Problem Pendirian Rumah Ibadah dan Keberpihakan Kepala Daerah terhadap Kerukunan

Problem Pendirian Rumah Ibadah dan Keberpihakan Kepala Daerah terhadap Kerukunan

- in Faktual
321
0
Problem Pendirian Rumah Ibadah dan Keberpihakan Kepala Daerah terhadap Kerukunan

Belum selesai keterkejutan dari kasus kehadiran Kepala Daerah Kota Bandung yang menghadiri peresmian Gedung Dakwah Annas yang dianggap bagian mendukung kelompok intoleran, Aksi Wali Kota Cilegon yang ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja menuai banyak reaksi. Tak pelak, akun IG Wali Kota pun diserbu para netizen.

Kepala daerah yang tunduk dengan tekanan massa yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon ini tidak membuktikan diri sebagai mediator dan fasilitator yang baik dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ia seolah menampakkan keberpihakan dalam situasi dua kubu yang sedang bersengketa dengan menuruti kemauan massa.

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, turun tangan dengan memerintahkan dua menterinya, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mencari titik temu penolakan gereja Maranatha di Cilegon tersebut. PBNU juga merespon dengan mengajak Kemenag untuk mengkaji kembali dan Pemerintah Wali Kota untuk meninjau ulang dasar hukum SK Bupati Serang tahun 1975 serta memfasilitasi tokoh umat beragama setempat. Romo Benny pun ikut memberikan kritik bahwa kepala Daerah sejatinya harus menyediakan rumah ibadah sebagai hak konstitusional warga negara.

Memang isu pendirian rumah ibadah bagi non muslim bukan kali ini saja terjadi. Di berbagai daerah problem pendirian rumah ibadah yang melibatkan resistensi itu kerap terjadi dan mengganggu kerukunan dan harmoni di suatu daerah. Ada yang bisa diselesaikan, ada pula yang berlarut-larut. Pada akhirnya, isu ini pun menyeret pada potensi kerukunan dan perpecahan di tengah masyarakat jika tidak dikelola secara cepat dan baik.

Rumah Ibadah Hak Konstitusional

Sebagai negara yang menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk keyakinan dan beribadah adalah persoalan rumah ibadah adalah bagian penting dari ekspresi kebebasan umat beragama. Rumah ibadah sejatinya merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus diberikan jaminan.

Hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama, telah ditetapkan dalam Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (2), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 28 E ayat (1) dan (2), juga tercantum dalam UU No.39/1999 ttg HAM Pasal 4 dan Pasal 22. Pendirian rumah ibadah adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai agama, sehingga menyangkut hak beragama dan beribadah.

Dalam prakteknya, memang terasa tidak semulus jaminan dalam perundang-undangan. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah lama berinisiatif agar persoalan ini tidak menjadi penyakit kerukunan antar umat. Pemerintah dalam hal ini Kemenag dan Kemendagri pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Baragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang selanjutnya dikenal dengan PBM tahun 2006.

Mencari Solusi

Sayangnya, tidak semua kepala daerah juga memahami dengan betul PBM tersebut. Kendala pendirian rumah ibadah dan kisruh yang menyertainya karena kelambanan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kondisi yang ada. Dalam kasus Kota Cilegon justru ada regulasi klasik yang dipegang masyarakat dalam melarang berdirinya rumah ibadah. Karena itulah, salah satu hal penting untuk dilakukan adalah penertiban regulasi di daerah yang mempunyai semangat yang bertentangan dengan PBM 2006.

Selanjutnya, solusi penting dalam kasus pendirian rumah ibadah adalah kecepatan Kepala Daerah untuk merangkul dan memfasilitasi semua kelompok dengan melibatkan stakeholder seperti Kementerian Agama Wilayah, FKUB dan tokoh agama. Peran ini penting dimainkan agar isu ini tidak makan oleh gerakan kelompok tertentu yang justru memicu keretakan sosial. Lambannya, pemerintah daerah justru menjadi angin segar bagi munculnya kelompok yang jelas akan memicu keretakan persaudaraan lintas agama di daerah.

Hak membangun rumah ibadah adalah hak konstitusional senyampang telah memenuhi syarat administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalaupun harus bertentangan dengan kearifan dan kondisi lokal, pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan solusi negosiasi, rekonsiliasi ataupun relokasi yang bisa diterima semua pihak. Ketika demo itu muncul menunjukkan kelemahan pemerintah daerah dalam mengelola perbedaan.

Pemerintah daerah harus mempunyai komitmen kuat dalam memenuhi hak konstitusional warga negaranya dalam beribadah. Memfasilitasi, memediasi dan mencari solusi adalah mutlak dilakukan sebelum isu ini melebar menjadi keretakan horizontal yang meluas. Sikap netral sebagai fasilitator penting dilakukan bukan justru mencari aman karena tekanan massa tetapi mengabaikan hak konstitusi warganya.

Facebook Comments