Pancasila sebagai Basis Syariah NKRI

Pancasila sebagai Basis Syariah NKRI

- in Suara Kita
185
0
Pancasila sebagai Basis Syariah NKRI

Istilah ‘NKRI bersyariah’ mendadak viral beberapa waktu terakhir pasca pidato yang diberikan secara jarak jauh oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Terlepas dari konteks sejalan atau bertentangan dengan Pancasila atau tidak, penggunaan ‘istilah’ yang notabene identik dengan salah satu agama, jelas tidak dapat dibenarkan. Mengingat, di Indonesia yang diberkahi dengan keragaman yang majemuk, meliputi budaya, suku, bahasa, dan agama, penggunaan istilah-istilah yang menguatkan nuansa SARA atau penegasan identitas yang berlebihan, berpotensi menyakiti perasaan umat yang lainnya.

Secara terminologi, kata ‘syariah’ berarti jalan atau hukum. Hanya saja, penggunaan kata syariah dalam konteks NKRI akan seolah menafikan keberadaan umat beragama selain Islam. Ajaran agama Islam ditempatkan menjadi sedemikian jumawa sehingga di negara yang penuh dengan keberbedaan pun, dipakai istilah-istilah yang menyimbolkan keberadaan agama tersebut.

Perlu dipahami, tidak mudah merangkai keberagaman yang majemuk tersebut dalam tubuh yang satu bernama Indonesia. Ini hanya bisa terjadi hanya jika ada kelapangdadaan, tenggang rasa, dan sikap kenegaraan yang besar. Dann, praktik ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dicontohkan oleh para Founding Fathers NKRI.  Lihat perdebatan panjang sila pertama Pancasila yang awalnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” atas usul Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Hoof Bestur Muhammadiyyah waktu itu. Hal ini karena ada keberatan dari suatu kelompok atas tambahan tujuh kata tersebut, yang dikhawatirkan dapat menjadi ancaman keluar dari negara Indonesia yang baru mengawali cita-cita kemerdekaan.

Maka, disini dapat dipahami bahwa kebhinnekaan atau keragaman sangat rentan terhadap perpecahan. Meskipun pada kondisi yang lain bisa juga menjadi kekuatan. Tapi, ketika egoisme, eksklusivisme, dan absolutisme dikedepankan dalam kebhinnekaan ini, maka akan terjadi disintegratif yang akan mengancam perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pengalaman bangsa-bangsa lain bisa dijadikan contoh, betapa keberagaman memetakan sentimen kepentingan hingga mencuat konflik yang berkepanjangan. Lihat saja, apa yang terjadi pada negara-negara di Timur Tengah, karena sentimen kebangsaan dan aliran keagamaan yang begitu besar, terjadi konflik-konflik yang kontrapoduktif

Baca Juga : Pancasila: Payung Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara

Oleh sebab itu, diperlukan acuan bersama (common platform) dan acuan bersama (common denominator). Disinilah Pancasila memerankan peran tersebut. Ia berdiri sebagai gagasan besar yang mempertemukan nilai-nilai yang digali dari budaya dan agama yang bermacam-macam. Atau kalau meminjam bahasa Al-Qu’an, Pancasila disebut sebagai kalimatun sawa’ atau “alat tunggal pemersatu” kebhinnekaan. Secara lebih lanjut, Din Syamsuddin menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai “pernyataan politik”, tapi juga sebagai “pernyataan ideologis”. Sebagai pernyataan politik, ia mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik. Sebagai pernyataan ideologis, Pancasila adalah penunjukan nilai-nilai yang terdapat pada banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat.

Mencontoh Sikap Founding Fathers

Sebenarnya, tanpa sebutan-sebutan yang membawa identitas keagamaan manapun, warga negara Indonesia (WNI) sudah dikenal sebagai bangsa yang religius. Terbukti dimana-mana dengan mudah kita jumpai mushalla, masjid, gereja, wihara, dan tempat-tempat peribatan lain milik umat-umat beragama dengan begitu mudahnya. Hanya saja, seringkali tingkat religiusitas yang tinggi ini seringkali dimanfaatkan dalam isu-isu identitas yang sebenarnya berpotensi memecah-belah.

Umat Islam di Indonesia, seharusnya mampu meniru sikap Natsir (tokoh Masyumi) yang sempat bersikukuh ingin membangun NKRI menjadi Negara Islam di awal masa kemerdekaan. Namun, pada akhirnya ia menyepakati terbentuknya NKRI yang berdasar Pancasila. Menurut keyakinan Natsir, tidak suatu perumus pun yang akan setuju dengan suatu perumusan tentang Pancasila yang berlawanan dengan ajaran agama Islam. Maka, tak heran kalau Natsir kemudian mengatakan:

“Pancasila adalah peryataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus kita laksanakan, terlaksananya di dalam negara dan bangsa kita.”

Bentuk langkah Natsir yang memfinalkan Pancasila tanpa ada embel-embel Islam, meskipun sebagai agama mayoritas di Indonesia tentu patut ditiru oleh anak bangsa yang mewarisi kemerdekaan. Salah satu Founding Fathers tersebut memberi contoh bahwa menjadi mayoritas tidak harus menguasi. Menjadi mayoritas harus melindungi, menghormati, dan menghargai hak-hak yang minoritas. Pun, sebaliknya, minoritas memperlakukan mayoritas dengan sebaik-baik perlakuan yang bisa diberikan. Jika begitu, alangkah indahnya keberagaman di Indonesia. Beragam untuk bersatu, bukan beragam untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa di antara yang lain.

Epilog

‘NKRI Bersyariah’ jelas merupakan bentuk keinginan untuk menunjukkan dominasi kelompok atas suatu negara. Dalam konteks tersebut, sikap itu tentu saja tidak dapat dibenarkan. Lagipula, meskipun secara implisit, harus dipahami bahwa Pancasila merupakan bentuk final basis syariah NKRI. Tidak perlu diperjelas dengan penggunaan terminologi ‘NKRI bersyariah’ tersebut secara eksplisit. Karena Islam hadir bukan untuk menguasai terminologi dalam negara, tapi menebar rahmat. Sehingga, hal-hal yang berpotensi memecah-belah umat harus dinafikan.

Sebagaimana sikap yang telah diambil para Founding Fathers dalam perdebatan mengenai konstruksi NKRI, bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dinomorsatukan, sementara identitas keagamaan tidak perlu diformalkan. Cukup diamalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ketaatan religiusitas kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu a’lam.

Facebook Comments