Polemik Jilbab dan Suburnya Konservatisme Agama di Sekolah Negeri

Polemik Jilbab dan Suburnya Konservatisme Agama di Sekolah Negeri

- in Suara Kita
183
0
Polemik Jilbab dan Suburnya Konservatisme Agama di Sekolah Negeri

Kasus pemaksaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan Bantul berakhir anti-klimaks. Siswi tersebut mengundurkan diri dan berpindah sekolah. Dan, sampai saat ini belum ada tindakan apa pun terhadap sekolah dan guru yang bersangkutan. Jika kasus ini dibiarkan menguap begitu saja, kemungkinan besar praktik pemaksaan jilbab di sekolah negeri akan terus terjadi.

Jilbab, selembar kain yang menutupi kepala perempuan hingga saat ini memang masih menjadi isu yang menimbulkan polemik di dunia Islam. Dalam konteks Indonesia, kita melihat adanya pergeseran makna jilbab dari masa ke masa. Suzanne Brenner dalam bukunya Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil menjelaskan bahwa di era Orde Baru, pemakaian jilbab merupakan bentuk pembangkangan terhadap aturan negara.

Rezim Orde Baru yang kala itu cenderung anti-Islam memang membatasi ekspresi simbol-simbol keislaman di ruang publik. Salah satunya melarang siswi sekolah negeri umum mengenakan seragam berjilbab. Pasca Orde Baru, kondisinya berubah. Kini, hampir tidak ada ruang publik yang steril dari simbol islam. Gerakan islamisasi yang getol selama dua dekade belakangan telah mengubah lanskap sosial-politik di Indonesia.

Pasca-reformasi, kita melihat sendiri bagaimana meningkatnya kesalehan individual muslim. Sayangnya, peningkatan kesalehan individual ini juga dibarengi dengan menguatnya nalar eksklusivisme dan intoleransi. Fenomena ini disebut oleh antropolog Martin van Bruinessen sebagai religious concervatism alias konservatisme keberagamaan. Fenomena konservatisme keberagamaan tidak hanya merambah di masyarakat umum, namun juga di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola negara (sekolah dan universitas negeri).

Pentingnya Reformasi Pelajaran Agama di Sekolah

Suburnya paham konservatisme keberagamaan di lembaga pendidikan negeri ini juga dikonfirmasi oleh sejumlah survei dan penelitian. Salah satunya, penelitian Alvara Institute tahun 2020 yang menyebut bahwa paham konservatif sudah masuk ke sekolah-sekolah negeri. Indikasinya adalah adanya kecenderungan siswa untuk menolak berteman dengan siswa non-muslim, menolak memilih ketua OSIS non-muslim, sampai mengucilkan siswi yang tidak berjilbab karena dipandang tidak islami.

Menurut Charles Bamualim (ed), dalam buku Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme, salah satu faktor suburnya konservatisme di sekolah ialah corak  pelajaran agama yang cenderung kaku, rigid, dan simbolik. Di sekolah-sekolah negeri umum, pelajaran agama (Islam) lebih banyak berisi indoktrinasi paham keagamaan ketimbang mengajak siswa berpikir rasional dan kritis terhadap fenomena keberagamaan.

Selain itu, pelajaran agama di sekolah negeri juga lebih banyak berorientasi pada aspek kognitif, dan abai pada aspek afektif dan psikomotorik. Artinya, pelajaran agama kerapkali hanya berkutat pada hafalan tanpa berusaha mendorong siswa untuk menjadikan agama sebagai nilai pedoman hidup. Konsekuensinya, keberhasilan pelajaran agama kerap hanya dinilai dari aspek luaran, salah satunya dari pemakaian simbol Islam, misalnya jilbab.

Di titik ini, penting kiranya kita melakukan reformasi pendidikan agama di sekolah negeri. Ke depan, pelajaran agama idealnya harus berorientasi pada aspek afektif-psikomotorik. Yakni bagaimana nilai-nilai agama mampu menjadi pedoman hidup siswa. Pelajaran agama harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang tidak hanya relijius, namun juga nasionalis, dan humanis.

Lebih dari itu, pelajaran agama idealnya harus mampu membangun kesalehan sosial siswa. Salah satu indikasi munculnya kesalehan sosial itu ialah kemampuan untuk bersikap inklusif dan toleran terhadap segala jenis perbedaan pandangan. Arkian, kita berharap kasus pemaksaan jilbab di sekolah negeri tidak terulang di masa depan. Kiranya, kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah mewujudkan sekolah yang lebih ramah perbedaan.

Facebook Comments