Stop Politisasi Agama, Jadikan Agama Landasan Berpolitik

Stop Politisasi Agama, Jadikan Agama Landasan Berpolitik

- in Suara Kita
218
0
Stop Politisasi Agama, Jadikan Agama Landasan Berpolitik

Deklarasi yang dilakukan salah satu Calon Presiden 2024, Anies Baswedan menuai ricuh. Banyak kecaman datang sebab kehadiran 4 bendera bertuliskan tauhid yang diduga menjadi simbol HTI. Kehadiran bendera tersebut di forum deklarasi dapat berdampak buruk pada elektabilitas Anies Baswedan untuk mendulang suara di pemilihan raya.

Kejadian ini sekaligus menjadi alaram akan hadirnya politik identitas yang diinisiasi sejumlah kelompok. Masykuri (2018) menjelaskan beberapa gambaran politisasi agama; (1) Penyalahgunaan dalil dengan argumen-argumen yang melenceng (2) Kampanye negatif dengan menghadirkan kebencian serta permusuhan kepada lawan politik (3) Mengutamakan kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan liyan.

Bentuk politisasi agama sering memanfaatkan unsur kesamaan keyakinan untuk menyerang lawan politik, memecah belah, dan membentuk sindiran. Apabila lawan berhasil dijatuhkan dengan narasi keagamaan, barulah mendulang dukungan rakyat dengan unsur yang sama. Agama dijadikan satu alat yang mampu dikontrol oleh hegemoni tokoh politik. Cara seperti ini sesungguhnya mereduksi unsur demokrasi yang bertujuan menemukan sosok pemimpin terbaik.  

Politisasi agama tidak bisa dihilangkan dari perhelatan demokrasi karena sifatnya yang kental akan kepribadian manusia yang ingin berkuasa. Adanya demokrasi dijadikan alat untuk mencapai tujuan panjang, termasuk mereka yang terafiliasi dalam gerakan terorisme. Kelompok radikal tidak segan-segan merangkul tokoh politik untuk menguatkan posisi mereka dan kebebasannya dalam menyebarkan praktik radikalisme.

Agama Dasar Demokrasi

Kebanyakan agama yang dimasuki unsur politik, hanyalah jadi alat untuk meraih kapabilitas belaka. Padahal jika didasarkan pada fungsi mendasar elemen demokrasi, agama adalah sumber inspirasi mengapa demokrasi bisa tercipta. Melalui serangkaian petunjuk yang telah dijabarkan Tuhan melalui utusanNya, terdapat unsur keadilan yang melingkupi kehidupan makmur dengan satu kepemimpinan.

Disini agama memiliki 3 fungsi sekaligus dalam mensejahterakan umat manusia. (1) Fungsi kontrol sosial untuk mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang (2) Acuan dasar melegitimasi politik (3) Memperat kedekatan antar insan. Fungsi tersebut secara general harus ada dalam elemen demokrasi. Sehingga agama benar-benar dijadikan pengendali bukan alat yang dapat dikendalikan sesuka hati.

Hal ini mengingat politisasi agama sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Indonesia yang punya corak multikultural, akan sangat rawan untuk dipecah belah karena banyaknya perbedaan yang dapat disulut api kebencian. Oleh karena itu, praktik politisasi agama sesungguhnya mencederai marwah bangsa Indonesia yang menginginkan persatuan berdasar kepentingan banyak golongan. Diperkuat dengan survei LSI yang mengatakan bahwa praktik politisasi agama akan berbanding lurus dengan intoleransi. Ditemukan pada kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana intoleransi kian memuncak.

Menjadikan Agama Landasan Berpolitik

KH. Muhammad Quraish Shihab menceritakan bagaimana Al-Qur’an yang dijadikan pedoman hidup mengajarkan fungsi jihad secara ikhlas. Termasuk tokoh politik dalam menjalankan tugasnya adalah jihad untuk memperoleh kemaslahatan bersama. Diadaptasikan dari kisah QS. Asy-Syuara dimana para utusan Allah yang menyebarkan agama Islam, didasari oleh rasa ikhlas dan ingin membangun masyarakat madani. Tidak heran jika segala hal yang diperbuat oleh mereka, selalu mengutamakan prinsip penguatan sosial, seperti kemanusiaan, penghormatan, dan kasih sayang.  

Dalam dalil tersebut tidak diketemukan adanya pembenaran dengan memanfaatkan agama untuk meraih kepentingan satu golongan, dan mengabaikan kepentingan golongan lain. Islam mengajarkan prinsip rahmatan lil alamin, dimana kesempurnaan dalam suatu agama dapat dicapai apabila semua pihak merasa diuntungkan. Tidak hanya mendulang keuntungan untuk satu pihak saja, melainkan menghormati apa yang diinginkan oleh pihak lainnya.

 Hal yang ditegaskan dalam Al-Qur’an adalah bagaimana satu manusia dengan manusia lainnya mampu menjalin kerjasama. Tidak peduli apapun perbedaan yang ada diantara mereka, prinsip kerukunan harus dijaga. Oleh karena itu, Al-Qur’an juga mengajarkan permintaan maaf, menjaga perasaan orang lain, dan peka terhadap kepentingan sesama.

Maka sebenarnya, apabila politik diadaptasikan dengan prinsip-prinsip seperti itu, tidak mungkin terjadi pengelompokan-pengelompokan yang hanya menguntungkan satu kelompok saja. Tujuan politik adalah menempuh jalan tengah yang dapat disepakati bersama, dan menguntungkan semuanya. Jalannya politik identitas tentu tidak terwakilkan oleh prinsip keagamaan. Sudah seharusnya, praktik politik semacam ini dibuang jauh-jauh dari hikayat demokrasi Indonesia. Karena demokrasi yang dibangun berdasar kepentingan kelompok tertentu, hanya menghasilkan tumpukan permasalahan.

Facebook Comments