Pancasila Senafas dengan Syariah

Pancasila Senafas dengan Syariah

- in Suara Kita
159
3
Pancasila Senafas dengan Syariah

Belakangan istilah NKRI Bersyariah menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Gagasan ini mulai digaungkan sejak tahun 2016 pada waktu aksi 212. Gagasan ini pun mengalir dan semakin dikuatkan oleh para pencetusnya pada Reuni 212 tahun 2017, dan mencapai puncak klimaks pada Ijtima Ulama IV yang diprakarsai oleh  Persaudaraan Alumni (PA) 2012, Fron Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengwal  Fatwa (GNPF) Ulama pada tahun 2019.

Pro-kontra bermunculan. Mulai dari akedemisi, politisi, pengamat, sampai kepada netizen ikut membahasanya. Salah satu issu yang muncul adalah, apakah NKRI Bersyariah mau mengganti Pancasila? Jawaban para penggas NKRI Bersyariah itu: Tidak! Kalau tidak  mau mengganti, terus mengapa harus ada istilah NKRI Bersyariah, apakah tidak cukup istilah NKRI saja, tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya. Di sinilah ketidakkonsistenan para penggagas itu.

Syariah sejatinya sejalan dan senafas dengan Pancasila, jika syariah yang dimaksud di sini adalah syariah dalam pengertian nilai-nilai subtantif-universal. Nilai-nilai tauhid, persatuan, keadilan, kesetaraan, persaudaraan, kebijaksanaan dan kebebasan merupakan nilai-nilai suntantif-universal yang selalu ditekankan dalam syariah. Masalahnya adalah ketika ada berbagai pihak, termasuk penggas NKRI Bersyariah itu mamaknai syariah sebagai sesuatu simbolik-partikular. Nilai-nilai partikular yang belum tentu cocok dalam konteks berbangsa dan bernegara dan tidak bisa dipaksakan sebagai acuan bersama.

Semua sila yang ada dalam Pancasila tidak bertentangan, bahkan mendapat legitimasi dari sumber pokok syariah itu sendiri, yakni Al-Quran. Dengan pertimbangan seperti inilah, maka para ulama pendahulu kita, menerima Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara. Alasan utama para ulama itu adalah nilai-nilai universal syariah itu ternyata terejawantahkan dalam Pancasila.

Baca Juga : Pancasila: Payung Hukum Hidup Berbangsa Dan Bernegara

Sila pertama, Ketuhan Yang Maha Esa itu senafas dengan nilai taudik yang digagas oleh al-Quran. Dalam surah al-Ikhlas (112): 1, Kataknalah (Muhammad) Dia Allah itu Esa. Pancasila menekankan Ketuhanan sama seperti syariah menekankan Ketuhanan. Dalam konteks ini, Pancasila sesungguhnya sangat syariah sekali. Legitimasi ini tersebar di berbagai ayat al-Quran: QS. An-Nisa: 36, QS. al-An’am: 151, QS. an-Nur: 55, QS. Yusuf: 40, QS. Ali Imran: 64 dan masih banyak lainnya.

Sila kedua, Kemanusian yang adil dan beradab. Al-Quran melegitimasi ini, bahwa Nabi Muhamammad sebagai utusan Tuhan tidak lain adalah rahmat bagi sekalian alam yang menuntun manusia kepada keadilan dan keadaban. QS An-Nisa 135 umpanya menyebut: “Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan… Keadilan dan keadaban merupakan nilai subtantif-universal dari syariah itu sendiri. Bahkan Nabi sendiri mengatakan: Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Puluhan ayat mendukung ini, QS. At-Taghabun: 3, Hud: 61, Ibrahim: 32-34, Luqman: 20, ar-Rahman: 3-4, al-Hujurat: 13, al-Maidah: 32 untuk menyebut beberapa.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Al-Jamaah (persatuan) adalah titik awal syariah untuk membangun masyarakat. Bila dilihat lebih dalam, hampir semua rukun Islam itu sejatinya adalah amalan yang berorientasi jamaah (persatuan). Syahadat membutuhkan pembuktian kepada jamaah, salat diharuskan berjamaah, puasa dilakukan secara bersama-sama, zakat untuk menolong jamaah yang membutuhkan, haji adalah ibadah-ritual penuh kebersamaan dan keragaman. Al-Quran mulai dari QS. Ali Imran: 64, 102-107, QS. al-An’am: 153, QS. ar-Rum: 30-32, sampai pada QS. al-Bayyinah: 1-5  selalu menekankan persatuan.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kebijaksanaan dan musyawarah adalah prinsip penting dalam syariah. Nabi sebagai pemimpin umatnya selalu melakukan musyawarah yang pengambilan keputusan itu dilakukan dengan cara bijaksana. Penegasan untuk selalu bermusyawarah dan penegasan adanya keterwakilan alias pembagian tugas terdapat pada QS.  al-Baqarah: 233, Ali Imran: 159 dan as-Syura: 38 QS. an-Nisa: 35 dan QS. Yusuf: 55, dan sederet ayat lainnya.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pemerataan ekonomi salah satu poin yang menjadi perintah pertama dan utama dalam syariah. Ketika Nabi masih di Mekkah larangan riba, perintah infak, sadakah, dan pengorbanan harta lainnya sudah ada. Tujuan utamnya adalah biar terjadi keadilan sosial, agar kekayaan itu tidak terpusat disebagian kelompok saja. QS. An-Nisa: 58, 135, al-Maidah: 8, al-An’am: 152-153, al-A’raf: 29, Hud: 84-86 dan lain-lain, adalah menekankan perlunya keadilan.

Bila dilihat dari sila-sila itu, sudah jelas syariah itu sangat cocok dengan Pancasila. Adanya usaha untuk mensyariahka NKRI adalah kerja sia-sia, atau dalam bahasa pesantren disebut tahsilulhasil, mengerjakan susuatu yang sejatinya itu sudah ada hasilnya, taka da gunanya. Tugas kita sejatinya, bukan lagi mensyariatkan Pancasila, melainkan bagaimana agar sila-sila Pancasila itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbagsa dan bernegara. Dengan alasan yang dijelaskan di ataslah, para tokoh bangsa dan ulama-ulama terdahulu dengan penuh keridoan menerima Pancasila sebagai falsafah negara sekaligus sebagai sumber dari hukum di Indonesia. sebab sila-sila itu adalah cerminan dari ajaran syariah itu sendiri.

Facebook Comments