Perlukah UU Anti-Ideologi Khilafah?

Perlukah UU Anti-Ideologi Khilafah?

- in Suara Kita
178
0
Perlukah UU Anti-Ideologi Khilafah?

Keberadaan kelompok pengasong ideologi khilafah ini, seyogianya tidak bisa kita anggap remeh. Sebab, mereka bukan hanya berada dalam taraf meracuni pemahaman masyarakat saja. Akan tetapi, mengarah ke dalam wilayah ingin menguasai dan ingin menggantikan sistem bernegara kita.

Maka, sangat tidak cukup jika kita hanya mengandalkan basis pencegahan semata. Melainkan, perlu adanya semacam Undang-Undang yang mengatur. Sebagai payung hukum untuk memberantas habis ideologi khilafah, dengan berbagai macam kamuflase dan motif yang tengah menjalar dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Misalnya, kelompok pengasong ideologi khilafah ini kalau kita amati sejatinya bersifat multi-pihak. Ada yang bertugas ke dalam bagian promosi atau menghasut orang untuk kembali ke khilafah. Ada yang bertugas sebagai menebar fitnah tentang bangsa ini, lalu diajak ke khilafah. Juga, ada yang bertugas membangun argument-argument “agamis” baik melalui tulisan atau dakwah terbuka tentang khilafah. Selain itu, ada juga yang bertugas, bagian (administrasi) seperti penggalangan dana dan penguatan secara kelompok.

Maka, ketika kita hanya mengandalkan basis pencegahan saja tanpa ada regulasi hukum atau UU anti-ideologi. Maka, ini saya rasa sangatlah sulit untuk bisa menjamah ke dalam wilayah-wilayah tersebut. Sebab, ketika kita memperkuat dengan adanya semacam UU anti-ideologi khilafah, maka ini akan semakin mudah memberantas ke wilayah-wilayah atau ke dalam bagian-bagian yang bekerja aktif dalam komplotan pengasong ideologi khilafah yang saya sebutkan di atas.  

4 Fungsi UU anti-Ideologi Khilafah dalam memberantas Komplotan Perusak Bangsa

Ada empat fungsi UU anti-ideologi khilafah. Guna memberantas akar-rumput komplotan perusak bangsa ini. Pertama, ketika ada semacam pelarangan atau UU anti-ideologi khilafah. Misalnya, ada semacam larangan hukum terhadap siapa-pun yang sengaja mempromosikan ideologi khilafah dan bahkan secara sengaja menghasut orang untuk “berkhianat” terhadap NKRI. Maka, yang bersangkutan perlu adanya penegakan hukum.

Kedua, kelompok pengasong ideologi khilafah ini selalu bermain dalam wilayah (menjajal masyarakat). Mencoba menjelek-jelekkan bangsa ini dan menghitamkan reputasi pemerintah. Seolah pemerintah dianggap tidak adil dan lain sebagainya. Maka, di sinilah akan muncul semacam tawaran khilafah yang dianggap sebagai solusi umat. Maka, ketika menemukan orang dengan kriteria yang semacam ini, perlu kiranya semacam regulasi hukum yang tegak untuk bisa menghukum yang bersangkutan.

Ketiga, pengasong ideologi khilafah juga aktif di sosial media dan beberapa media masa. Sebagaimana, baru-baru ini, ada semacam situs web buletin yaitu buletinkaffah.id. Mereka menerbitkan tentang tulisan yang mengajak umat kembali ke khilafah. Lalu, digiring ke dalam satu argumentasi yang “agamis”. Agar umat percaya bahwa khilafah ajaran Islam da khilafah dianggap perlu ditegakkan. Maka, bagi yang menolak itu dianggap kriminal dan anti terhadap ajaran Islam. Jadi, di sinilah UU anti-ideologi khilafah perlu dibangun. Untuk memberantas tulisan atau slogan yang berkaitan dengan narasi ideologi khilafah.

Keempat. Pemerintah perlu adanya semacam ketegasan untuk membangun UU anti-ideologi yang mengerah ke dalam pelarangan dan hukuman yang sifatnya pidana. Terhadap siapa-pun yang melakukan atau aktif dalam bagian pendanaan yang dilakukan kelompok pengasong ideologi khilafah. Sebab, ini adalah penunjang terpenting dari gerakan pemberontakan yang akan merusak bangsa ini. jadi, kita harus terus menelusuri dan terus memberantas secara hukum. Atas segala aktivitas yang mengacu ke dalam empat wilayah tersebut.

Lantas, apakah ini menyalahi kebebasan ekspresi? Tentu tidak. Sebab ini demi menjaga kemaslahatan umat dan demi menjaga pranata demokrasi kita. Agar, tidak dimanfaatkan oleh kelompok pengasong ideologi khilafah. Lalu, bernaung di atas kebebasan yang siap untuk menghancurkan bangsa ini. Maka, kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Maka, dari sinilah pentingnya UU anti-ideologi khilafah perlu diterbitkan oleh pemerintah.

Facebook Comments