Pancasila, Ijtihad Bernegara Muslim Nusantara

Pancasila, Ijtihad Bernegara Muslim Nusantara

- in Suara Kita
161
0
Pancasila, Ijtihad Bernegara Muslim Nusantara

“Setiap kawasan dimana orang muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya…” (Bughyatul Mustarsyidin)

 

Keterangan di atas adalah salah satu fatwa yang terdapat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang membahas mengenai batasan minimal suatu daerah bisa dinamakan Darul Islam. Fatwa ini dipergunakan oleh NU pada Muktamar tahun 1936 di Banjarmasin untuk menyebut status nusantara pada saat itu, juga orang-orang yang hidup di dalamnya. Meski masih dalam cengkeraman penjajah dan belum merdeka, para ulama sudah menyebut nusantara sebagai Darul Islam, karena pernah diperintah oleh kekuasaan Islam dan mampu menegakkan hukum Islam.

Selang beberapa tahun berikutnya, giliran Muhammadiyah menyebut Indonesia sebagai Darul ‘Ahdi was Syahadah, yakni negeri hasil konsensus bersama dan tempat untuk mengisi kemerdekaan. Sebagaimana NU, Muhammadiyah juga sepakat menjadikan pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjadi jalan pemersatu di tengah keragaman.

Bagi kedua organisasi Islam yang lahir di bumi pertiwi tersebut, Indonesia bukanlah negara taghut, sebagaimana tuduhan kaum ekstrimis. Indonesia sah secara hukum sebagai Darul Islam, karena bisa menerapkan hukum-hukum Islam. Darul Islam yang dijelaskan maknanya oleh KH Achmad Siddiq, yakni wilayah Islam dimana berlaku ketentuan syariat Islam di dalamnya.

Di Indonesia syariat Islam dapat berjalan dengan baik. Kewajiban agama pun bisa terlaksana, bahkan memiliki lembaga bernama Departemen Agama yang menjamin terlaksananya syariat Islam di tanah air. Indonesia juga memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantaranya membahas soal pernikahan, waris, sampai wakaf. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah bersyariat, meski ideologi negaranya adalah pancasila.

Baca juga : Prinsip Syari’at Islam Ada dalam Pancasila

Bahwa soal beberapa hukum Islam yang memang belum bisa diterapkan, seperti hudud, qisas, dan sebagainya, bukan berarti mengurangi martabat umat Islam di Indonesia menjadi kafir. Hukum-hukum tersebut memang belum mampu diterapkan karena bangsa ini terdiri dari ragam agama dan suku, dimana masing-masing memiliki hukum sesuai keyakinan mereka. Namun, di Indonesia diterapkan hukum positif sebagai jalan tengah. Jadi, secara prinsip keadilan, hukum sudah ditegakkan di tanah air. Ini sesuai perintah Allah Swt agar berlaku adil. Kecuali kalau hukum tidak ditegakkan, disitulah ada kedzaliman yang dilarang oleh agama.

Pancasila Produk Ijtihad

Bukan hanya soal status negara yang dibahas oleh kaum muslimin di Indonesia. Terkait dengan penerimaan pancasila sebagai dasar negara, hal tersebut juga merupakan ijtihad berharga. Kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas sunni, memahami bahwa kewajiban menegakkan kepemimpinan diatur oleh agama. Namun, di dalam nash-nash syariat (Al-Qur’an dan Hadis), tidak diatur secara baku soal sistem bernegara. Nash syariat justru memberikan rambu atau dasar-dasar pembentukan negara.

Sebagaimana sering diungkapkan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa Islam tidak mematok satu sistem yang pakem dalam bernegara. Apakah akan berbentuk monarki, presidentil, parlementer, atau lainnya, semua diserahkan kepada umat untuk berijtihad, mencari yang terbaik. Islam hadir untuk memberikan prinsip-prinsip bernegara, seperti yaitu kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, pengawasan rakyat, dan lainnya.

Karena Islam tidak mematok sistem yang kaku, maka disinilah terdapat upaya dari tiap-tiap generasi untuk mencari bentuk negara yang paling ideal dan sesuai dengan kondisi zaman. Apapun bentuk negaranya dan sistem di dalamnya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, maka sah menurut hukum. Seperti itulah yang terjadi di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia.

Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan pancasila sebagai ideologi, adalah sebuah ijtihad untuk mencari kemaslahatan bersama. Di Indonesia tidak memformalkan syariat dalam sistem bernegara, tetapi syariat menjiwai setiap tananan bernegara. Hal ini terbukti dengan adanya lima butir pancasila yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahwa isi dari butir pancasila tersebut, semuanya ada dalam ajaran Islam.

Karena itu, mempertentangkan pancasila dengan Islam ibarat mempertentangkan air jernih di sungai dengan air mineral kemasan. Islam ibarat air di sungai yang luas, sementara pancasila ibarat air mineral yang telah diolah sehingga menghasilkan rasa yang enak dan menyehatkan. Tetapi antara air sungai dan air mineral masih sama-sama jenis air.

Tugas warga negara saat ini bukan lagi menggugat pancasila dengan narasi yang menyeramkan seperti taghut, kafir, tidak islami, dan sebagainya. Tetapi bagaimana agar pancasila tetap menjadi lem perekat bangsa agar bangsa ini tetap damai. Ketika suasana damai, maka berpikir untuk kemajuan bangsa tentu akan lebih mudah dari pada dalam kondisi perang.

Facebook Comments