Resolusi Kebangsaan 2022: Mewujudkan Indonesia Bebas Intoleransi

Resolusi Kebangsaan 2022: Mewujudkan Indonesia Bebas Intoleransi

- in Suara Kita
442
4
Resolusi Kebangsaan 2022: Mewujudkan Indonesia Bebas Intoleransi

Tahun baru selalu membawa spirit baru. Spirit itu bukan melulu soal euforia, dan pesta pora nirmakna. Spirit tahun baru ialah kesediaan untuk merefleksikan diri; apa yang telah dan belum diraih di tahun sebelummya. Serta kehendak menatap ke depan; resolusi yang dibangun dengan optimisme. Selain resolusi yang bersifat individu, kita juga membutuhkan resolusi kebangsaan yang bersifat kolektif.

Salah satu resolusi kebangsaan yang urgen saat ini ialah membebaskan Indonesia dari intoleransi. Menengok perjalanan kita selama tahun 2021, intoleransi tampaknya masih menjadi problem laten di negeri ini. Setara Institute menyebutkan bahwa angka kasus intoleransi agama di tahun 2021 masih terbilang tinggi. Dalam setahun terakhir ada 115 kasus yang dilaporkan. Angka ini menunjukkan masih adanya problem mendasar terkait toleransi Indonesia.

Ke depan, potensi intoleransi di Indonesia agaknya masih tinggi. Keberadaan kelompok intoleran berbaju organisasi keagamaan masih menjadi ancaman kebinekaan. Fenomena politik identitas dan populisme agama juga masih menjadi ancaman bagi toleransi. Belum lagi ditambah dengan memanasnya suhu politik jelang pesta demokrasi 2024 yang sudah terasa sejak sekarang.

Harapan Tahun 2022

Meski demikian, selalu ada harapan bagi penguatan toleransi agama di Indonesia. Setidaknya jika melihat realitas yang mengemuka saat ini. Di satu sisi, pemerintahan saat ini sangat berkomitmen terhadap penegakan toleransi agama. Selama dua periode kepemimpinanya, Presiden Joko Widodo selalu menunjukkan komitmennya untuk menyemai toleransi sekaligus melawan ekstremisme agama. Komitmen pemerintah terhadap toleransi merupakan modal struktural untuk mewujudkan Indonesia bebas dari intoleransi.

Di sisi lain, kita melihat menguatnya gerakan masyarakat sipil yang berkomitmen pada toleransi. Salah satu indikasinya ialah menguatnya gerakan solidaritas terhadap kasus intoleransi agama. Di level kelembagaan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia selalu menunjukkan komitmennya pada toleransi beragama. Ini artinya, kesadaran tentang toleransi sebenarnya justru menguat di tengah ancaman konservatisme agama. Fenomena ini tentu menerbitkan optimisme bahwa toleransi di Indonesia akan semakin membaik.

Mensterilkan Indonesia dari praktik intoleransi merupakan kerja kolektif yang melibatkan semua pihak dengan beragam pendekatan. Kerja kolektif mewujudkan Indonesia yang bebas dari intoleransi itu harus dilakukan dengan mengedepankan tiga hal pokok. Pertama, terstruktur dalam artian upaya mewujudkan Indonesia yang bebas intoleransi harus dilakukan melalui kebijakan yang bersifat top-down alias dari atas ke bawah dan dilakukan sesuai dengan prosedur atau regulasi yang telah disusun sebelumnya.

Reiner Frost dalam bukunya Toleration and Democracy mengistilahkan model toleransi yang terstruktur itu sebagai mission conception. Yakni konsep toleransi yang dilandasi oleh otoritas (negara/pemerintah) sebagai pengatur hubungan antar-agama. Dari toleransi berbasis otoritas pemerintah ini diharapkan lahir kehendak bersama untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (respect conception).

Mensterilkan Indonesia dari Intoleransi

Kedua, sistematis dalam artian bahwa langkah mewujudkan Indonesia yang bebas dari intoleransi harus dilakukan dengan menguraikan dan merumuskan problem intoleransi secara logis sehingga membentuk sistematika yang utuh, terpadu, dan koheren. Metode ini penting untuk melacak akar atau penyebab problem intoleransi di Indonesia. Jika akar dari problem intoleransi itu dapat diidentifikasi, kemungkinan besar kita bisa menghadirkan solusi yang efektif dan efisien.

Ini artinya, pemberantasan intoleransi di Indonesia tidak bisa dilakukan secara sporadis dan parsial. Sebaliknya, pemberatasan intoleransi harus dilakukan secara terencana dan komprehensif. Harus ada semacam rujukan yang jelas ihwal tujuan dan cara untuk memberantas intoleransi secara efektif tanpa melanggar norma dan hak asasi manusia.

Ketiga, masif dalam artian bahwa upaya memberantas intoleransi di Indonesia harus dilakukan secara besar-besaran atawa kolosal dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Di level pemerintah, seluruh lembaga dan instansi idealnya berperan aktif dalam mengampanyekan toleransi agama. Hal paling mudah ialah memastikan di lingkup internal lembaga atau institusinya tidak terjadi praktik intoleransi. Sedangkan di level masyarakat, setiap individu maupun organisasi harus berpartisipasi aktif dalam membumikan toleransi.

Toleransi ialah kata kerja, yang harus dipraktikkan di dunia nyata, bukan diteorikan di seminar atau forum akademik. Pengejawantahan nilai toleransi hanya mungkin terjadi jika masing-masing elemen bangsa berkomitmen untuk saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Toleransi juga bukan hal yang instan alia sekali jadi, alih-alih membutuhkan proses. Disinilah diperlukan proses internalisasi dan perjumpaan antar-kelompok agar nilai toleransi itu hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Facebook Comments