Pentingnya Politik yang Sehat di Tengah Polemik Rendang Daging Babi!

Pentingnya Politik yang Sehat di Tengah Polemik Rendang Daging Babi!

- in Suara Kita
212
0
Pentingnya Politik yang Sehat di Tengah Polemik Rendang Daging Babi!

Berbicara politik selalu memunculkan berbagai multi tafsir pemahaman, cara dan tujuannya. Politik ada yang sehat, politik juga ada yang begitu kotor caranya. Para politikus ketika mendekati Pemilu (Pemilihan Umum) pasti berlomba mencari partisipan, cara mencari partisipan tentu menggunakan berbagai cara. Partai Politik (Parpol) saling bersaing dan berkoalisi. Bahkan, dalam koalisi tak jarang Parpol saling bersaing apalagi beda koalisi.

Belajar dari Pemilu tahun 2019 bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam pesta politik lima tahunan itu. Politik identitas menjadi pemicu kerusuhan dalam pemilihan pemimpin. Harus disadari kita memilih pemimpin ini bukan untuk suatu kelompok masyarakat saja, tetapi pemimpin yang kita pilih untuk semua rakyat Indonesia tercinta.

Para calon pemimpin suguhkan-lah lamaran kerja anda yang benar-benar sesuai cita-cita bersama membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencari popularitas tidak usah pakai cara-cara tidak sehat, misalnya mengkampanyekan politik identitas tertentu atau menyerang lawan politik dengan senjata politik identitas. Politikus itu memang perlu popularitas tetapi jangan membabi buta caranya.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah berkata bahwa, “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan). Perkataan Gus Dur ini menegaskan bahwa ruh politik itu harus memiliki nilai kemanusiaan. Politik harus memanusiakan manusia, jangan sampai ego politik digunakan untuk tujuan politik tertentu tetapi manusia yang lain jadi korban kemanusiaan.

Contoh misalnya suatu kebijakan politik mengenai pembangunan Kawasan Industri (KI) di wilayah lahan produktif untuk pertanian. Kebijakan ini kan pasti merugikan, dampaknya luas apalagi menyangkut bahan pokok makanan. KI memang membuat banyak dampak positif, misalnya bisa menyerap tenaga kerja dilingkungan sekitar lalu berdampak kenaikan ekonomi, tentu KI tempatnya sesuai peruntukan, jangan peruntukan lahan sawah jadi KI ini yang namanya menyalahi nilai-nilai kemanusiaan.

Tahun 2024 adalah tahun politik, tetapi tahun 2022 saat ini saja sudah ramai dunia perpolitikkan di negeri kita tercinta ini. Ramai berpolitik boleh saja asal sehat dan jangan mengganggu stabilitas pemerintahan. Menjadi perhatian khusus dalam demokrasi di Indonesia adalah munculnya kelompok khilafah. Terbaru muncul kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpin Abdul Qodir Hasan Baraja. Khilafatul Muslimin ini pergerakan dalam dunia politik. Goal dari Khilafatul Muslimin tentu menguasai pemerintahan. Sebab, yang dikehendaki Khilafatul Muslimin adalah pemerintahan khilafah.

Dulu, awal kemerdekaan sudah ada DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang juga menghendaki Indonesia menjadi negara khilafah. DI/TII sudah gagal lalu muncul HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI ini juga merindukan negara khilafah, walhasil HTI sudah dibubarkan. Tetapi lagi-lagi muncul gerakan yang merindukan khilafah yaitu Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin, HTI, dan DI/TII adalah kelompok radikal dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.

Apakah kita rela NKRI dengan ideologi Pancasila dikuasai kelompok mereka lalu ideologinya diganti khilafah?. Kalau kita rela berarti sama halnya menghendaki NKRI bubar!. Ideologi Pancasila telah terbukti menyatukan Nusantara menjadi Indonesia tercinta ini. Sudah pasti khilafah kalau berkembang di Indonesia bakal membubarkan NKRI menjadi negara bagian-bagian.

DI/TII, HTI dan Khilafatul Muslimin adalah gerakan politik yang dibungkus dengan isu-isu agama. Kasus tiga gerakan politik ini jelas-jelas salah dan melanggar hukum. Tetapi saat ini ada kasus rendang daging babi di Restoran Babiambo, jelas-jelas memberi label restoran non-halal malah jadi masalah yang dibesar-besarkan. Soal rendang babi Restoran Babiambo ini sudah sangat suportif, perlu dipermasalahkan misalnya ada rumah makan jual rendang sapi tapi nyatanya itu daging babi. Nah, ini perlu diusut lewat jalur hukum, kalau Restoran Babiambo kesalahannya adalah terkait tenggang rasa mestinya restorannya tidak usah pakai logo unsur rumah gadang.

Sebagai umat Muslim yang cerdas dengan Restoran Babiambo yang ada label non halal tentu sudah memberi informasi jelas. Kenapa malah ribut-ribut, toh pemilik sudah minta maaf, mau diproses hukum pun tidak bisa. Malah ada penceramah dan pesohor media sosial membuat cuitan yang memperkeruh suasana. Terus ada beberapa pemimpin daerah yang menanggapi polemik rendang daging babi yang berlebihan. Tanggapan pejabat daerah terkait polemik yang lagi viral biasanya buat menaikkan popularitas mereka. Misalnya tanggapan mereka positif itu baik, tetapi tanggapan mereka yang negatif tentu malah memperkeruh suasana. Tidak usahlah polemik rendang babi jadi alat politik, ini tentu tidak sehat. Polemik rendang babi sampai muncul gagasan politikus mengharuskan sertifikasi halal untuk rumah masakan padang, ini sangat berlebihan.

Politikus yang membesarkan polemik rendang babi mungkin lagi cari sensasi. Buat para politikus berpolitiklah secara sehat, misalnya waktu berkampanye bilang anti-korupsi tapi setelah jadi malah tertangkap korupsi, ini kan pembodohan janji politik. Para politikus belajarlah pada Restoran Babiambo yang berani jujur memberi label non halal pada restoran.

Para politikus berkampanye lah dengan menunjukkan kecakapan dalam memimpin, membekali diri dengan modal pengetahuan yang luas, memiliki komitmen menjaga dan memajukan Indonesia, komitmen untuk jujur dalam kondisi apapun, berkomitmen untuk berdemokrasi secara sehat dan tidak berpolitik identitas. Para partisipan politik jangan dukung politikus yang anti Pancasila dan berideologi khilafah, pilih lah pemimpin yang mengedepankan politik kemanusiaan yang adil dan beradab.

Facebook Comments