Pancasila: Payung Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara

Pancasila: Payung Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara

- in Suara Kita
321
2
Pancasila: Payung Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara

Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke memiliki beragam budaya, suka, ras dan agama. Pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk terbit sebuah kitab yang dikarang oleh Mpu Tantular yaitu kitab Sutasoma. Dalam kitab Sutasoma tersebut terdapat istilah atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya ‘’Beraneka itu satu’’. Semboyan tersebut tanpa disadari melekat pada masyarakat nusantara, hingga masa penjajahan digunakan sebagai pedoman untuk melawan kolonialisme.

Mendekati kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu merumuskan dasar negara sebagai ideologi bangsa. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan, merawat kerukunan serta perdamaian. Andree FEILLADR dalam bukunya NU vis-a-vis NEGARA mengatakan ‘’Diskusi-diskusi mengenai bentuk negara Indonesia muncul kembali pertama kali dalam Sanyo Kaigi,  sebuah kelompok cendekiawan yang dibentuk Jepang pada akhir 1944, ketika kekalahan Jepang tampak tak terelakkan lagi. Sanyo Kaigi berhaluan nasionalis sekuler: hanya dua dari sebelas anggotanya yang menyatakan setuju dikembalikan kekuasaan  Pengadilan Agama atas masalah warisan dan wakaf. Mohammad Hatta disitu mengusulkan pemisahan antara agama dan negara’’.

Lanjut Andree ‘’Pada bulan April 1945 didalam ‘’Panitia 62’’ untuk persiapan kemerdekaan yang ditugaskan menyusun Undang-Undang Dasar bakal Republik, masalah bentuk negara muncul. Di panitia itulah Soekarno meletakkan dasar-dasar bakal negara Indonesia. Dalam pidato 1 juni 1945 yang terkenal, iya mengusulkan agar negara Indonesia didasarkan pada Pnacasila atau lima dasar yaitu:

  1. Kebangsaan
  2. Internationalisme, peri-kemanusiaan
  3. Permusyawaratan, perwakilan, mufakat
  4. Kesejahteraan
  5. Ke-Tuhanan

Atas usulan Soekarno tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 dasar negara yang disepakati oleh masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Lambang burung Garuda sebagai wadah dari setiap simbol sila dalam Pancasila juga terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar hukum masyarakat Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernengaa serta menjaga bangsa ini dari kerusakan dan pertumpahan darah.

Baca Juga : Historiografi Gotong Royong

Memasuki usia yang ke-74, Pancasila sebagai ideologi bangsa saat ini mulai terancam oleh ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia. Aksi gerakan yang mengatasnamakan identitas agama dalam hal ini islam dengan narasi ulama dan umat pada kurun waktu 2016 sampai 2018 telah membuat paradigma baru di masyarakat. Pengetahuan agama islam hanya sebatas syar’iat saja tidak sampai ke hakikat. Penerimaan hukum islam hanya didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Pemahamahan atau penafsiran yang disampaikan hanya sampai pada tenggorokan dalam hal ini sebatas teks tanpa konteks.  Konsep islam rahmatan lil alamin  sebatas kelompok mereka saja, dan ajaran yang tidak sesuai dengan mereka akan dianggap bid’ah, kafir dan thogut. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika di perguruan tinggi pun muncul gerakan-gerakan radikal yang dipelopori mahasiswa..

Jajak pendapat BNPT tahun 2017 memperlihatkan 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik pada paham radikal. Sementara pada bulan Agustus 2017, Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan.

Dari pemahaman islam fundamentalis tersebut kemudian akan timbul rasa intoleransi, semakin hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme, kemudian yang lebih parah lagi akan memunculkan gerakan separatisme. Gerakan separatisme sering mengkampayekan  penerapan syariat islam sebagai solusi atas segala macam masalah yang ada Indonesia. Propoganda ideologi Pancasila yang tidak sesuai dengan islam dimunculkan di permukaan, sehingga menurut mereka Pancasila harus diganti dengan ideologi khilafah yang lebih islami. Dengan membawa satu identitas yang diusung tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Mayarakat kita terutama para pemuda milenial memiliki peran dalam menjaga keutuhan Pancasila guna mencegah radikalisme. Para pemuda milenial dituntut untuk mampu melihat fenomena sosial di masyarakat, mampu menjadi agen perubahan dan menemukan solutif atas permasalahan yang terjadi dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.  Mengatasi dekadensi ideologi bangsa dengan memperkuat nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Pengajararan spiritualilas dengan spirit nilai-nilai Tawassuth (Moderat), Tasamuh (Toleransi), Tawazun (Keseimbangan), Ta’adul (Keadilan) amar ma’ruf nahi mungkar agar tidak lagi memahami agama secara eksklusiv. Meningkatkan rasa kepedulian, menumbuhkan jiwa kemanusiaan melalui gerakan sosial. Sebagai social controlling pemuda harus bisa mencegah dan mengkondusifkan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

Dan Pancasila sebagai payung hukum yang menaungi keragaman identitas, diharapkan tidak ada lagi simbol dan atribut keagamaan tertentu yang dimasukkan dalam identitas nasional. Dalam konteks itulah, NKRI mempunyai sumber hukum yang telah menjadi konsensus nasional bernama Pancasila yang di dalamnya juga termuat Tujuan umum syariah meliputi lima hal;  hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-‘aql, hifdh al-nasab dan hifdh al-mal. Jadi sangat jelas bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan apapun termasuk Islam. Menjaga NKRI yang Pancasila adalah bagian dari menjaga konsensus nasional, persatuan dan kedaulatan bangsa.

Facebook Comments