Sengkarut Media Sosial dan Pentingnya Menghijrahkan Bangsa Dari Sindrom Kebencian

Sengkarut Media Sosial dan Pentingnya Menghijrahkan Bangsa Dari Sindrom Kebencian

- in Suara Kita
183
0
Sengkarut Media Sosial dan Pentingnya Menghijrahkan Bangsa Dari Sindrom Kebencian

Media sosial sebagai ruang publik digital telah memberikan warna dalam kehidupan kita. Medsos telah berperan dalam mengakselerasikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, di saat yang sama medsos juga menyisakan residu persoalan. Antara lain maraknya narasi kebencian, provokasi, adu-domba dan perpecahan. Kasus yang belakangan ini menjerat seorang tokoh publik, yakni Roy Suryo atas kasus meme stupa bergambar mirip wajah Jokowi membuktikan bahwa medsos ibarat pedang bersisi dua.

Jika digunakan dengan bijak, medsos bisa memberikan banyak maslahat. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, medsos bisa menjadi senjata makan tuan. Kasus Roy Suryo ini membuktikan bahwa narasi kebencian dan perpecahan yang disebar melalui medsos pasti ada konsekuensi hukumnya. Ditetapkannya Roy Suryo sebagai tersangka kasus pelanggaran UU ITE juga membuktikan bahwa penegakan hukum di negeri ini tidak tebang pilih. Tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di negeri ini. Siapa berbuat salah, ia harus mempertanggungjawabkan risikonya baik secara hukum.

Wajah media sosial kita yang penuh sengkarut mencerminkan kondisi kebangsaan kita di dunia nyata. Merebaknya narasi kebencian dan perpecahan di media sosial ialah manifestasi dari segregasi sosial di tengah masyarakat. Jika dilacak ke belakang, segregasi sosial di masyarakat ini tentu berkelindan erat dengan fenomena polarisasi politik yang menggejala sejak Pilpres 2014 dan terus berlanjut hingga sekarang.

Zulhijah dan Momentum Hijrah Kebangsaan

Bulan Zulhijjah yang tinggal menyisakan hitungan hari ini kiranya bisa menjadi momentum untuk melakukan hijrah kebangsaan dari kultur kebencian menuju kultur yang lebih mengedepankan narasi persatuan. Hijrah yang dilakukan pada masa Rasulullah bukanlah sekedar migrasi secara fisik dengan berpindah wilayah geografis. Lebih dari itu, hijrah Rasulullah ialah sebuah proses transformasi sosial-politik dari kultur kekerasan ala Mekkah dengan peradaban moderat ala Madinah.

Spirit transformasi sosial-politik itulah yang idealnya kita adaptasikan dalam konteks keindonesiaan kita hari ini yang penuh sengkarut kebencian dan perpecahan. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, hijrah idealnya dimaknai sebagai transformasi sikap dan perilaku dari yang tadinya gemar berkonflik, berdebat kusir, dan saling mencaci menuju relasi sosial yang lebih beradab. Jika merujuk pada praktik hijrah kenabian, maka ada setidaknya dua langkah penting yang dilakukan pasca beliau dan kaum muhajirin sampai di Madinah.

Pertama, membangun masjid yang digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga sebagai ruang tempat berkumpul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Pembangunan masjid ini secara simbolik menandai pentingnya ajaran agama sebagai fondasi awal membangun sebuah peradaban yang maju (madani). Rasulullah membangun masjid sebagai semacam pusat kehidupan umat Islam Madinah kala itu.

Kedua, Nabi menjalin kerjasama dengan kelompok lain di Madinah yang berbeda agama dan suku serta mengikatnya ke dalam perjanjian resmi. Piagam Madinah ialah upaya Rasulullah untuk membangun sebuah tatanan sosial yang aman, damai, dan toleran dengan merangkul semua entitas yang beragam ke dalam satu konsensus bersama. Piagam Madinah bisa dikatakan sebagai sebuah konstitusi yang menandai terbentuknya komunitas modern kala itu.

Dua hal itulah yang patut kita teladani dalam konteks keindonesiaan sekarang. Di satu sisi, kita membutuhkan nilai dan ajaran agama sebagai fondasi membangun peradaban. Agama di sini bukan dipahami semata sebagai ritualisme atau simbolisme yang kering makna. Melainkan agama sebagai sebuah ajaran tentang etika dan moralitas yang relevan dijadikan sebagai rujukan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Simbolisasi pembangunan masjid di zaman awal Rasulullah berhijrah ke Madinah bisa ditafsirkan ke dalam konteks kekinian dengan membuka seluas mungkin ruang-ruang dimana setiap kelompok bisa berinteraksi secara sehat. Interaksi yang sehat harus ditopang dengan corak komunikasi yang jauh dari unsur kecurigaan dan kebencian. Setiap selisih paham dan perbedaan hendaknya diselesaikan dengan jalan tabayyun alias konfirmasi dua sisi. Hal ini akan menghindarkan umat dari perilaku agresif dan reaksioner dalam menghadapi perbedaan pandangan.

Sedangkan penyusunan Piagam Madinah di era Rasulullah bisa diterjemahkan ke dalam konteks keindoneisaan dengan melahirkan konsensus bersama yang menaungi seluruh kepentingaan komponen bangsa. Dalam konteks ini, kita sebenarnya sudah memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai dua pilar kebangsaan yang posisinya bisa disetarakan dengan Piagam Madinah. Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan oleh para pendahulu dengan spirit menjaga persatuan NKRI di atas keragaman suku, etnis, ras, agama, dan golongan.

Maka, di bulan Zulhijjah yang tinggal menghitung hari ini, marilah kita manfaatkan untuk menggelorakan semangat berhijrah. Bukan sekadar mengubah tampilan dan gaya hidup menjadi lebih tampak islami, namun mengubah pola pikir dan sikap perilaku kita agar menjadi insan yang beradab. Termasuk beradab dalam merespons isu dan fenomena di media sosial.

Facebook Comments