Pemindahan Ibu Kota Negara dan Momentum Mengembalikan Kejayaan Nusantara

Pemindahan Ibu Kota Negara dan Momentum Mengembalikan Kejayaan Nusantara

- in Suara Kita
243
0

Dewan Perwakilan Rakyat resmi mensahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) secara aklamasi pada paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa (18/01). Rapat kerja sebelumnya juga menyepakati Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara. Pemerintah memilih nama Nusantara dari sekitr 80 nama yang diusulkan.

Pertimbangan dipilihnya nama Nusantara antara lain ialah bahwa nama ini sudah dikenal dan melekat dalam benak masyarakat Indonesia. Selain itu, Nusantara juga menggambarkan sebuah peradaban yang menjunjung tinggi keberagaman dan semangat hidup bersama. Harapannya, dengan dipilihnya nama Nusantara ini, ke depan IKN akan menjadi simbol kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, namun tetap menjunjung persatuan.

Dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru ini tentu bukan tanpa sebab. Selain sudah kadung familier, nama Nusantara juga memiliki makna historis dan filosofis. Secara historikal, nama Nusantara memiliki arti penting dan mendalam bagi Indonesia. Nusantara ialah cikal bakal Indonesia modern yang merdeka dari penjajah pada tahun 1945. Kejayaan Nusantara di masa lalu tidak diragukan merupakan modal sekaligus inspirasi untuk membangun kejayaan Indonesia di masa depan.

Sedangkan secara filosofis, Nusantara merupakan fondasi kultural untuk membangun Indonesia modern pasca-kolonial. Nusantara telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam hal menghargai pluralitas dan mengembangkan inklusivitas. Dari kekayaan khazanah budaya dan pemikiran Nusantara lahirlah konsep negara republik Indonesia dan rumusan penting yaitu Pancasila. Jadi, bisa dikatakan bahwa Nusantara bukanlah masa lalu yang sekadar menjadi artefak penanda sejarah. Lebih dari itu, Nusantara memiliki nilai historis dan filosofisnya bagi bangsa Indonesia. Maka, tepat kiranya jika nama itu dipilih sebagai nama baru IKN.

Respons Kaum Radikal atas IKN Nusantara

Ironisnya, dipilihnya nama Nusantara itu ditanggapi sinis oleh sebagian kalangan. Di Parlemen, hanya satu partai yang menolak pengesahan UU IKN ini. Siapa lagi jika bukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan PKS ini bisa dipahami sebagai sebuah sikap ideologis. Mengingat, Partai Demokrat yang juga oposisi pemerintah justru mendukung pengesahan UU IKN. Di luar parlemen, penolakan UU IKN ini kebanyakan muncul dari kelompok konservatif-radikal.

Sesaat pasca UU IKN disahkan, media sosial riuh oleh suara sumir yang bersumber dari kelompok radikal. Mereka berusaha membangun narasi bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Mereka juga berusaha membangun opini bahwa Nusantara tidak cocok dipakai sebagai nama IKN baru. Salah satu contohnya ialah tayanyan live streaming di kanal YouTube Ahmad Khozinudin yang berjudul “Tolak Pindah Ibukota Negara, Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat!?”. Di video tersebut, jelas terpampang logo ormas Islam terlarang, yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Jika diamati, ketidaksetujuan kaum radikal atas pemindahan ibukota negara sekaligus pemilihan nama Nusantara ini dilatari oleh tigas faktor. Pertama, mereka pada dasarnya memang anti-pemerintahan. Jadi apa pun yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan dikritik dan ditolak. Kebijakan pemidahan ibu kota negara ini merupakan isu seksi yang tentu tidak akan dibiarkan lewat begitu saja oleh kaum radikal. Maka, mereka mencari celah agar bisa mempolitisasi isu ini demi mendelegitimasi pemerintah dan mencari simpati publik.

Di titik ini, publik perlu cermat dalam membedakan mana kritik konstruktif dan mana serangan bersifat destruktif atas isu pemindahan ibu kota negara dan pemilihan nama Nusantara ini. Kritik konstruktif biasanya disampaikan oleh para intelektual dan pakar yang berbasis pada data dan fakta serta disertai solusi. Sebaliknya, serangan destruktif kebanyakan berasal dari kaum radikal anti-pemerintah yang menuduh tanpa fakta dan memprovokasi tanpa solusi.

Momemtum Membangkitkan Kejayaan Nusantara

Kedua, kelompok radikal memang pada dasarnya alergi pada nama-nama yang bernuansa asli Indonesia. Seperti kita tahu, Nusantara merupakan nama yang sangat khas Indonesia, tidak condong pada identitas agama tertentu, namun bisa diterima oleh semua kalangan. Kaum konservatif merasa bahwa nama Nusantara ini akan kian mempersulit mereka dalam menyebarkan ideologi anti-NKRI.

Ketiga, kelompok radikal pada dasarnya tidak setuju pemindahan ibu kota negara lantaran merasa kepentingan mereka terancam. Selama ini, mereka seolah bebas menjadikan Jakarta sebagai basis gerakannya di Indonesia. Mereka khawatir jika ibu kota negara dipindah, mereka tidak lagi bisa menjadi kekuatan dominan di ibu kota negara yang baru tersebut.

Meski demikian, apa pun kritik dan serangan yang dilontarkan kaum radikal, pemerintah hendaknya tidak perlu ambil pusing. Agenda pemindahan ibu kota negara harus tetap berjalan sesuai rencana dan jadwal. Pemindahan ibu kota negara dan dipilihnya nama baru, yaitu Nusantara kiranya bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan Nusantara di masa lampau. Tidak hanya kejayaan dalam konteks ekonomi, namun juga kejayaan politik, sosial, budaya, dan juga keagamaan.

Facebook Comments