Pancasila Sebagai “Kalimatun Sawa” Keislaman dan Keindonesiaan

Pancasila Sebagai “Kalimatun Sawa” Keislaman dan Keindonesiaan

- in Suara Kita
141
0
Pancasila Sebagai “Kalimatun Sawa” Keislaman dan Keindonesiaan

Fenomena kebangkitan Islam di Indonesia pasca Reformasi telah melahirkan berbagai macam pesoalan. Salah satunya ialah desakan untuk menjadikan syariah sebagai hukum positif negara. Isu ini terus didaur ulang tanpa lelah. Kondisi ini lantas menimbulkan pertanyaan. Apakah agenda penerapan syariah Islam benar-benar mendesak dan perlu dilakukan umat Islam Indonesia hari ini? Juga, apakah agenda penerapan syariah syariah itu sejalan dengan agenda demokratisasi yang selama ini kita upayakan?

Pembahasan ihwal relasi syariah dan Pancasila kerap melahirkan setidaknya dua pandangan. Pertama, pandangan yang menganggap Pancasila berlawanan dengan syariah. Pandangan ini umumnya didasari oleh argumen bahwa syariah berasal dari Allah sementara Pancasila merupakan buatan manusia.

Kedua, pandangan yang menganggap bahwa Pancasila dan syariah adalah dua hal yang tidak bertentangan. Di dalam Pancasila, terkandung prinsip-prinsip atau tujuan syariah (maqashid al syariah) yang sesuai dengan ajaran Islam. Pandangan ini berdasar pada argumen bahwa baik syariah maupun Pancasila, keduanya merupakan produk sejarah.

Dua pandangan itulah yang selama ini kerap mewarnai diskursus ruang publik kita. Terutama belakangan ini ketika desakan untuk menerapkan syariah kembali mencuat ke permukaan.

Piagam Madinah

Pertanyaan apakah Pancasila sesuai dengan syariah atau sebaliknya, tentu bisa dijawab dengan menelusuri khasanah Islam, baik dari sisi ajaran maupun sejarah.  Jika merujuk pada sejarah Islam, utamanya pada masa Rasulullah, istilah negara Islam (dar al Islam) nisbi belum dikenal.

Alih-alih membentuk negara Islam yang eksklusif, Nabi Muhammad justru membentuk satu tatanan sosial-politik egaliter. Di Madinah, ia menyatukan beragam entitas sosial yang berbeda-beda dan mengikatnya dengan satu perjanjian tertulis yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Madinah”.

Baca juga : Pancasila: Basis Kemaslahatan Berbangsa dan Bernegara

Robert N. Bellah dalam bukunya Beyond Belief (2001) menyebut bahwa konsepsi yang terkandung dalam “Piagam Madinah” terbilang melampuai kecenderungan zaman kala itu. Piagam Madinah bisa disebut sebagai dokumen konstitusional pertama yang mengakui adanya hak asasi manusia.

Ironisnya, tatanan sosial egaliter yang diwariskan Nabi Muhammad itu mulai terreduksi dengan terciptanya sistem monarki yang dimulai sejak zaman dinasti Umawiyah dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah dan berlanjut hingga jatuhnya Imperium Islam di bawah kekhalifahan Usmaniyah.

Pasca berakhirnya kekhalifahan Islam, perdebatan tentang bentuk negara kian santer terjadi di kalangan intelektual muslim. Sebagian dari intelektual muslim beranggapan bahwa kekhalifahan adalah bentuk negara ideal bagi masyarakat Islam. Pandangan ini meyakini bahwa kejayaan Islam hanya bisa diraih dengan mendirikan kerajaan atau kekhalifahan Islam.

Sebagian lagi menolak anggapan tersebut dan berpandangan bahwa masyarakat muslim idealnya membentuk negara berbasis pada bangsa (nation state), bukan agama. Konsep negara bangsa ini tidak didasarkan pada hukum Islam secara mutlak, namun didasarkan pada Undang-undang yang disepakati bersama semua elemen bangsa.

Negara Bangsa

Konsep negara bangsa inilah yang diputuskan oleh para pendiri bangsa ketika mendirikan negara bernama Indonesia. Para pendiri bangsa tentu paham bahwa Indonesia terdiri atas entitas suku, ras, budaya dan agama yang berbeda-beda. Tentu akan menjadi persoalan ketika Indonesia mengambil bentuk sebagai negara Islam dengan syariah sebagai sumber hukumnya.

Meski demikian, para founding fathers juga tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara sekular yang memisahkan urusan agama dan negara. Indonesia memang bukan negara agama, namun dasar dan kerangkanya dibangun menggunakan elemen-elemen agama, terutama Islam. Pada titik inilah bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kalimatun sawa alias titik temu yang mempertemukan berbagai entitas yang berbeda latar belakang dan kepentingan tersebut.

Pancasila bisa disebut sebagai kalimatun sawa lantaran ia mampu menjembatani berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Rasa-rasanya mustahil menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dalam satu platform bernama negara jika tidak ada unsur kuat yang mengikatnya.

Lalu apakah Pancasila berlawanan dengan syariah Islam? Jawabannya jelas tidak! Jika kita perhatikan lima sila dalam Pancasila, maka semuanya mencerminkan ajaran Islam. Kelimanya merupakan representasi dari prinsip dan tujuan syariah (maqashid al syariah). Inilah alasan mengapa mempertentangkan Pancasila dan syariah adalah sebuah hal yang sia-sia dan tidak relevan.

Dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia, saat ini menghadapi tantangan yang tidak enteng. Kebangkitan Islam di sejumlah negara melahirkan berbagai fenomena yang menjurus pada intoleransi agama bahkan radikalisme-terorisme. Di mata Barat, stigma Islam menjadi buruk dan tidak bermartabat.

Pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh umat muslim di dunia (juga Indonesia) saat ini ialah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang adaptif pada perbedaan dan sejalan dengan nilai-nilai modernisme.  Dalam konteks inilah Pancasila menemukan relevansinya.

Facebook Comments