Seragamisasi, Agamisasi, dan Simplifikasi Pendidikan

Seragamisasi, Agamisasi, dan Simplifikasi Pendidikan

- in Suara Kita
444
0
Seragamisasi, Agamisasi, dan Simplifikasi Pendidikan

Siswi SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta yang sempat ditekan oleh tiga guru Bimbingan Konseling untuk memakai jilbab pada Masa Pengenalan Sekolah (MPS) akhirnya mengundurkan diri dan memutuskan pindah sekolah. Keputusan tersebut diambil karena menurut pemberitaan siswi tersebut sempat mengalami depresi. Ironisnya, hal semacam ini bukan kali pertama terjadi di sekolah negeri yang secara pembiayaan seluruh operasionalnya menggunakan anggaran daerah setempat yang berasal dari pajak dan pendapatan daerah.

Pendidikan sebagai soko guru pembangunan bangsa, secara perlahan dan penuh komitmen mesti kembali pada khitahnya sebagai Taman Siswa yang digagas Ki Hadjar Dewantara, taman siswa yang sungguh-sungguh berarti sebuah taman atau tempat bagi siswa untuk bertumbuh dan berkembang. Upaya ini perlu didorong melalui kesadaran komunal seperti yang ditulis oleh Roem Topatimasang dalam Sekolah Itu Candu (2010) untuk mengembalikan sekolah pada khitahnya sebagai skhole, scola, scolae atau schola (Latin) yang artinya mengisi waktu luang. Kala itu pada zaman Yunani Kuno, sekolah yang kita kenal saat ini adalah kegiatan mengisi waktu luang pergi ke para ahli untuk belajar dan bertanya hal-hal yang perlu mereka kuasai.

Lambat laun karena keterbatasan orang tua untuk menjadi guru bagi anak-anaknya, kebiasaan ber-schola diserahkan pada orang-orang pandai dalam jangka waktu tertentu hingga anak-anak mereka menjadi lebih siap menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Scolae sebagai proses pola asuh anak akhirnya menjadi sangat sistematis dan metodis melalui karya besar John Amos Comenius, Bapak Pendidikan Modern, dalam Didactica Magna (1657).

Didactica Magna menjadi penanda revolusi pendidikan perdana dari scolae yang artinya aktivitas mengisi waktu luang, belajar, pertukaran pengetahuan, menjadi school yang berarti lembaga pendidikan yang dirancang untuk menyediakan ruang belajar dan lingkungan belajar untuk pengajaran siswa di bawah arahan para guru (Wikipedia). Artinya, sekolah hari ini adalah sistem, kurikulum, gedung, guru, siswa, dan seterusnya. Scolae berpatokan pada meningkatan kapasitas berpikir dan bertindak melalui pertukaran pengetahuan, school berpatokan pada berjalannya sebuah sistem dengan penilaian angka sebagai acuan kesuksesan dalam mengukur kualitas pertukaran pengetahuan.

Itulah mengapa sekolah hari ini lebih mengacu pada penyeragaman, mulai dari sandang hingga pikiran. Melalui penyeragaman sistem pendidikan yang kita sebut kurikulum, sekolah menjadi lahan pendidikan hibrida. Terjadi persilangan pengetahuan antara kebutuhan industri dengan sekolah yang menciptakan sumber daya manusia siap kerja yang dianggap sebagai bibit unggul. Fokus sistem pendidikan pada pemenuhan kebutuhan industri sama halnya benih padi hibrida yang mematikan kemampuan manusia memilih benih unggul melalui pengalaman turun temurun, penyeragaman ini juga menciptakan manusia yang seragam dan mematikan potensi kemanusiaan yang disebut Ki Hadjar Dewantara sebagai Cipta, Rasa, dan Karsa.

