorfosis alias perkembangan gerakan terorisme di Indonesia. Beragam aksi teror dan kekerasan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh anggota atau simpatisan sejumlah organisasi tersebut dapat dipastikan ada kaitannya dengan NII. Kini, fakta terbaru menyebutkan bahwa NII giat merekrut anggota dari kalangan anak muda, remaja, bahkan anak-anak.

Fenomena ini tentu meresahkan. Kaum muda, remaja, dan anak-anak ialah generasi yang akan meneruskan estafet kebangsaan. Apa jadinya jika generasi penerus justru terinfiltrasi paham radikal anti-Pancasila dan anti-NKRI? Disinilah diperlukan sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memberangus paham dan gerakan anti-Pancasila.

Di satu sisi, pemerintah berkewajiban menyediakan regulasi atau aturan yang secara spesifik mengatur pencegahan penyebaran ideologi radikal anti-Pancasila. Harus ada payung hukum setara Undang-Undang yang memberikan kewenangan pada aparat untuk menghukum siapa pun yang terlibat gerakan anti-Pancasila. Selama ini, pencegahan radikalisme-terorisme hanya bertumpu pada UU No. 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme.

Di dalam UU tersebut, terorisme secara spesifik dimaknai sebagai aksi kekerasan yang menimbulkan ketakutan, korban jiwa dan kerusakan massal. Harus diakui makna terorisme dalam UU tersebut masih terlalu sempit. Fakta di lapangan membuktikan bahwa terorisme tidak sekadar aksi kekerasan fisik saja. Melainkan juga berupa hasutan dan provokasi kebencian, baik terhadap kelompok lain merupakan pemerintahan yang sah.

Memberangus Paham Anti-Pancasila yang Menjadi Akar Terorisme

Artinya, propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah juga bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Disinilah pentingnya negara menyusun regulasi baru yang secara spesifik mengatur tentang paham dan gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jangan sampai, para propagandis khilafah, syariat Islam dan negara Islam bebas berkeliaran karena dilindungi oleh kebebasan berpendapat.

Di sisi lain, masyarakat sipil kiranya bisa menyumbang peran dalam dua hal. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap infiltrasi gerakan-gerakan radikal seperti NII dan sejenisnya. Masyarakat harus memiliki mekanisme deteksi dini untuk mengantisipasi manuver jaringan NII. Orang tua, sekolah, dan masyarakat membentengi anak muda, remaja dan anak-anak dari paparan ideologi radikal.

Di saat yang sama, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menguatkan komitmen terhadap NKRI dan Pancasila. Kekosongan ideologi yang terjadi pasca-Reformasi ini memang menjadi celah bagi bangkitnya ideologi-ideologi keagamaan seperti khilafahisme, daulahisme, dan sebagainya.

Arkian, memberangus ideologi anti-Pancasila merupakan hal urgen. Tersebab, paham atau gerakan anti-Pancasila ialah embrio bagi seluruh gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang mengancam keutuhan bangsa. Lebih spesifik dalam konteks NII, kita perlu lebih dari sekadar pendekatan sosial-kebudayaan.

Persoalan terkait NII dan gerakan anti-Pancasila lainnya harus didekati dengan pendekatan keamanan. Artinya, kita memerlukan perangkat hukum baru yang memungkinkan aparat keamanan untuk memberangus gerakan ini hingga ke akar-akarnya.

Facebook Comments