Politik Identitas dan Penumpang Gelap Anti NKRI Pada Pilpres 2024

Politik Identitas dan Penumpang Gelap Anti NKRI Pada Pilpres 2024

- in Suara Kita
209
0
Politik Identitas dan Penumpang Gelap Anti NKRI Pada Pilpres 2024

Politik identitas adalah gaya politik yang berusaha melawan marginalisasi kelompok dengan menganut sebuah rasa identitas bersama. Sederhananya, politik identitas merupakan aliansi atau golongan berdasar ras, etnis, jenis kelamin, atau agama tertentu yang yang ingin membela kepentingan kelompok mereka.

Dalam kontestasi politik, politik identitas seringkali dimainkan oleh para pencalon untuk memperoleh simpati sekaligus dukungan kelompok masyarakat tertentu supaya mereka memilih pencalon yang bersangkutan. Harapannya, aspirasi mereka dapat diwujudkan atau direalisasikan.Politik identitas merupakan strategi ampuh pendulang suara, tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam praktiknya, politik identitas memungkinkan akan menimbulkan persatuan dan juga perpecahan. Ia bisa menjadi pemersatu suatu kelompok atau golongan dengan identitas dan kepentingan yang sama, juga berpotensi menjadi pemecah karena akan mengkotak-kotakkan identitas kelompok dan kepentingan. Di Indonesia, praktik politik identitas lebih dominan menampilkan sisi perpecahan antar kelompok, apalagi kalau memakai identitas agama.

Walaupun demikian, isu-isu yang mengarah kepada politik identitas tetap saja dibuat gaya untuk mendulang sukses. Untuk kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang, gejala politik identitas mulai tampak. Pada deklarasi calon Presiden Anis maju menjadi Presiden 2024, terlihat 4 bendera tauhid mirip-mirip bendera HTI terpampang panjang. Padahal, HTI merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Ini artinya, ada indikasi mencekam pada Pilpres 2024 mendatang. Bendera-bendera mirip bendera HTI tersebut menjadi petanda kuatnya politik identitas dan aliran dalam Pilpres 2024.

Fenomena tersebut sepertinya akan mengulang Pilpres sebelumnya, dimana isu agama, berita hoax dan pertarungan identitas akan mengisi ruang-ruang utama media massa. Kontestasi Pilpres yang penuh emosi pendukungnya, serta jualan-jualan pencitraan identitas dan kelompok sendiri dan mengkambinghitamkan kelompok dan identitas lain akan kerap kita jumpai. Mulai sekarang sampai Pilpres mendatang.

Dampaknya adalah terjadinya konflik horizontal dan perpecahan bangsa karena politik identitas dan aliran sangat rentan untuk disulut menjadi perpecahan. Apalagi kalau sampai ada penumpang gelap dari kelompok radikal dan mereka yang pro khilafah. Bukan hanya konflik dan perpecahan, tapi keutuhan NKRI juga terancam. Dan, geliat penumpang gelap tersebut telah tampak dalam deklarasi salah satu calon Presiden kemarin.

Memang, politik identitas dan aliran sebagai pendekatan politis sah dan dijamin secara konstitusi. Yang menjadi persoalan kalau ia melewati kewenangannya. Di Pilpres maupun Pilkada di Indonesia yang sering terjadi adalah pendekatan politik identitas dan aliran yang melewati kewenangannya. Akibatnya, beberapa konflik berlatar suku dan agama yang pernah terjadi di negara ini disebabkan oleh pendekatan politis berdasar identitas dan aliran. Dengan kata lain, politik identitas dan aliran adalah jebakan untuk meruntuhkan persatuan dan kebhinekaan.

Keluar dari Jebakan Politik Identitas dan Aliran

Perlu disadari bersama, politik identitas hanya kuat dalam platform, tapi nihil dalam praktik. Semisal bendera tauhid mirip-mirip HTI (organisasi terlarang) yang terlihat dalam deklarasi pencalonan Anis Baswedan sebagai Presiden 2024, tidak lain hanya sebagai “alat propaganda” untuk menarik simpati dan dukungan.  Terutama mereka yang merasa berada dalam ruang identifikasi yang dimaksud.