Ironi yang mengerikan adalah masuknya kelompok radikalisme agama dalam penataan sistem kurikulum pendidikan. Hal-hal yang tidak esensial mereka masukan sebagai sesuatu yang wajib. Alih-alih mendorong siswa mengembangkan gagasan dan cara berpikir melalui peluang perkembangan zaman, penyusun kurikulum terjebak pada primordialisme agama seperti harus menggunakan atribut agama tertentu yang lebih parahnya lagi diwajibkan bagi seluruhnya termasuk non penganut agama pengguna atribut tersebut. Pendidik yang mestinya membukakan cakrawala berpikir yang luas malah mempersempit dunia anak dengan keseragaman alias tidak ada opsi di luar pemahaman mereka yang sempit dan radikal.

Meski secara harfiah radikal yang berasal dari kata radix (Latin) berarti mengakar, radikal atau radikalisme sudah terlanjur menjadi sebutan bagi kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak dan prinsipnya secara serampangan. Pemaksaan kehendak dan prinsip itu berupa penolakan terhadap yang berbeda agama, suku, ras, dan kelompok berdasarkan alasan yang sebernarnya sangat tidak mengakar (kuat) dan sekadar menggunakan narasi-narasi asumsi dan khayalan.

Mengakar sebagai arti sesungguhnya dari radikal merupakan sesuatu yang penting dalam praktik bermasyarakat, beragama, berpolitik, dan berpendidikan. Artinya, dalam setiap praktik kehidupan seseorang mesti mengakar terhadap prinsip-prinsip yang ia percayai. Seorang kristiani mesti mengakar pada ajaran-ajaran Kristus sebagai dasar praktik imannya, seorang muslim mesti mengambil nilai-nilai suci dan mulia dalam Al-Qur’an sebagai tuntunan dalam keberimanannya, demikian juga dalam agama dan kepercayaan lain. Selalu ada rujukan utama sebagai bentuk kemendalaman (akar) yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga tubuh, perbuatan, dan buah manusia agar tidak mudah tumbang dan rapuh.

Praktik politik juga selalu menganut “radikalisme” tertentu, ada yang nasionalis, agamis, bahkan cenderung khilafah diam-diam. Tiap partai politik memiliki keyakinannya masing-masing dalam memilih dan menjalankan akar seperti apa yang ingin dibangun dan kemudian menjadi praktik-praktik partai tersebut. Dalam hal ini, keyakinan dan pemilihan akar selalu menentukan apa dan bagaimana sebuah pohon (negara, parpol, kelompok) bertumbuh dan berbuah.

Di Indonesia, Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir menganut aliran Wahhabisme, sebuah aliran penganut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab (1703 – 1791) yang notabene merupakan aliran Salafiyah (menerapkan tradisi generasi perdana Islam) dan muwahhidun atau penegak tauhid. Beraliran Salafiyah, Wahhabisme melakukan perlawanan keras terhadap golongan yang dianggap mereka sebagai thaghut (kelompok yang tidak berhukum dengan hukum Allah versi Wahhabisme) dengen mempertentangkan khasanah lokal dengan ideologi mereka (Ridwan, 2020).

Buah dan gerakan organisasi FPI dan HTI kemudian sesuai dengan akar yang mereka pilih, yaitu menjadi radikal sebagaimana gerakan Wahhabisme. Misalnya sebelum dibubarkan kedua ormas terlarang itu kerap main hakim sendiri membubarkan konser, menutup warung saat puasa, demo menolak pendirian ibadah, membubarkan pentas kesenian, hingga secara terstruktur masuk dalam sistem pemerintahan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro khilafah.

Melalui penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus jaringan kelompok radikalisme, gerakan kelompok radikalisme penganut khilafah terbukti telah merangsek dalam sendi kehidupan negara melalui keterlibatan mereka dalam sistem pemerintahan sebagai anggota dewan, pejabat, pegawai negeri sipil, dosen, guru, bahkan TNI – Polri.

