Pemilu 2024 dan Urgensi Mewaspadai Politisasi Agama

Pemilu 2024 dan Urgensi Mewaspadai Politisasi Agama

- in Suara Kita
241
0
Pemilu 2024 dan Urgensi Mewaspadai Politisasi Agama

Acara deklarasi dukungan terhadap Gubernur aktif DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 sempat menuai ricuh, setelah munculnya empat bendera khilafah yang diduga sebagai atribut dari Hizbut Tahrir di panggung acara. Deklarasi bertajuk “Mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029” ini dilaksanakan di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan, (8/06).  

          Faktor kericuhan ini terjadi akibat dari perdebatan (adu mulut) antara panitia dan peserta deklarasi merespon kemunculan bendera HT di forum itu yang dianggap dapat berdampak buruk pada elektabilitas Anies menuju tahun politik 2024. Mengingat Pemilu tahun 2024 ini sudah semakin dekat dan para calon kandidat semakin gencar unjuk diri ke muka publik. Citra politik mereka harus dikonstruksi sebaik mungkin untuk mendulang simpati massa. Oleh karenanya, segala atribut yang bertentangan dengan spirit kebangsaan perlu dibuang jauh-jauh.

          Kejadian ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa menuju tahun politik 2024, kita akan senantiasa berhadapan dengan narasi dan aktualitas politisasi agama di ruang publik. Sebagaimana menurut Ketua Prodi Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim (2021), bahwa di setiap proses penyelanggaraan pemilu, politisasi agama dan politik identitas akan selalu menjadi jalan yang paling ampuh untuk memenangkan percaturan politik dengan memicu konflik bernuansa agama sebagai upaya mengalahkan lawan politik.

Padahal, politisi agama sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menyebabkan segregasi sosial. Sudah banyak ketegangan yang terjadi dan konflik di akar rumput yang kemudian memunculkan keterbelahan, seperti pendukung dari cebong dan kampret yang cukup lama memburamkan ruang publik di Indonesia.   

Pemilu sebagai implementasi dari demokrasi tentu di dalamnya terdapat partai politik. Partai politik, seringkali dianggap sebagai biang kerok dari segala kekacauan politik di Indonesia (F.R, Bahtiar, 2014:02). Faktanya, hal ini terjadi di negara-negara berkembang. Partai politik baik dalam segi kaderisasi maupun visi dan misi tenggelam dalam pragmatisme “kekuasaan dan uang‟.  

Sebagian besar partai politik dengan segala atribut kepentingannya justru lebih mementingkan suara belaka, dibandingkan dengan menampilkan politik kebangsaan yang meniscayakan tujuan bersama yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. Seringkali partai politik mengaduk-ngaduk antara agama yang sakral dengan politik yang profan.

Mencampur adukkan antara dua hal yang berbeda, yakni agama dan politik ini jika dibiarkan begitu saja secara terus menerus akan memicu konflik yang berujung pada perpecahan antar golongan. Untuk itu, langkah baik yang harus diambil sebagai negara demokrastis yakni pemerintah harus bersikap tegas dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan hak setiap warga negaranya dalam berpolitik. Tidak boleh ada pencampur adukkan antara keduanya, (S. Faridah, 2018:496)

Waspadai Politisasi Agama

Di era tahun 80-an, Prof. Nurcholis Madjid (Cak Nur) pernah mendengungkan semboyan, “Islam Yes, Partai Islam No!” sebagai sebuah bentuk penolakan Cak Nur pada setiap upaya politisasi dalam tubuh agama di Indonesia di momen politik. Politisasi agama dan politik Idenitas menjadi bahaya laten bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal ini seringkali dilakukan oleh partai berbasis agama.     

Secara historis, politik identitas pernah menjadi sejarah kelam dalam sejarah agama-agama. Sebagai contoh, meninggalnya Sayyidina Ali dan anaknya Hasan dan Husein adalah produk dari benturan politisasi agama dalam pemahaman agama yang sempit dan ini juga terjadi di Agama Kristen, Hindu Budha serta agama yang lainnya.

Menurut Buya Syafii Maarif (2017), kita sebagai bangsa harus melepaskan diri dari hegemoni politik identitas dan perlu juga melawan narasi politisasi agama di ruang publik. Dalam peran kita masing-masing, perlunya setiap elemen bangsa bersama-sama membangun negara ini dengan baik, tanpa mencampurkan identitas agama dengan politik. Perlunya mengedepankan kemanusiaan universal tanpa tersekat oleh batas-batas primordial.   

Buya Syafii dalam berbagai tulisannya selalu mengupayakan pentingnya membumikan politik kebangsaan daripada politik kekuasaan, yang mana hal itu meniscayakan upaya-upaya politisasi agama dan politik identitas. Sebagaimana yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ketika salah satu calon memainkan strategi politisasi agama dan politik identitas dengan mengasong Surat Al-Maidah ayat 51, namun ketika itu Buya Syafii tegas membela Ahok (sebagai korban politik) yang mana ia sejatinya menjadi korban dari beringasnya politisasi agama.

Akhirnya, mari kita senantiasa mewaspadai narasi politisasi agama yang pasti akan bergulir menjelang pemilu 2024. Lawan politisasi agama dengan narasi politik kebangsaan yang meneduhkan.

Facebook Comments