Prinsip Syari’at Islam Ada dalam Pancasila

Prinsip Syari’at Islam Ada dalam Pancasila

- in Suara Kita
218
2

Banyak di antara ummat Islam di Indonesia yang masih mempertentangkan Pancasila dan Islam. Hal tersebut setidaknya terjadi pada upaya pembebasan bersyarat atas tahanan Ba’asyir yang kemudian tidak dilanjutkan karena tidak menyetujui adanya pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa ini mungkin satu dari banyak orang yang memiliki paham serupa di negara Indonesia. Sehingga diperlukan penjelasan apakah syari’at atau Islam itu dan Pancasila di sisi lain sehingga keduanya tidak perlu ditentangkan. Dengan pemahaman seperti tersebut menjadikan setiap ummat Islam akan lebih memahami ajaran Islam dan kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara apalagi di saat sekarang bangsa Indonesia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-74 tahun.

Secara historis keberadaan Pancasila merupakan sebuah kesepatan bersama oleh komponen bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan kompromi atas pencoretan kata tertentu dalam piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sehingga mereka yang menyusun naskah tersebut melakukan kompromi yang menghasilkan sebuah dokumen yang mengayomi semua pihak yang beragam di dalamnya. Sehingga Pancasila yang sila-silanya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tidak lagi mencantumkan kata Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.dengan demikian, perubahan ini merupakan kesepakatan bersama untuk menjaga kebhinekaan yang ada di NKRI yang baru dilahirkan.

Baca juga : Pancasila: Wakaf Syariah Umat Islam

Apakah Syari’at Islam itu? Kata syari’at terdapat sebanyak lima kali di dalam al-Qur’an. Kelima ayat tersebut terdapat dalam Q.S. al-Syura (42): 13, 21, al-A’raf (7): 163, al-Ma’idah (5): 48 dan Q.S. al-Jasyiyah (45): 18. Kata tersebut diartikan dengan jalan yang digariskan Tuhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik manusia. Sehingga konsep syari’at adalah konsep praktis dalam berperilaku yang meliputi keyakinan maupun tindakan yang tercermin dalam kehidupan seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi totalitas kehidupan manusia dalam kesehariannya. Dengan demikian, konsep tentang syari’at terus berkembang dalam sejarahnya.

Istilah di atas kemudian memunculkan beragam istilah lain yang merujuk pada hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Audah dalam bukunya yang berjudul Maqasid al-Syari’ah  as Philoshophy of Islamic Law A System Aproach. Ada empat istilah yang melingkupinya yaitu syari’at, fiqih, qanun, dan ‘urf. Fiqih lebih banyak digunakan dalam rangka pemahaman atas al-Qur’an dan Hadis yang terkait erat dengan aturan-aturan praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dengan pernyataan tersebut fiqih tidak terkait dengan persoalan aqidah atau keyakinan. Sedangkan kata qanun sering diartikan sebagai perundang-undangan yang tertulis dalam sebuah negara. Adapun ‘urf terkait erat dengan kebiasan yang berkembang di masyarakat luas. Namun dari empat hal tersebut setidaknya dua istilah yang sering diperdebatkan yakni syari’ah dan fiqih. Syari’at lebih merupakan hukum dari Allah swt. sedangkan fiqih merupakan pemahaman, di mana syari’at merupakan sesuatu yang sempurna sedangkan pemahaman atau fiqih itu tidak sempurna. Dengan demikian, diperlukan pembedaan di antara keduanya.

Syari’at Islam itu adalah sesuatu yang mengandung nilai luhur karena bersumber dari Tuhan. Konsekwensi dari hal tersebut maka yang dibahas di dalamnya adalah moral bukan sesuatu yang terperinci seperti dalm fiqih. Karaketr lain dari syari’at adalah sifatnya personal. Hal demikian dikarenakan terkait erat dengan keyakinan seseorang yang antara satu dengan yang lain dapat berbeda dalam mengamalkan hukum Islam di negara manapun kecuali hukuman pidana yang diatur oleh negara. Karakter lain adalah syari’at tidak tergantung pada negara tertentu dan dinamis  sifatnya yang nengikuti gerak sosial masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, syari’at Islam meliputi meliputi  keadilan, kasih sayang, kebijakan, dan kebaikan yang sidat-sifat itu merupakan sifat yang baik.

Kenyataan di atas kemudian dikembangkan oleh beragam pemikir tentang tujuh hak manusia yang harus dilindungi oleh negara. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Muhamamd Abed al-Jabiri dalam bukunya Democracy, Human Right and Law in Islamic Thought. Ketujuh hal tersebut adalah hak hidup dan menikmati kehidupan, hak berkeyakinan, hak memperoleh pengetahuan, hak untuk tidak setuju, hak bermusyawarah, hak kesetaraan dan keadilan dan hak orang-orang tertindas. Dengan melalui pemahaman tersebut, maka nilai-nilai yang ada terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan pandangan di atas dalam penyusunan Pancasila juga melibatkan ulama besar di dalamnya. Setidaknya mereka itu antara lain KH. Wahid Hasyim dari NU dan ulama lain dari Muhammadiyah. Apa yang di dalam Pancasila sesungguhnya adalah menampakkan atas Islam yang rahmatan li al-alamin.  Sehingga tidak heran jika Prof. Dr. Hamka Haq, MA seorang guru besar dari UIN Alauddin Makassar membuat sebuah buku yang berjudul Pancasila 1 Juni 1845 dan Syari’at Islam. Dalam buku tersebut beliau mengupas tuntas dari lima sila yang ada yang semuanya sesuai dengan prinsip yang ada dalam al-Qur’an. dengan demikian, tidak perlu dipertentangkan antara Syari’at yang bersumber dalam al-Qur’an dan Pancasila.

Kesesuain tersebut adalah dibuktikan dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kelima sila tersebut sesuai dengan prinsip syari’at. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan prinsip Q.S. al-Baqarah (2): 163 merupakn prinsip hubungan antara manusia dan Tuhannya. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang sesuai dengan Q.S. al-Ma’idah (5): 8 yang mengatur hungunagn sesama manusia yaitu adanay saling menghargai di antara sesam dan berperilaku adil di dalamnya.  Sila ketiga persatuan Indonesia yang merupakan pengejawantahan dari Q.S. Ali Imran (3): 108 dan Q.S. al-Hujurat (49): 10 yang menyuruh pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dari beragam unsur dalam diri manusia. Sila  keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Q.S. Ali Imran (3): 159, Q.S. al-Syura (42): 38 yang menyebut kata bermusyawarah dalam meyelesaikan sesuatu urusan. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sesuai dengan prinsip dalam Q.S. al-Nahl (16): 90 di mana Allah swt. menyuruh manusia berbuat adil dan berbuat kebaijikan.

 

Facebook Comments