Pentingnya Kewarganegaraan Digital Menanggulangi Krisis Kesantunan Bermedsos

Pentingnya Kewarganegaraan Digital Menanggulangi Krisis Kesantunan Bermedsos

- in Narasi
430
0
Pentingnya Kewarganegaraan Digital Menanggulangi Krisis Kesantunan Bermedsos

Laju peningkatan pengguna internet dan medsos di Indonesia ternyata berbanding terbalik dengan tingkat kesopanan digital masyarakatnya. Seturut laporan tahunan dari We Are Social yang bertajuk Digital 2021: Global Overview Reports, pengguna aktif internet di Indonesia sebanyak 202, 6 juta atau 73, 7 persen dari total populasi.

Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya mengakses media sosial dengan waktu rata-rata 3 jam 14 menit. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah gandrung dengan aktivitas di dunia digital. Internet dan media sosial niscaya telah menjadi bagian tidak terpisahkan masyarakat kita.

Namun, hasil survei Microsoft bertajuk Digital Civility Indeks (DCI) pada medio 2020 lalu menunjukkan bahwa tingkat kesopanan digital kita cenderung rendah. Indonesia berada di posisi 29 dari 32 negara. Data itu sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru.

Sebelumnya, Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019 menyebut 49% atau hampir separuh pengguna internet di Indonesia pernah dirundung di media sosial.

Tanpa data-data statistik pun, secara empirik kita bisa melihat bagaimana tingkat kesopanan digital netizen Indonesia. Ramainya medsos dengan hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan ialah bukti tidak terbantahkan bahwa kita tengah ada dalam gelombang krisis kesantunan bermedsos.

Dua Faktor di Balik Krisis Kesantunan Digital

Amatan sederhana menunjukkan bahwa ada setidaknya dua faktor yang melatari krisis kesopanan digital kita. Pertama, secara umum lemahnya literasi digital merupakan penyebab utama dari perilaku tidak sopan di medsos dan internet. Di satu sisi, masyarakat tengah menikmati euforia kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

Namun, di sisi lain masyarakat kerap tidak menyadari bahwa aktivitas berinternet dan bermedia sosial membutuhkan literasi digital. Di era digital ini, masyarakat dituntut tidak hanya lihai menggunakan gawai untuk mengakses dan menyebar informasi. Lebih dari itu, masyarakat harus mampu menyarin, menelaah, dan mengkritisi informasi sebelum menyebarnya di jagad medsos.  Lemahnya literasi digital masyarakat ini berdampak pada sejumlah hal.

Antara lain, maraknya disinformasi, misinformasi, bahkan hoax akibat matinya nalar kritis publik yang dilatar oleh kehendak untuk menjadi yang ter-update di media sosial. :emahnya literasi digital juga menyumbang andil pada maraknya ujaran kebencian dan perundungan di medsos.

Kedua, dalam konteks yang lebih spesifik, buruknya kualitas kesopanan digital netizen Indonesia dilatari oleh fenomena polarisasi sosial akibat perbedaan pilihan politik. Seperti kita tahu, dalam satu dekade belakangan masyarakat cenderung terbelah ke dalam dua kelompok besar yang saling berhadapan lantaran perbedaan afiliasi politik.

Polarisasi sosial-politik ini telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya ideologi permusuhan, kebencian, dan perpecahan. Masing-masing kelompok saling curiga satu sama lain. Interaksi sosial, termasuk di dunia maya pun cenderung menggunakan diksi-diksi yang peyoratif dan bertendensi menghina.

Puncaknya, sebagian besar netizen lantas menganggap media sosial sebagai ajang perundungan siber (cyberbullying). Media sosial nyaris tidak menyisakan ruang diskusi dan perbedaan pandangan. Setiap narasi dan opini yang diusung satu kelompok dipastikan akan disikat habis oleh kelompok yang kontra terhadapnya.

Pentingnya Mewujudkan Kewarganegaraan Digital

Harus diakui, situasi medsos kita hari ini mirip seperti lingkaran setan kebencian yang sukar diputus. Di titik inilah pentingnya kita mewujudkan konsep kewarganegaraan digital, yakni sebuah konsep untuk mewujudkan masyarakat yang beradab (civilized) dalam berperilaku di internet dan media sosial.

Konsep kewarganegaraan digital penting untuk membangun netizen yang sopan dan memahami hak dan tangung jawab menjadi warga digital, termasuk tentang bagaimana cara aman, legal, dan etis dalam berperilaku di dunia digital.

Kewarganegaraan digital memiliki setidaknya tujuh indikator. Pertama, digital citizen identity, dimana warganet harus menunjukkan identitas aslinya di internet dan medsos alias bukan anonymous. Kedua, screen time management, yakni memiliki sistem pengelolaan waktu dalam memakai gawai untuk berselancar di dunia maya.

Ketiga, cyberbullying management, yakni bagaimana merespons pandangan yang berbeda tanpa terjebak pada kebencian dan perundungan. Keempat, cyber security management, yakni membangun sistem keamanan digital yang menjamin keamanan data individu. Kelima, privacy management, yakni adanya sistem yang mencegah adanya serangan terhadap privasi seseorang.

Keenam, critical thinking dalam artian setiap individu wajib memiliki nalar kritis dalam berinternet dan bermedia sosial. Ketujuh, digital empathy, yakni kemampuan untuk berempati di ruang digital terhadap individu atau kelompok yang lemah secara posisi tawar, seperti kaum minoritas dan sebagainya.

Dengan mewujudkan konsep kewarganegaraan digital, kita patut optimistik dapat mengatasi krisis kesantunan di internet dan medsos. Ke depan, perlu desain strategis yang memastikan indikator-indikator di atas sampai dan diamalkan oleh masyarakat.

Facebook Comments