Politisasi Syariah, Populisme Islam dan Masa Depan Demokrasi Kita

Politisasi Syariah, Populisme Islam dan Masa Depan Demokrasi Kita

- in Suara Kita
230
1
Politisasi Syariah, Populisme Islam dan Masa Depan Demokrasi Kita

Salah satu isu penting yang mengemuka dalam lanskap sosial-politik Indonesia pasca Reformasi ialah kembalinya Islam politik ke panggung politik nasional. Tiga dekade lebih rezim otoriter Suharto memberangus kebebasan kelompok Islam untuk mengartikulasikan gagasan dan ideologinya di kancah politik.

Gerakan Reformasi 1998 mengubah semua itu. Lengsernya Suharto menandai berakhirnya pemberlakuan asas tunggal dalam ranah sosial-politik. Momen ini dimanfaatkan betul oleh kelompok Islam politik yang di masa Suharto dipaksa bungkam dan berada di pinggiran untuk kembali masuk ke gelanggang politik.

Pemilihan Umum tahun 1999 yang merupakan Pemilu pertama pasca Reformasi pun diwarnai oleh kemunculan sejumlah partai Islam. Memang tidak semua partai Islam mendapatkan suara signifikan. Namun, kemunculannya cukup mewarnai arus baru demokrasi di Indonesia.

Komoditas politik utama partai Islam menarik suara konstituen wacana memperjuangkan pemberlakuan syariah di Indonesia. Sejumlah partai Islam bahkan mengusulkan “Piagam Jakarta” sebagai dasar negara menggantikan Pancasila. Namun, wacana itu mentah di parlemen karena kalah suara dengan partai berhaluan nasinoalis.

Baca juga : Pancasila: Basis Kemaslahatan Berbangsa dan Bernegara

Namun demikian, gagasan pemberlakuan syariah tidak serta merta surut. Gagasan itu mendapat angin segar ketika pemerintah memberlakukan sistem otonomi daerah. Melalui saluran otonomi daerah, gerakan formalisasi syariah menjamur di sejumah wilayah Indonesia. Alhasil, banyak daerah kini menerapkan peraturan berbasis syariah Islam.

Dua puluh tahun lebih era Reformasi berjalan, penetrasi politik Islam kian kuat. Dari Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 sampai Pilpres 2019, kita melihat bagaimana kelompok Islam konservatif-kanan memainkan manuver politik dengan cukup dominan.

Pada Pilpres 2014, untuk pertama kalinya isu keislaman dieksploitasi sedemikian masif. Fenomena politisasi Islam itu memuncak pada Pilkada DKI 2017 dengan munculnya gelombang aksi massa yang digerakkan oleh eksponen Islam konservatif. Demonstrasi yang berawal dari isu penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu kental dengan nuansa politik praktis. Momen itulah yang menandai apa yang kerap disebut sebagai gerakan “Populisme Islam”.

Ancaman Demokrasi

Lema populisme muncul pertama kali di barat sejak era tahun 1930-an, terutama di kawasan Amerika Latin. Tidak mudah memahami akar kemunculan maupun definisi dasar dari populisme itu, di sejumlah negara, gerakan populisme memiliki kekhasannya masing-masing.

Margareth Canovan (1981) misal, mendefinisikan populisme sebagai suatu bentuk pendekatan atau gerakan politik yang mengklaim selalu berbicara, mewakili dan membela rakyat biasa berhadapan dengan elite politik atau ekonomi. Pada praktiknya, populisme adalah semacam wadah yang bisa diisi oleh ideologi kiri (sosialisme-komunisme) maupun ideologi kanan-konservatif.

Belakangan, populisme sayap kanan menjadi kekuatan politik dominan di sejumlah negara. Kekecewaan publik dunia pada sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme telah menyuburkan retorika konservatisme kanan. Keberhasilan politik populisme itu dapat dilihat dari kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat, Jair Bolzorano di Brazil juga kemunculan isu British Exite di Inggris.

Di benua Amerika dan Eropa, populisme dicirikan dengan sikap anti kelompok minoritas seperti imigran, golongan kulit hitam, muslim juga kelompok minoritas lain seperti seperti LGBTIQ (lesbian, gay, bisexual, trans-sexual, inter-sexual, queer). Tidak hanya di Barat gelombang politik populisme juga berkembang di negara-negara muslim. Tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, populisme berkelindan dengan politik identitas berbasis agama.

