Pancasila Sakti Untuk Menghalau Ideologi Transnasional Anti-NKRI

Pancasila Sakti Untuk Menghalau Ideologi Transnasional Anti-NKRI

- in Suara Kita
755
0
Pancasila Sakti Untuk Menghalau Ideologi Transnasional Anti-NKRI

Setiap tahun bangsa Indonesia dua kali melakukan peringatan yang berhubungan dengan Pancasila. Setiap 1 Juni, kita memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Dan, setiaptanggal1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (G 30 S/PKI) menjadi latar peringatan tersebut. Negara, melalui Tap MPRS No XXV/Tahun 1966, juga telah membubarkan PKI dan melarang penyebaran paham marxisme dan leninisme.

Sebagaimana dalam Keppres yang ditandatangani Pejabat Presiden Soeharto pada 27 September 1967, disebutkan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mempertebal dan meresapkan keyakinan akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebagai satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan seluruh negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Kala itu, ancaman terbesar Pancasila datang dari ideologi sosialisme-komunisme.

Kini, pemaknaan Keppres itu tentu harus diperluas yakni bahwa musuh Pancasila tidak hanya sosialisme-komunisme. Di era modern-kontemporer ini, tantangan terhadap Pancasila bisa mewujud ke dalam beragam ideologi. Mulai dari ideologi keagamaan bercorak radikalisme-ekstremisme yang menghalalkan teror dan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Hingga ideologi ekonomi liberalisme dan kapitalisme yang melatari terjadinya kesenjangan dan segregasi sosial.

Jika melihat peta kontestasi ideologi global saat ini tantangan terberat bagi bangsa Indonesia datang dari berkembangnya ideologi islam transnasional yang bercorak radikal-ekstrem. Dibanding liberalisme dan ideologi lain, radikalisme agama lebih berbahaya karena bertendensi mengajak atau mendorong pengikutnya untuk melakukan kekerasan dan teror. Sejarah telah mencatat bagaimana ideologi transnasional-radikal ini telah melatari terjadinya perang dan kekacauan sosial di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam.

Kita menyaksikan sendiri bagaimana negara-negara seperti Suriah, Irak, Libya, Yaman, dan belakangan Afganistan yang porak-poranda akibat konflik sektarian atas nama agama. Mereka tidak mampu mengelola perbedaan dan konflik yang ditimbulkannya. Pada akhirnya, kelompok-kelompok agama dan politik yang berbeda itu bereskalasi menjadi kekuatan yang saling membinasakan. Kita beruntung tidak bernasib sama seperti negara-negara tersebut, salah satunya karena kita memiliki Pancasila sebagai lem perekat kebangsaan. Namun, kita tidak boleh menepuk dada. Jika lengah sedikit saja, ancaman konflik dan perpecahan itu sudah mengintai di depan mata. Maka dari itu, penting kiranya merevitalisasi implementasi Pancasila guna menangkal arus deras ideologi radikal-transnasional.

Pentingnya Konsistensi, Koherensi dan Korespondensi Pancasila

Menurut Prof. Kuntowijoyo, perlu konsistensi, koherensi, korespondensi dalam memaknai Pancasila sebagai ideologi negara (2001). Perspektif tersebut merefleksikan bahwa Pancasila hadir mengakomodasi kemajemukan Indonesia dan sekaligus menolak paham yang tidak sesuai karakter Bangsa Indonesia, seperti komunisme.

Konsistensi artinya apa yang dirumuskan secara ideal dalam Pancasila tidak bertentangan dengan realitas yang mengemuka. Dalam konteks penyusunan aturan hukum misalnya, jangan sampai ada satu pun undang-undang atau peraturan yang secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Pancasila. Dalam konteks ini, kita tentu patut menyayangkan bermunculannya peraturan daerah (perda) berbasis syariah yang marak muncul di sejumlah daerah utamanya pasca-Reformasi ini.

Koherensi artinya sila-sila dalam Pancasila bisa dikoherensikan ke dalam kebijakan publik secara nyata. Maknanya, sila-sila dalam Pancasila harus di-breakdown ke dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan meghadirkan solusi terhadap problem kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan.

Sedangkan korespondensi maknanya Pancasila harus senantiasa terbuka dengan segala penafsiran-penafsiran baru yang relevan dengan dinamika zaman. Termasuk juga berdialog dengan wacana dan gagasan kontemporer yang selalu muncul dengan tawaran dan perspektif baru. Hal ini penting agar Pancasila tidak terjerumus sebagai ideologi tertutup yang terkungkung ke dalam penafsiran yang jumud, kaku dan irelevan.

Pancasila perlu bermanifes dalam kebijakan yang memastikan generasi muda Indonesia punya kesempatan berpartisipasi memajukan negara berbekal pendidikan berkarakter dan bekerja pada lapangan-lapangan pekerjaan yang telah diupayakan pemerintah. Pancasila perlu melompati (leapfrogging) perdebatan dogmatis. Pancasila perlu nyata hadir dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang dapat mengintervensi arus suplai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya. Sebagai anak bangsa yang mencintai Indonesia, tentu kita berharap Pancasila dapat menjadi senjata melawan ideologi perusak NKRI.

Facebook Comments