Regulasi dan Edukasi sebagai Jalan Menutup Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Regulasi dan Edukasi sebagai Jalan Menutup Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

- in Suara Kita
220
2
Regulasi dan Edukasi sebagai Jalan Menutup Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) kini semakin berkembang di Indonesia. Beberapa waktu lalu terungkap beberapa orang bahkan ratusan yang sudah berbaiat pada kelompok ini seperti kejadian di Garut, Lampung hingga Sumatera Barat. Ideologi NII nampaknya tidak pernah padam bahkan bisa bermetamorfosa dalam bentuk yang beragam.

Terbukti kelompok Khilafatul Muslimin sebagai bagian dari sejarah dan ideologi NII Nampak semakin berani muncul di permukaan. Mereka berani melakukan konvoi dengan menggunakan dengan menggunakan atribut Khilafah dengan slogan yang provokatif tentang bangkitnya khilafah.

Secara historis dan ideologis asal usul Khilafatul Muslimin tentu tidak bisa dilepaskan dari NII. Diketahui sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini merupakan mantan anggota NII. Pendiri yang juga merupakan  pemimpin khilafatul muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja yang merupakan mantan anggota NII yang kini dianggap sebagai khalifah.

NII pernah menorehkan noktah hitam dalam sejarah NKRI. Keinginan untuk untuk mengubah Ideologi pancasila dengan Ideologi Khilafah dan berniat untuk menggulingkan pemerintah telah menjadi sejarah kelam pemberontakan. NII memulai gerakan ketika situasi Negara sedang masa transisi membangun sebuah bangsa. NII bisa ditegas, tetapi ideologinya tidak mati dan tetap dipegang oleh para mantan anggotanya.

Khilafatul Muslimin dengan dalih apapun dengan mengakui tidak bertentangan dengan Pancasila adalah sebuah strategi. Pada saatnya, ketika kondisi negara tidak stabil dan terdapat perpecahan, sedikit demi sedikit mereka akan merayapi pemerintahan dan mengambil alih kuasanya dengan cara mengelabuhi banyak kalangan masyarakat dengan dalih agama.

Karena alasan inilah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap pendiri sekaligus pemimpin Ketua Khilafatul Muslimin, Abdul Qodir Hasan Baraja di Bandar Lampung pada hari selasa kemaren. Sebenarnya Abdul Qadir mengaku mendukung NKRI dan Pancasila, namun pada faktanya kegiatan Abdul Qadir bertentangan dengan nilai Pancasila dan bahkan berpotensi menyebarkan hasutan dan kabar bohong (hoax).

Selebaran yang telah di bagi-bagikan ketika mereka konvoi dinilai berisikan hasutan yang bertentangan dengan konstitusi. Sudah jelas, gerakan NII dan Khilafatul Muslimin merupakan kelompok yang anti terhadap ideologi Pancasila dan anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena yang terjadi sekarang ini ketika Khilafatul Muslimin mampu menimbulkan kegaduhan publik tentu bagian dari lemahnya regulasi yang melarang ideologi anti Pancasila di negeri ini. Dibutuhkan ketegasan dari pemerintah supaya berbagai virus ideologi anti Pancasila ini tidak menjalar ke penjuru Indonesia dan mempengaruhi masyarakat.

Tanpa adanya regulasi tegas, gerakan NII dikhawatirkan menjadi ancaman besar bagi Indonesia untuk ke depannya. Kekacauan yang ditimbulkan dinilai sebagai strategi mereka untuk mencari simpati dan dikenal lebih luas kepada masyarakat. Mulai saat ini pemerintah harus tegas dalam membuat regulasi  yang betul-betul mampu melindungi Pancasila dari serangan ideologi apa pun.

Selain itu penting juga bagi Pemerintah melalui polri menjelaskan secara rinci dan gambling perilaku dan juga rekam jejak perbuatan jahat yang telah di lakukan oleh gerakan NII dan juga para anggotanya kepada masyarakat luas. Pentingnya wawasan seperti ini guna memberikan kesadaran bahwa NII dengan turunan organisasi dan kelompok yang masih memegang teguh ideologi ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa. Menurut Pengakuan alumni NII yang sudah bertaubat, seperi mereka yang tergabung dalam NII Crisis Center menggambarkan aksi dan modus kejahatan yang meraka lakukan.

Tantangan kita memang cukup berat, karena kelompok radikalisme saat ini sudah bermetamorfosa menjadi ormas-ormas yang seolah pro terhadap ideologi Pancasila, padahal tujuannya berbeda. Doktrinisasi kelompok radikalisme dan intoleransi dilakukan secara masif di lingkungan masyarakat, tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Karena itu pemerintah dan organisasi kemasyarakatan harus mampu berperan aktif dalam pencegahan dengan cara menguatkan nilai-nilai Pancasila.

Dan terpenting pemerintah tidak memberikan ruang terhadap kelompok atau gerakan yang secara nyata memiliki ideologi dan cita-cita yang bertentangan dengan falsafah negara. Regulasi dan edukasi penting dilakukan secara bersamaan untuk mencegah menyebarnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

Facebook Comments