Outlook Toleransi Dan Perdamaian Global 2022

Outlook Toleransi Dan Perdamaian Global 2022

- in Suara Kita
694
5
Outlook Toleransi Dan Perdamaian Global 2022

Detik-detik pergantian tahun 2021 ke 2022 segera datang menjelang. Momentum ini tepat untuk dijadikan titik perhentian sementara guna melakukan refleksi ke belakang sekaligus meneropong ke depan. Salah satunya adalah terkait cita-cita menciptakan perdamaian global.

Indonesia menjadi harapan dan potensi dunia dalam garda depan pewujudan perdamaian global. Modal kuat yang dimiliki adalah potensi budaya nusantara yang telah hadir berabad-abad lamanya.  Aktualisasi kekinian dari potensi itu sangat relevan hingga ke depan, antara lain spirit persatuan, toleransi, budaya damai, dan lainnya.

Iklim kedamaian di era kontemporer ini menghadapi dilema potensi keretakan. Di sisi lain dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan radikalisme global. Ikatan sosial yang kuat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme global tersebut.

Toleransi dan Perdamaian Global

Kata “toleransi” berasal dari bahasa Latin “tolerate”. Artinya membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi. Susan Mendus (dalam Abdillah, 2015) membagi toleransi menjadi toleransi toleransi negatif (negative interpretation of tolerance) dan toleransi positif (positive interpretation of tolerance). Toleransi negatif hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tak menyakiti orang/kelompok lain. Sedangkan toleransi positif juga membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan kelompok lain.  

John Locke (dalam Nugroho, 2010) menjabarkan tiga pikiran mengenai pentingnya toleransi. Pertama, hukuman yang layak untuk individu yang keluar dari sekte tertentu bukanlah hukuman fisik melainkan cukup ekskomunikasi (pengasingan). Kedua, tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran, sehingga satu sekte tidak boleh mengafirkan sekte yang lain. Ketiga,  pemerintah tidak boleh memihak salah satu sekte, sebab masalah keagamaan adalah masalah privat. 

Toleransi adalah kunci tersemainya perdamaian global. Persepsi terkait aktualisasi toleransi pun bervariasi. Ada yang menyerukan toleransi tanpa batas, sebagian lagi tetap mempersyaratkan batasan toleransi. Toleransi untuk urusan kemanusiaan dan duniawi merupakan titik temu antar persepsi tersebut.

Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi. Faktanya intoleransi masih menjangkiti. Setara Instutue (2021) menyebutkan masih terjasi 62 kasus intoleransi terjadi di Indonesia sepanjang 2020.  Rincinnya 32 kasus terkait pelaporan penodaan agama, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, dan 8 kasus pelarangan aktivitas ibadah. Kemudian, 6 kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus kekerasan.

Bentuk-bentuk pelanggaran di 2020 didominasi dengan tindak diskriminatif dan intoleransi. Tindakan tertinggi yang dilakukan aktor negara adalah diskriminasi (71 tindakan). Sedangkan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi (42 tindakan).

Pandemi Covid-19, justru menjadi lahan subur bagi berkembangnya dua hal di atas.
Dengan peralihan serba internet, sebagian besar (pelanggaran) didorong oleh aktivitas virtual. Tidak hanya itu, banyak kasus yang menjadikan Covid-19 sebagai kedok dan justifikasi intoleransi.

Perbedaan adalah keniscayaan dan bentuk rahmat-Nya. Pluratitas bangsa  ini masih memberikan implikasi mudahnya terjadi bentuk-bentuk laku intoleransi. Salah satunya dalam dinamika sosial politik yang kerap membentuk bipolarisasi. Intoleransi menjadi mata rantai yang menjebak semua pihak. Provokasi tindakan dan  saling balas dendam semakin menyuburkan jebakan intoleransi.

Revitalisasi Sosial

Apapun latar belakangnya, intoleransi mesti diantisipasi. Upaya ini membutuhkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan visi dalam merevitalisasi ikatan sosial yang berkedamaian. Saling balas tidak menyelesaikan perbedaan dua kutub pendapat. Perbedaan dan saling kritik sudah saatnya disalurkan pada kanal produktif. Tindakan “move on” mesti dibuktikan dan dilakukan sesegera mungkin jika gagasan atau pihak yang didukungnya mengalami kekalahan.

Kompetisi apalagi dalam kontestasi demokrasi wajar ada yang kalah dan menang. Demokrasi tidak mengenal hasil imbang. Elit politik umumnya lebih cair, namun semakin ke bawah justru kian ideologis dan mudah tersulut emosinya. Untuk itu peran elit dan tokoh menjadi penting dalam menetralisasi jika terjadi benturan dan polemik. Hanya memang terkadang dalam sudut pandang politik, situasi ini menjadi penting dan dibutuhkan untuk kepentingan daya tawar elit.

Pejabat publik menjadi penting guna memberikan keteladanan. Masing-masing individu maupun kelompok juga penting menyadari terkait efek era digital. Dalam hitungan detik suatu tindakan cepat tersebar dan mendapatkan respon warganet. Segala risiko memang menjadi tanggung jawab pribadi. Namun implikasi provokatif menjadikan efek bola liar yang tidak produktif. Untuk itu perlu kecermatan dan kematangan berpikir sebelum bertindak.

Tidak sekadar rantai intoleransi, namun jebakan  bipolarisasi penting diputus mata rantainya. Bipolarisasi politik akan wajar dan sah jika melalui jalur demokratis. Semua jajaran pada setiap pihak penting disadarkan akan segala tindakannya agar tidak reaksioner dan emosional sesaat.  Pendidikan politik menjadi kunci agar kondisi ideal tersebut tercapai.

Pihak penguasa mesti fokus pada kerja dan  pelaksanaan janjinya. Sedangkan pihak oposan dapat fokus melakukan kritik yang konstruktif. Forum-forum produktif dapat dikembangkan dalam berbagai media.

Batas-batas toleransi yang disepakati penting dijaga dan dirawat bersama. Iklim positif dan kepentingan bangsa mesti didudukkan pada skala priotitas  pertama. Jika terpaksa terjadi kontroversi dan polemik, maka cukup menjadi bumbu-bumbu kehidupan dan tidak sampai mengarah pada tindakan merugikan.

Facebook Comments