Anis dkk. rupanya membaca peluang besar untuk menarik simpati kelompok pengusung khilafah karena meskipun secara organisasi dilarang, namun keberadaan mereka sebenarnya ada dan cukup lumayan. Dengan propaganda tersebut, kelompok Islam puritan akan tertarik. Apalagi kalau dipoles dengan janji-janji pemberlakuan syariat Islam.

Tidak berhenti sampai disini saja, masyarakat muslim awam limu agama dan kebangsaan akan mudah terserap ke dalam kepentingan yang hendak merusak nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Masyarakat muslim yang mengambang tersebut akan mudah dilucuti dengan berbagai hal yang akhirnya meninabobokan mereka oleh segala macam tawaran politik. Misalnya, segala kerunyaman yang menimpa bangsa ini akan tuntas kalau sistem khilafah tegak di Indonesia menggantikan Pancasila dan UUD 45.

Jebakan politik identitas seperti ini yang paling berbahaya bagi kedaulatan NKRI. Maka, perlu penguatan pemberdayaan masyarakat supaya agenda demokrasi bekerja dengan baik. Supaya masyarakat mengerti bahwa politik identitas yang melampaui kewenangannya adalah jebakan untuk mengoyak kerukunan, persatuan dan kedaulatan bangsa.  Kontestasi dalam kancah politik demokrasi Indonesia tujuannya untuk mencari kader terbaik yang mampu membawa Indonesia pada perubahan yang signifikan. Bukan ajang adu identitas.

Pemilu 2024 Bebas dari Kepentingan Kelompok Anti Pancasila dan NKRI

Keinginan kita semua adalah pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang tidak terjadi pembajakan agama untuk kepentingan politik. Jangan sampai agama dipolitisasi pada Pilpres yang akan datang.

Penilaian dan pilihan terhadap calon boleh berbeda. Pilihan politik bisa tidak sama, namun sebagai sesama warga negara selayaknya harus tetap hidup harmonis berdampingan dengan segala pluralitas yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia. Identitas kebangsaan kita tidak boleh dikoyak oleh politik identitas.

Apa yang harus kita lakukan untuk membendung arus politik identitas?

Satu yang harus kita sepakati, “Hentikan politik identitas demi NKRI”. Harus disadari, kalau sampai diskursus politik identitas sampai mendominasi dalam kontestasi Pilpres 2024 memiliki resiko besar memicu konflik horizontal dan perpecahan bangsa.

Karena itu, multikulturalisme di Indonesia yang berjalan damai dan tentram, tidak boleh dibuat gaduh hanya gara-gara politik. Jangan sampai fondasi NKRI yang sudah sangat kokoh terkoyak hanya gara-gara Pilpres 2024.

Terutama, yang harus menjadi perhatian adalah kepentingan kelompok pengusung khilafah. Kontestasi Pilpres harus bersih dari kepentingan tersebut serta bersih dari kelompok radikal yang sengaja masuk untuk mewarnai Pilpres 2024. Mereka akan menyusupkan agen-agennya untuk mendukung calon dan berkeinginan menempati pos-pos penting dalam pemerintahan.

Kalau hal ini sampai terjadi, nasib buruk bangsa sudah di depan mata. Kalau mereka sampai berkuasa, Indonesia hanya tinggal nama. Generasi berikutnya hanya akan tahu Indonesia dari kisah tutur bahwa NKRI pernah ada.

Harapannya, Pilpres 2024 nanti merupakan momentum lahirnya pemimpin yang memiliki visi perubahan untuk Indonesia, bukan untuk satu kelompok atau agama tertentu. Seorang pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pilpres 2024 menjadi momentum berlangsungnya demokrasi di masa mendatang.

Facebook Comments