Pilpres 2024, Politik Identitas, dan Ancaman Fragmentasi Sosial

Pilpres 2024, Politik Identitas, dan Ancaman Fragmentasi Sosial

- in Suara Kita
161
0
Pilpres 2024, Politik Identitas, dan Ancaman Fragmentasi Sosial

Francis Fukuyama (2020) dalam Identitas: Tuntutan atas Martabat –dengan mengacu pada buku yang ditulis para penulis cyberpunk, dariB. Sterling, W. Gibson, dan hingga N. Stephenson– menulis bahwa ”…masa depan didominasi bukan oleh keditatoran terpusat, melainkan oleh fragmentasi sosial….”

Fukuyama, ilmuwan politik itu membuat kesimpulan demikian karena pun dunia telah mengalami industrialisasi, modernisasi, dan rasionalisasi pemikiran, namun nyatanya politik identitas –sebagaimana dilihat Fukuyuma– semakin subur dan mengkhawatirkan.

Dalam konteks hari ini, keberadaan politik identitas itu semakin didukung dengan adanya ’media sosial’. Dengan hadirnya ’media sosial’  atau, meminjam bahasa Jean Baudrillar– ’yang virtual’ menurut Fukuyama telah mempermudah pertemuan antaridentitas yang terpisah-pisah. Yang jika sampai dipolitisasi, dampaknya memang sungguh mengerikan, persis seperti yang terjadi di Indonesia pada momentum Pilpres 2019, lalu.

Karena itu, pada momentum Pilpres 2024 nanti, kita berharap penggunaan identitas (agama, suku, dan ras) sebagai bahan bakar politik guna mendulang kemenangan politik tidak terjadi lagi. Sebab, dampak perpecahan dan fragmentasi sosial yang diciptakan sangat luar biasa, mengancam persatuan dan kerukunan kita sebagai bangsa dan negara.

Komitmen Bersama

Dalam hemat penulis, komitmen bersama untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah kunci untuk mencegah adanya perpecahan politik. Karena itu, pada titik ini, kita mengapresiasi sejumlah elite politik yang akhir-akhir ini ramai mewacanakan anti-politik identitas di momentum politik 2024.

Namun demikian, sebenarnya kita membutuhkan komitmen berikut pembuktian, bukan hanya sekadar wacana yang mengambang, yang jauh dari bumi.

Dengan kata lain, dalam pada waktu mendekati momentum politik 2024, kita membutuhkan komitmen –untuk tidak menggunakan politik identitas– yang bersumber dari kehendak otonom masing-masing, yakni kehendak yang bersumber dari kesadaran moral yang meletakkan  persatuan dan kerukunan sebagai sesuatu yang sangat penting bagi keberlanjutan Indonesia. Bukan karena heteremoni politik (kesadaran palsu) yang dilakukan hanya untuk menggaet simpati publik.

Selain itu, sebagai langkah pencegahan, juga penting bagi publik untuk melakukan inokulasi politik, yakni melakukan penyuntikan vaksin rasionaslitas ke dalam diri agar tidak mudah terpengaruhi oleh perkembangan politik identitas yang mungkin, akan sangat menjamur di media sosial. Dengan begitu, Pilpres 2024 akan terselamatkan dari perpecahan politik, dan fragmentasi sosial yang mengancam.

Pilpres 2024 hanyalah alat untuk memcapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan bermartabat. Karena itu, setiap langkah dari prosesi Pilpres 2024 jangan sampai merusak kohesi dan harmoni kebangsaan yang kita punya. Jika kekuasaan politik bukanlah segala-galanya, maka persatuan dan kerukunan kebangsaanlah yang segala-galanya.

Facebook Comments