Papua: Rasialisme dan Kekerasan Virtual

Papua: Rasialisme dan Kekerasan Virtual

- in Suara Kita
158
1
Papua: Rasialisme dan Kekerasan Virtual

Belakangan ini kita dibuat geram dengan edaran digital video ujaran rasis terhadap mahasiswa asal Papua yang sedang meningkatkan kapasitas sebagai mahasiswa di Surabaya. Mulanya dipicu oleh kabar perusakan tiang bendera Merah Putih di depan asrama mahasiswa Papua itu pada Jumat, 16 Agustus 2019. Massa yang berasal dari berbagai ormas kemudian memenuhi halaman asrama dengan teriakan rasis tak beradab, bahkan dari video yang beredar, tindakan kekerasan juga dilakukan oleh aparat. Padahal saat massa berkerumun, tiang bendera masih tegak di depan asrama itu (Tempo.co, 20 Agustus 2019).

Mahasiswa sebagai simbol kaum intelektual tentu menjadi direndahkan harkatnya dan suhu panas di media sosial semakin menyulut kemarahan masyarakat Papua yang akhirnya pecah di Papua dan Papua Barat dengan pembakaran gedung-gedung pemerintahan. Lenis Kagoya, Kepala Suku Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Presiden untuk Papua, mengatakan wajar saja bila ujaran rasial itu menyulut kemarahan, terlebih menurutnya ungkapan itu sudah sangat menyakitkan.

Media sosial pada kejadian ini menunjukan ketajamannya sebagai penebas kedamaian menjadi angkara murka, sebab semua kerusuhan di Papua dan Papua Barat bermula dengan melihat sebaran provokasi dan berita bohong di media sosial. Meskipun beritanya bersifat maya – internet, juga maya – tak nyata, dan tak ada interaksi langsung antara kejadian di Surabaya dan di Papua dan Papua Barat, kekerasan itu tetap menimbulkan lukan mendalam di hati orang Papua.

Virtual violence (kekerasan virtual), merupakan kekerasan simbolis yang biasa menyerang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dengan mempertentangkan kutub-kutub perbedaan yang seharusnya justru menjadi kekayaan. Kemudian melakukan upaya-upaya homogenitas pada suku, agama, dan ras yang tunggal, seperti “menolak” mahasiswa Papua yang membutuhkan kamar kos, membuat perumahan syariah dengan syarat-syarat tata cara bermasyarakat sesuai golongan Islam tertentu, dan kampung sesuku.

Baca Juga : Konflik Papua dan Sikap Toleransi

Homogenitas ini mau tidak mau membuat pikiran semakin cupet, karena tak pernah bersinggungan dengan indahnya perbedaan. Pikiran yang semakin eksklusif pada keyakinan tunggalnya terhadap suku, agama, ras, dan golongan membuat tindakannya makin eksklusif pula dengan tindakan penolakan terhadap perbedaan. Sehingga masyarakat semakin sensitif terhadap perbedaan yang sudah menjadi gen Indonesia.

Homogenitas bahkan telah menjadi gerakan politik, khususnya pada Pilpres Juli 2014 dan Pilpres April 2019 yang sangat terasa menggunakan semangat, motif, dan simbolisme agama, dalam hal ini khususnya agama Islam. Meskipun partai berasas Islam (PPP dan PKS) dan parpol berasas Pancasila dan berbasis massa umat muslim (PKB dan PAN) berhasil meningkatkan perolehan suara pada pileg 2014, mereka gagal membentuk koalisi yang memungkinkan mengajukan calon presiden dan wakilnya sendiri.

Malah, dengan tingginya perolehan suara parpol nasionalis PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI, menunjukan bahwa masyarakat Indonesia tidak monolitik, bahkan tidak memilih parpol berdasarkan sentimen agama.

Namun politik identitas terlanjur menjalar melawan nalar. Kita ingat, pada deklarasi Prabowo – Hatta pada 2014 lalu, dimulai dengan membacakan ayat-ayat al-Qur’an tentang umat Islam agar bersatu dan tak tercerai berai, dan sepanjang deklarasi itu juga diwarnai takbir ‘Allahu akbar’. Kita juga ingat, bagaimana dinamika Pilpres 2019 kubu Prabowo yang sangat lekat terhadap peran ulama. Politik identitas ini seolah-olah ingin membedakan mana yang lebih Islami dari kedua pasang kandidat, terlepas dari nalar sehat bahwa keempatnya adalah penganut Islam yang taat.

Bagai angin yang timbul tenggelam mencari bibit bara api mana yang ingin ia kobarkan, politik indentitas agama saat ini hanya berhembus pelan, tetapi beralih mengipas-ngipas isu kesukuan – Papua.

Kronologi ujaran rasial terhadap mahasiswa Papua, merupakan salah satu contoh angin itu sedang bertiup ke arah kesukuan. Stigma terhadap mahasiswa Papua di banyak tempat perlahan menyemai bibit kebencian di hati mereka yang selama ini sering diperlakukan tak adil. Stigma itu perlahan juga menumbuhkan kebencian kolektif yang dapat berujung pada dorongan melakukan referendum oleh sekitar 60 mahasiswa Papua di depan Istana Negara, Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2019.

Kekerasan simbolis semacam ini hanya bisa diretas dengan memperlakukan orang Papua tanpa pembedaan, sebaik mungkin, sebagai sesama anak bangsa. Sebab suku apapun di Indonesia dengan suku Papua sekalipun memiliki perbedaan kulit, rambut, dan perawakan, semuanya masih satu darah, darah Ibu Pertiwi Indonesia.

Facebook Comments