Kemunculan gerakan 212 yang terbentuk saat mencuatnya kasus penistaan agama oleh Ahok adalah contoh nyata bagaimana gelombang populisme Islam tengah melanda Indonesia. Gerakan itu tidak hanya mampu mengubah lanskap politik Ibu Kota, namun juga berhasil mengubah kondisi politik nasional secara keseluruhan.

Pertemuan antara politisisasi syariah di satu sisi dan populisme Islam di sisi lain adalah satu hal yang patut diwaspadai. Formalisasi syariah yang terejawantahkan ke dalam munculnya perda syariah dan munculnya populisme Islam dalam banyak hal telah mendegradasi kualitas demokrasi kita. Lima tahun terakhir kita menyaksikan bagaimana intoleransi agama tumbuh subur, kebebasan beragama menurun drastis dan kebebasan sipil pun terancam. Inilah barangkali titik nadir perjalanan demokrasi Indonesia selama era Reformasi.

Jika kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinan demokrasi kita akan berujung pada paradoks. Yakni kondisi di mana demokrasi yang dilandasi kebebasan gagal melahirkan transformasi sosial, alih-alih menjadi ajang perdebatan tidak produktif dan nirgagasan. Demokrasi akan terjebak pada lingkaran setan sentimen kebencian dan polarisasi politik yang membuat publik berada dalam ketidakpastian.

Asumsi itu terkonfirmasi oleh data Economist Intellegenti Unit tentang Global Democracy Index 2018 yang menempatkan Indonesia di urutan ke 60 dari 167 negara. Peringkat Indonesia bahkan kalah dari Thailand (57), Papua Nugini (59) dan Timor Leste (42). Salah satu faktor buruknya peringkat indeks demokrasi Indonesia ialah menguatnya sentimen identitas dalam politik praktis yang lantas melahirkan fenomena ujaran kebencian dan sebaran berita palsu.

Narasi Tandingan

Namun demikian, kita seharusnya tidak terjebak pada pesimisme dalam memandang masa depan demokrasi kita. Kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberikan semacam pengharapan bahwa populisme berbalut politik identitas tidak sedemikian kuat dalam lanskap politik Tanah Air. Dalam kalimat lain, kita dapat menyebut bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf adalah kekalahan dari populisme Islam.

Tugas berat kita ke depan adalah bagaimana menjaga demokrasi agar tidak tertelikung oleh gerakan politisasi syariah dan gelombang populisme Islam. Merawat demokrasi yang susah payah kita perjuangkan itu tentu membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat sipil (civil society).

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia harus menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warganegara tanpa kecuali. Pemerintah juga harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak berat sebelah dan tidak menguntungkan golongan tertentu.

Hal ini penting mengingat ketimpangan dalam bidang ekonomi serta ketidakadilan dalam penegakan hukum akan menyuburkan sentimen kebencian pada pemerintah dan elite-elite di lingkaran kekuasaan. Ketimpangan dan ketidakadilan itulah yang kerap dijadikan sebagai komoditas politik oleh para eksponen populisme Islam.

Di sisi lain, peran aktif masyarakat sipil dalam menciptakan ruang publik yang diskursif dan demokratis juga mutlak diperlukan. Seperti diketahui, gerakan populisme Islam selama ini lebih banyak mengandalkan strategi pembentukan opini di kanal-kanal media sosial. Mereka menggiring opini publik agar anti-pati pada pemerintah dengan jalan mengamplifikasi isu-isu yang acapkali tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Narasi kebencian yang dibingkai dengan berita-berita palsu itu tentu harus dilawan dengan narasi-narasi lain yang lebih mencerdaskan dan mencerahkan. Di titik inilah, jaringan masyarakat sipil yang berkomitmen pada tegaknya demokrasi idealnya memainkan perannya secara maksimal.

Publik perlu dicerahkan dengan isu dan gagasan yang subtansial. Publik harus diberikan pemahaman bahwa praktik politisasi syariah dan populisme islam tidak lebih dari strategi politik elite-elite tertentu demi meraih kekuasaan. Mereka tidak lebih dari politisi Machiavelian yang menghalalkan segala cara meraih kekuasaan.

Facebook Comments