Pentingnya Regulasi Khusus dalam Memutus Ideologi Anti Pancasila dan NKRI

Pentingnya Regulasi Khusus dalam Memutus Ideologi Anti Pancasila dan NKRI

- in Suara Kita
138
0
Pentingnya Regulasi Khusus dalam Memutus Ideologi Anti Pancasila dan NKRI

Tak bisa dimungkiri bahwa salah satu persoalan cukup pelik yang dihadapi bangsa Indonesia sampai kiwari, adalah marak dan masifnya kelompok atau organisasi yang berideologi anti Pancasila dan NKRI. Keberadaan kelompok ini kerap menyita perhatian publik. Pasalnya, dalam melancarkan agenda organisasinya tak jarang menggunakan cara-cara yang selalu kontra terhadap nilai-nilai kemanusiaan; memaksakan kehendak, hingga aksi teror.

Di antara salah satu organisasi yang masih aktif dalam menjalankan agendanya, adalah Negara Islam Indonesia (NII). Seperti diketahui bersama bahwa, NII yang dahulu dikenal dengan istilah Darul Islam (DI) merupakan suatu kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan untuk membentuk negara Islam atau berupaya mendirikan sistem khilafah di Indonesia.

Menarik, dalam mengampanyekan tujuannya kelompok NII tak pernah menggunakan cara-cara yang kasar walaupun ada sebagian yang menerapkan, tetapi bergerak di bawah tanah. Artinya, ia menjalankan dengan cara-cara yang santun seperti berdakwah secara kekeluargaan dan mengadakan pengajian, namun tetap menyampaikan hakikat demi tegaknya syariat Islam. Kendati demikian, keberadaan NII tentu saja sangat bertentangan dengan NKRI dan ideologi Pancasila, mengingat tujuan akhirnya adalah mendirikan negara Islam.

Sementara dalam merekrut anggotanya, ia tak memandang usia dan jenis kelamin. Inilah yang membedakan antara gerakan kelompok NII dengan kelompok lain yang seideologi. Seperti dilansir dari pelbagai media, bahwa saat ini organisasi NII memiliki 1.125 anggota yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen menyatakan, sekitar 400 orang di antaranya termasuk personel aktif. Sementara lainnya sudah berbaiat namun belum aktif dalam kegiatan NII, yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila perlu. Bahkan, ada sekitar 77 anak di bawah usia 13 tahun yang direkrut dan dicuci otak untuk sumpah setia terhadap NII.

Kenyataan di atas, memunculkan pertanyaan dalam benak kita semua, mengapa organisasi NII masih berseliweran di negara kita? Bukankah pemerintah tengah mengupayakan pelbagai cara untuk memutus mata rantai gerakan ini, khususnya melalui Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri?

Memang, pemerintah telah melakukan pelbagai cara untuk membendung laju gerakan NII. Misalnya, Densus 88 telah berhasil menangkap 5 tersangka teroris di Tangerang Selatan yang termasuk jaringan NII. Dan, kasus termutakhir Densus 88 juga berhasil meringkus 16 orang tersangka teroris yang berafiliasi dengan jaringan NII di Sumatera Barat. Bahkan, sebelumnya salah satu dari tokoh NII pernah dieksekusi mati.

Walau begitu, gerakan NII yang anti Pancasila dan NKRI ini tidak kunjung padam meski anggotanya banyak ditangkap dan dieksekusi mati. Hal ini dan tentu saja, ditengarai oleh tidak adanya peraturan secara tegas dan pasti dari pihak pemerintah untuk menindak gerakan NII. Di sinilah, pentingnya suatu regulasi secara khusus yang bisa digunakan untuk menindak dan memutus mata rantai laju gerakan kelompok anti Pancasila dan NKRI, terutama organisasi NII.

Tentu kebanyakan orang akan berargumen, bukankah sudah ada Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Ya, memang sudah ada, namun ajaran NII sangat berbeda dengan kelompok lain. Mengutip Brigjen Ahmad Nurwahid, selaku Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, bahwa Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme yang ada belum dapat digunakan untuk menindak hukum ajaran NII. Pasalnya, NII memiliki tujuan untuk membentuk negara Islam atau mendirikan sistem khilafah di Indonesia. Berbeda dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang tergolong sebagai kombatan perang, sehingga unsur pidana terorismenya sudah terpenuhi.

Dengan demikian, menjadi niscaya bagi pemerintah (negara) untuk segera mengeluarkan regulasi atau peraturan yang secara khusus. Bisa berupa Undang-undang atau Perpu untuk melarang semua organisasi yang kerap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI, terutama terkait dengan gerakan khilafatisme ini, walaupun sekilas terlihat santun tetapi sewaktu-waktu bisa membahayakan terhadap keutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, apabila tidak ada peraturan yang secara pasti, sudah jelas bagaimana masa depan bangsa ini ke depan.

Sementara itu, di samping perlunya regulasi juga dibutuhkan kerja sama dari pelbagai elemen bangsa untuk memutus mata rantai gerakan kelompok yang anti Pancasila dan NKRI. Sebab, sebaik apa pun strategi dan peraturan yang diluncurkan pemerintah, namun tidak didukung oleh seluruh elemen yang ada mustahil akan tercapai. Artinya, mendukung segala kebijakan pemerintah terkait ideologi radikal, berarti kita menjaga keutuhan bangsa. Wallahu A’lam

Facebook Comments