Penangkapan Abdul Qadir Baraja dan Urgensi “Smart Power” dalam Memberantas Radikalisme

Penangkapan Abdul Qadir Baraja dan Urgensi “Smart Power” dalam Memberantas Radikalisme

- in Suara Kita
191
0
Penangkapan Abdul Qadir Baraja dan Urgensi “Smart Power” dalam Memberantas Radikalisme

Polemik konvoi Khilfatul Muslimin akhirnya berakhir anti-klimaks dengan ditangkapnya Abdul Qadir Baraja. Pemimpin tertinggi sekaligus pendiri Khilafatul Muslimin itu diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk ke sekian kalinya, pemerintah membuktikan bahwa negara tidak akan kalah oleh gerakan khilafah.

Konvoi yang didalangi oleh Khilafatul Muslimin barangkali memang tidak diwarnai teror maupun kekerasan. Namun, demikian patut diwaspadai bahwa hal itu merupakan embrio dari aksi-aksi teror dan kekerasan yang besar dan masif. Terlebih, Khilafatul Muslimin sendiri sudah mendeklarasikan diri sebagai semacam pemerintahan Islam yang memiliki wilayah dan struktur kepengurusan. Bukankah ini bisa digolongkan sebagai tindakan makar?

Kita patut berkaca dari manuver ISIS di Suriah dan Irak, atau Al Qaeda di Afganistan. Pada awalnya, mereka juga hanya segerombolan orang yang kerap unjuk kekuatan di jalanan dengan konvoi, pawai, demonstrasi dan sejenisnya. Lama-kelamaan, gerombolan itu pun berevolusi menjadi kelompok milisi bersenjata yang merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

Dua Pendekatan Radikalisme

Bukan hal yang berlebihan untuk mengaitkan Khilafatul Muslimin dengan radikalisme. Dan selama ini, kita mengenal dua pendekatan utama dalam menangkal radikalisme. Pertama, pendekatan hard power yakni menggunakan kekuatan militer dan hukum untuk memberangus kelompok radikal. Pendekatan ini utamanya mengedepankan tindakan represif untuk membongkar jaringan dan memberangus organisasi radikal.

Pendekatan keamanan ini cukup efektif mengatasi fenomena radikalisme dalam konteks jangka pendek. Namun, dalam konteks jangka panjang kurang begitu efektif lantaran kerapkali kelompok radikal mampu melakukan regenerasi dalam tempo yang nisbi singkat. Ibaratnya, hari ini 10 radikalis ditangkap, esok hari akan muncul 100 radikalis baru. Demikian seterusnya.

Pendekatan kedua ialah soft power yakni menggunakkan kebijakan edukatif dalam mencegah masyarakat terpapar radikalisme. Dalam konteks ini, metode pencegahan dan deteksi dini lebih diutamakan ketimbang aksi-aksi penindakan di lapangan. Pendekatan soft power meliputi agenda deradikalisasi dan kontra-ekstremisme terbilang efektif mencegah individu atau kelompok terjebak dalam jaringan radikal-terorisme.

Sayangnya, acapkali pendekatan soft power ini kurang optimal dalam mencegah radikalisme. Tersebab, kelompok radikal kian berevolusi dan bertransformasi ke berbagai gerakan dan aliran yang acapkali sulit dipantau oleh aparat keamanan. Di saat yang sama, gerakan-gerakan radikal juga kerap memanfaatkan kelonggaran hukum sehingga mereka bisa eksis di balik alibi demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Pendekatan “Smart Power” dalam Memberantas Radikalisme

Dalam konteks inilah penting kiranya mengenalkan pendekatan ketiga dalam mengatasi radikalisme, yakni melalui smart power. Dalam pendekatan smart power aspek pertahanan keamanaan dan edukasi masyarakat tidak lagi menjadi senjata utama dalam menangkal radikalisme. Alih-alih itu, pendekatan smart power lebih mengedepankan sisi regulasi atau perundang-undangan untuk mencegah berkembangnya ideologi-ideologi yang menjurus pada teror, kekerasan, dan makar.

Pendekatan smart power berbasis regulasi atau perundang-undangan ini relevan dikembangkan dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat. Jangan sampai, kebebasan dan supremasi sipil dikorbankan lantas negara menjadi kekuatan yang otoriter. Namun, di sisi lain pemerintah juga berkewajiban menjaga keutuhan NKRI dan eksistensi Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara.

Dititik inilah pendekatan smart power berbasis regulasi dalam mengatasi radikalisme sangat urgen diwujudkan. Di alam demokrasi, penanganan radikalisme tidak bisa semata dengan mengandalkan kekuatan koersif negara, yakni melalui militer dan kepolisian. Tersebab, pendekatan militeristik rawan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Namun, penanganan radikalisme secara persuasif dengan pendekatan soft power juga acapkali justru menjadi celah bagi kelompok radikal untuk terus berkembang.

Problem itu kiranya bisa diselesaikan dengan pendekatan smart power berbasis regulasi. Kita perlu menyusun aturan khusus yang melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Regulasi itu yang akan menjadi pedoman legal bagi aparat keamanan untuk membongkar jaringan radikal. Dengan begitu, perang melawan radikalisme tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Regulasi pelarangan ideologi anti-NKRI dan anti-Pancasila juga akan menjadi semacam alat hukum untuk memilah mana organisasi yang legal dan illegal di negeri ini. Selama ini, banyak organisasi keagamaan yang mempromosikan khilafah dikemas dalam kedok lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Alhasil, publik kerap tidak menyadari bahwa organisasi yang eksis di lingkungannya merupakan endorser gerakan makar dan subversif yang membahayakan.

Facebook Comments