Residu Pilkada 2024 dan Rekonsiliasi Politik ala Rasulullah

Indonesia baru saja menyelesaikan Pilkada Serentak Nasional, yang tak bisa dinafikan, masih menyisakan residu politik, baik di tingkat elite maupun masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk belajar dari teladan Rasulullah SAW dalam membangun rekonsiliasi yang kokoh melalui pendekatan yang inklusif dan visioner. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah dalam merumuskan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah.

Dokumen itu tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi pertama dalam Islam, tetapi juga sebagai simbol rekonsiliasi politik dan sosial yang berhasil mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, termasuk Muslim, Yahudi, dan kaum pagan. Pendekatan Rasulullah SAW dalam menciptakan perdamaian dan harmoni melalui Piagam Madinah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana membangun stabilitas di tengah perbedaan, yang relevan untuk diaplikasikan dalam konteks politik modern Indonesia.

Piagam Madinah disusun oleh Rasulullah SAW setelah hijrahnya beliau dan para sahabat ke Madinah, yang saat itu dikenal sebagai Yatsrib. Kota ini merupakan tempat tinggal beragam suku dan komunitas, termasuk kaum Anshar (Aus dan Khazraj) yang telah menerima Islam, kaum Muhajirin yang baru datang dari Mekah, serta komunitas Yahudi seperti Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Sebelum kehadiran Rasulullah SAW, Madinah sering dilanda konflik antar suku yang berkepanjangan, seperti perang antara Aus dan Khazraj.

Rasulullah SAW memahami bahwa stabilitas Madinah tidak dapat dicapai tanpa adanya rekonsiliasi di antara berbagai kelompok ini. Oleh karena itu, beliau mengambil inisiatif untuk menyusun Piagam Madinah sebagai dasar hidup bersama yang harmonis. Dalam perspektif politik modern, langkah Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah dapat dianggap sebagai pendekatan inclusive governance, yaitu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang latar belakang agama atau suku yang ada. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Madinah.

Salah satu prinsip utama yang diusung dalam Piagam Madinah adalah konsep persatuan dalam keberagaman. Rasulullah SAW menegaskan bahwa semua penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu umat (ummah wahidah). Prinsip ini tercermin dalam pasal pertama Piagam Madinah yang menyatakan bahwa “kaum Muslimin dan komunitas Yahudi adalah satu bangsa yang hidup di bawah satu kesepakatan.” Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan keyakinan dan tradisi, semua warga Madinah dipersatukan oleh komitmen untuk menjaga perdamaian dan prinsip saling melindungi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam membangun rekonsiliasi. Dalam pasal-pasal Piagam Madinah, disebutkan bahwa setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Misalnya, jika terjadi perselisihan di antara penduduk, maka penyelesaian harus merujuk pada hukum Allah dan keputusan Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Madinah.

Dengan pendekatan ini, Rasulullah SAW berhasil menciptakan kepercayaan di antara berbagai kelompok, termasuk komunitas non-Muslim, karena mereka merasa dilibatkan dalam sistem yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini relevan untuk diterapkan dalam konteks politik Indonesia pasca-Pilkada, di mana rekonsiliasi harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpinggirkan.

Dalam pasal-pasal Piagam Madinah, disebutkan bahwa semua kelompok di Madinah harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam membangun persatuan berdasarkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam konteks politik modern, hal ini mengajarkan bahwa rekonsiliasi harus disertai dengan komitmen bersama untuk bekerja sama dalam membangun bangsa, terlepas dari perbedaan pilihan politik selama proses pemilu yang sengit.

Rekonsiliasi politik ala Rasulullah SAW juga didasarkan pada prinsip dialog dan musyawarah. Ketika menyusun Piagam Madinah, Rasulullah SAW melibatkan perwakilan dari semua kelompok di Madinah untuk memastikan bahwa setiap pihak merasa memiliki dokumen tersebut. Pendekatan partisipatif ini menjadi salah satu kunci keberhasilan rekonsiliasi, karena setiap kelompok merasa suaranya didengar dan dihargai dalam kehidupan bersama.

Teladan Rasulullah SAW dalam membangun rekonsiliasi melalui Piagam Madinah juga menekankan pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati. Rasulullah SAW tidak hanya menghormati keberagaman agama dan budaya di Madinah, tetapi juga memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menjalankan tradisinya masing-masing selama tidak mengganggu stabilitas masyarakat. Pendekatan ini mengajarkan bahwa rekonsiliasi tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi menciptakan harmoni di tengah keberagaman.

Dengan ini, Piagam Madinah membuktikan bahwa rekonsiliasi politik yang inklusif, adil, dan berbasis dialog dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam situasi politik Indonesia pasca-Pilkada, pelajaran dari Piagam Madinah mengajarkan bahwa rekonsiliasi tidak hanya sekadar upaya untuk meredam konflik, tetapi juga langkah strategis untuk membangun persatuan yang berkelanjutan.

Dengan meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita dapat membangun sistem politik yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga kolaboratif, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Rekonsiliasi ala Rasulullah adalah bukti bahwa perdamaian dan harmoni dapat dicapai jika kita mengutamakan nilai-nilai universal seperti keadilan, solidaritas, dan toleransi. Kini saatnya Indonesia mengadopsi semangat Piagam Madinah untuk memperkokoh persatuan dan menjaga integrasi bangsa.