Problem Loyalitas ASN dan Pentingnya Membentengi Penjaga Negara dari Radikalisme

Problem Loyalitas ASN dan Pentingnya Membentengi Penjaga Negara dari Radikalisme

- in Suara Kita
724
0
Problem Loyalitas ASN dan Pentingnya Membentengi Penjaga Negara dari Radikalisme

Isu Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar paham radikal itu bukan asumsi, apalagi halusinasi. Beragam survei dari lembaga independen telah membuktikannya. Misalnya hasil survei The Wahid Foundation tahun 2019 yang menyebutkan bahwa radikalisme telah merambah kalangan birokrat dan pegawai BUMN.

Terlepas dari hasil survei tersebut, kita sebenarnya dengan mudah menemukan gejala radikal di kalangan ASN. Di media sosial misalnya, banyak sekali akun penyebar kebencian pada pemerintah dan propagandis radikalisme dimiliki oleh para ASN. Mereka kerap mencaci pemerintahan yang sah saat ini. Tidak hanya itu, banyak ASN yang terang-terangan menunjukkan sikap anti-Pancasila dan NKRI. Mereka menganggap Pancasila dan NKRI sebagai produk kafir dan tidak cocok dengan ajaran Islam.

Lebih parah lagi, banyak ASN yang terang-terangan mendukung aksi kekerasan dan teror dan mengglorifikasinya sebagai jihad. Pandangan ini menjalar di institusi pemerintah secara diam-diam namun masif. terbukti, ketika ormas penyokong gerakan radikal, yakni HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dibubarkan medio 2017 lalu, ribuan ASN terbongkar kedoknya sebagai anggota organisasi tersebut.

Adalah hal yang ironis jika ASN sebagai pelayan masyarakat sekaligus role-model masyarakat dalam kehidupan bernegara justru terpapar ideologi radikal. Apalagi jika virus radikalisme itu sudah sampai di tubuh TNI-Polri yang notabene merupakan institusi penjaga NKRI. Fenomena ini tentu tidak bisa dipandang sepele apalagi disikapi permisif. ASN, apalagi anggota TNI dan Polri yang terpapar ideologi radikal tidak hanya melanggar etika profesi dan menyalahi sumpah jabatan, namun juga mengancam keutuhan NKRI.

Bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika para pemegang kebijakan justru berpandangan anti-NKRI dan Pancasila? Penyebaran radikalisme di kalangan ASN juga menjadi sinyalemen adanya problem loyalitas di kalangan para abdi negara.

Pentingnya Deteksi Dini dan Pencegahan Radikalisme di Kalangan ASN

Maka, dalam hal ini pemerintah harus mengambil Langkah tegas. Hal pertama yang wajib dilakukan ialah memperketat pengawasan bagi ASN agar tidak terpapar paham radikal ialah sebuah keharusan. ASN, termasuk Polri dan TNI harus diawasi, dipantau dan di saat yang sama harus di-reedukasi. Bagi mereka yang telah terbukti terpapar paham radikal apalagi terlibat jaringan teroris, perlu diberikan sanksi yang tegas. Pemerintah tidak boleh menoleransi sedikit pun apalagi memberi ruang bagi ASN radikal. Sedangkan bagi para ASN yang belum terpapar paham radikal, perlu dilakukan re-edukasi ihwal wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.

Setiap institusi wajib memiliki unit khusus yang bertugas mendeteksi dini sekaligus mencegah masuknya radikalisme di kalangan ASN. Setiap aktivitas ASN, mulai dari keterlibatannya di ormas keagamaan, maupun aktivitas di media sosial harus dipantau. Hal ini dilakukan bukan untuk memberangus kebebasan ASN melainkan untuk mencegah virus radikalisme menyebar di tubuh pemerintah.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki banyak regulasi untuk mengawasi ASN. Antara lain UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 42 Tahun 2008 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika PNS, PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi itu harus dimaksimalkan implementasinya.  

Membangun Loyalitas di Kalangan ASN

Langkah kedua yang tidak kalah pentingnya ialah membenahi mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selama ini, harus diakui telah melahirkan ASN yang profesional dan berintegritas. Hal ini terbukti dari meningkatnya kualitas layanan publik. Namun, harus diakui di saat yang sama, mekanisme tes CPNS belum mampu melahirkan ASN yang loyal terhadap negara. Padahal, loyalitas terhadap negara merupakan hal terpenting bagi ASN. Profesionalitas dan integritas tidak akan berarti apa-apa jika para ASN miskin loyalitas terhadap negara.

Model seleksi CPNS yang hanya mengandalkan TKD (Tes Keterampilan Dasar) dan TKB (Tes Kemampuan Bidang) saja kiranya belum cukup untuk menyaring calon-ASN yang loyal. Diperlukan model tes lain yang menjamin peserta yang lolos memiliki komtimen kebangsaan yang kuat. Kita harus mengubah mindset ASN bukan lagi sekadar pelayan masyarakat atau abdi negara, namun juga aktor dan agen yang mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI dengan setiap pada ideologi negara, yakni Pancasila.

Terlebih bagi calon anggota Polri dan TNI, diperlukan sistem seleksi yang benar-benar ketat untuk menyaring sosok yang benar-benar nasionalis dan patriotis. TNI dan Polri ialah benteng terdepan penjaga NKRI dari musuh internal dan eksternal. Keutuhan NKRI mensyaratkan keberadaan TNI-Polri yang steril dari anasir radikalisme dan terorisme.

Facebook Comments