Gerakan ideologis khilafah yang telah tersitematis ini mesti dilawan melalui sistem juga. Salah satunya adalah melalui sistem pendidikan. Sebab di sekolah dan kampus, kelompok pro khilafah dan radikalisme memiliki ruang yang leluasa dalam penanaman paham khilafah dan radikalisme pada siswa dan mahasiswa. Sebagai pengingat, kasus-kasus institusi pendidikan yang mewajibkan berpakaian agama tertentu untuk seluruh siswa, karnaval HUT RI yang menampilkan anak-anak TK berseragam hitam, bercadar, dan menenteng mainan AK-47, serta kasus-kasus kecil seperti guru yang mengkondisikan siswanya untuk tidak memilih ketua OSIS yang tak seagama.

Jika mantan teroris, Ali Imron mengatakan hanya butuh waktu dua jam untuk mendoktrin seseorang menjadi teroris, bagaimana dengan enam tahun di SD, tiga tahun di SMP dan SMA, serta empat tahun di universitas? Tentu saja ini menjadi sangat berbahaya jika institusi pendidikan disusupi kelompok pro khilafah yang mendorong praktik-praktik intoleransi sejak dini yang kemudian menjadi praktik radikal.

Selain masuknya kelompok radikal ke dalam institusi pendidikan, rapuh dan hilangnya arah institusi pendidikan sendiri menjadi pendorong mengapa banyak siswa dan mahasiswa tidak merasa enjoy dan mencintai masa-masa remajanya di sekolah dan kemudian menjadi tertarik pada aliran dan kegiatan khilafah radikalisme yang “diyakini” lebih memberikan arah yang jelas dan menantang.

Kerapuhan dan kehilangan arah dalam dunia pendidikan itu ditandai dengan sikap, prinsip, dan praktik pendidik yang cupet pikiran. Pendidik masih merasa sebagai sumber pengetahuan tunggal bagi siswa dan harus selalu mempercayai dan “menyembahnya”, padahal era digital membuat informasi menjadi tersedia tanpa batas waktu dan jarak. Pendidik juga merasa materi ajarnya adalah yang paling penting dibandingkan dengan yang lain sehingga setiap siswa harus menguasai dengan sebagik-baiknya, sehingga siswa menjadi mabuk hapalan semua materi ajar tanpa mengetahui manfaatnya.

Pendidikan tidak bisa disimplifikasi dengan sekadar memperhatikan kulit (seragam), hal terpenting adalah pendidik lupa memberikan roh, daging atau konteks dari apa yang ia ajarkan. Seorang guru biologi menjelaskan jenis-jenis akar dan meminta siswa menghapalnya untuk ujian tanpa memberikan pemahaman kontekstual mengenai fungsi dari masing-masing akar itu dan mengajak siswa bersentuhan dengan apa yang ia ajarkan. Akhirnya siswa hanya menghapal tapi tidak memahami dan kemudian membatin “Lalu apa dampaknya dalam hidupku setelah aku hapal jenis-jenis akar?”

Pendidikan kontekstual adalah proses belajar yang memberikan roh, daging atau konteks dalam setiap hal yang diajarkan. Pendidikan kontekstual adalah jawaban dari pertanyaan siswa “Njuk ngopo?” lalu bagaimana setelah aku tahu ilmu yang Bapak/Ibu berikan? Pendidikan kontekstual menghubungkan apa yang disampaikan di ruang kelas dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membutuhan kolaborasi rumah, sekolah, dan lingkungan yang melibatkan orang tua dan seluruh warga negara. Jika sistem pendidikan masih pada sekadar rebut-ribut soal seragam, Indonesia masa depan hanya memiliki generasi yang malas berpikir dan fanatik. Dampak paling ringan adalah ketidakmampuan bersaing dengan dunia luar, dampak terberat adalah terbentuk komunitas masyarakat yang radikal, merasa kelompoknya paling benar dan paling suci dan terjadilah perpecahan.

Facebook Comments